Pilpres 2019 adalah contoh bagaimana politik patronase dan keshalehan berjalan seiring dan bahkan saling memperkuat satu sama lain. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan NU dalam memobilisasi dukungan dalam Pilpres 2019 menunjukkan bagaimana pergumulan NU dengan demokrasi tidak selalu berjalan mudah.
Di satu sisi, dia harus menjaga khittahnya untuk berada di luar pertarungan politik praktis tapi di sisi lain juga harus menjaga kepentingan organisatoris dan kolektifnya tetap terwadahi. Hal ini seringkali menuntutnya untuk terlibat dalam deal politik pragmatis tanpa mengabaikan identitas keagamaannya sebagai Ormas Islam dengan jaringan paling luas di Indonesia.
Sayangnya, mobilisasi dukungan dengan menggunakan politik patronase dan keshalehan ini juga rawan menimbulkan gesekan di akar rumput, bukan saja selama masa Pilpres tapi jauh setelah pelaksanaan Pilpres 2019 itu sendiri.
Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada bentrokan fisik yang bukan saja merugikan citranya sebagai organisasi moderat, tapi lebih jauh dapat mengancam demokrasi lokal yang sedang mekar sekarang ini.
Upaya menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren menunjukkan bahwa nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya membangun basis dukungan ataupun sekadar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih tinggi.