Tidak hanya itu, fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini juga meminta Pemda Kolut dalam melakukan sistem perencanaan dan penganggaran terhadap program dan kegiatan, harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan wajib daerah khususnya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sehingga tidak ditemukan lagi tunggakan terhadap Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN," jelasnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI-P berharap Pemda terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah di mana realisisasinya hanya mencapai 94%.
"Harap dijelaskan," pintanya.