"Persepsi publik bahwa KIM adalah koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan atas kepemimpinan Presiden Jokowi, sementara Demokrat cenderung mengusung narasi perubahan, maka Demokrat tentu harus menyesuaikan narasi politik yang dibangun selama ini. Demokrat harus lebih fleksibel dalam mengemas narasi perubahan ini bahkan mungkin harus merubah kemasan menjadi narasi keberlanjutan, sebagai konsekuensinya," jelasnya.

Bagi Prabowo sendiri dengan koalisi yang gemuk ini, lanjut Iksan, tentu akan berimbas pula pada potensi pendulangan suara yang lebih besar. Namun di sisi lain banyaknya anggota parpol yang bergabung dengan koalisi ini justru akan mendatangkan masalah yang tidak kalah rumit yakni semakin banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi oleh Prabowo.

Baca Juga: Anies-Muhaimin Bentuk BAJA AMIN Gantikan Tim 8

"Ini akan membuat proses konsolidasi, koordinasi dan proses penyesuaian di antara parpol anggota dan di antara tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya juga menjadi tidak sederhana. Sehingga kalau Prabowo Subianto tidak mengelolanya dengan baik, bukan tidak mungkin potensi ini menjadi bumerang bagi upaya pemenangan Prabowo Subianto," pungkasnya.

Partai Demokrat secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berapi-api meneriakkan nama Prabowo. AHY awalnya mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin pemersatu dan patriotik. Menurut AHY, sosok itu ada pada diri Prabowo.