“Soal nanti bagaimana di lapangan, faktanya memihak atau tidak, menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegaitan kampanye. Yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan ya Bawaslu,” jelas Hasyim.
Pernyataan Hasyim ini merespons ucapan Jokowi yang menyebutkan bahwa presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam Pilpres 2024. Ucapan ini dilontarkan Jokowi usai penyerahan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Saat melontarkan pernyataan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan RI yang juga calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto. Menyusul pernyataannya itu, Jokowi diserang beragam kritik dan dituding tidak netral di tengah kompetisi kontestan Pilpres 2024.
“Jokowi selama ini sudah tunjukkan keberpihakan pada Prabowo dan putranya Gibran. Terbukti banyak anggota kabinet yang secara terang kampanyekan Prabowo bahkan dalam kondisi tanpa cuti,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).