KENDARI, TELISIK.ID - Menjelang momentum pemilihan umum serentak 2024, situasi politik semakin memanas. Partai politik mulai melakukan manufer dan sosialisasi. Tidak sedikit masyarakat yang masih terpengaruh dengan isu hoaks dan politik identitas.
Bahkan untuk kepentingan partai dan golongannya, masih ada juga pihak yang menggunakan isu SARA untuk memecah belah masyarakat. Diyakini, hal itu bisa menurunkan kualitas pemilu dan demokrasi.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir mengatakan, berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Tenggara termasuk kategori sedang. Namun KPU memastikan rawan atau tidaknya semua tahapan pemilu akan dimitigasi, agar Sulawesi Tenggara terhindar dari kerawanan tinggi.
Baca Juga: Bangun Koalisi, Gerindra-PKB Paling Solid Hadapi Pemilu 2024
"Dengan mitigasi kita bisa mengidentifikasi kerawanan pemilu dan terus berkoordinasi dengan stakeholder yaitu tokoh masyarakat, TNI, Polri, peserta pemilu, Bawaslu dan masyarakat secara umum. Pemilu ini kan hanya sarana yang oleh UU ditentukan sebagai instrumen pesta demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif," ujarnya Sabtu (28/1/2023), di kantornya.