Baca juga: Menkominfo Dorong Orang Tua Dampingi Anaknya Saat Akses Internet
Yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh,”ujar Anggota Komisi IX DPR-RI ini.
Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menilai, sikap dan kebijakan Nadiem tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan Nadiem pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia.
Berkenaan dengan itu lanjut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI ini, Presiden Jokowi diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, Presiden Jokowi dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.