Mantan Kepala Badan Pemeliharaan Polri tahun 2019 itu lebih mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin lebih besar
"Sebelum pelaksanaan vaksin mandiri, Kemenkes harus memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi," kata Firli.
Firli juga sudah mengutarakan pandangannya terkait sejumlah catatan vaksinasi COVID-19 berbayar atau Gotong Royong dapat berpotensi akan terjadinya kecurangan mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, Senin (12/7/2021) lalu.
Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kemudian Jaksa Agung, ST Burhanuddin hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. (C)
Reporter: Muhammad Risman Amin Boti