“Kapal kecil seperti KM Latih Barombong tidak sesuai kebutuhan masyarakat Wakatobi. Perbandingannya, kapasitasnya hanya seperempat dari Sabuk Nusantara 44,” katanya.

Ia juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Harus ada evaluasi yang jelas dan melibatkan masyarakat. Kebijakan seperti ini justru mengurangi kualitas layanan, padahal seharusnya meningkatkannya,” tambah Marjani.

Masyarakat Wakatobi berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan riil masyarakat. Mereka menginginkan transportasi publik yang lebih memadai demi mendukung kehidupan sehari-hari di wilayah kepulauan tersebut. (B)

Penulis: Erni Yanti