Sekitar 20 aplikasi di Kota Baubau telah memenuhi standar, namun penilaian SPBE masih rendah karena keterbatasan dalam regulasi dan dokumen.

"Dalam fakta, penilaian TPD Baubau masuk 3 besar tingkat provinsi, menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Namun harus diakui, nilai SPBE tidak mencerminkan sepenuhnya prestasi ini karena hambatan terletak pada regulasi belum dibuatkan dan dokumen belum tersedia," ungkapnya.

Baca Juga: Dispar Sulawesi Tenggara Bangun Sinergitas Bersama Dispar Baubau Perkuat Ekonomi Kreatif Sektor Kriya

Ia berharap dengan adanya peningkatan signifikan pada tahun depan dengan menyelesaikan kelemahan ini.

Dilansir dari Kompas.com kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE/ E-Government adalah terbatasnya peraturan sebagai payung hukum. Belum ada regulasi yang sungguh-sungguh menjelaskan secara mendetail mengenai mekanisme penerapan E-Government.