Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan dari Francis Fong, Presiden Kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong.
Menurutnya, pembatasan penggunaan aplikasi di komputer kerja pemerintah dapat membantu mengurangi risiko keamanan yang mungkin mengancam data pemerintahan.
“Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan potensi kebocoran data dapat diminimalisir,” kata Fong.
Ia menambahkan bahwa keamanan siber telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tindakan pemerintah Hong Kong dapat dianggap sebagai langkah yang tepat.
Baca Juga: Tagih Pelunasan Gaji di PSG Rp 934 Miliar, Kylian Mbappe Dituduh Lakukan Pemerkosaan