Terkait dengan itu, maka harus ditarik kembali ke belakang semua informasi yang ada. Mulai dari dimana peran wilayah Kabupaten Buton pada zaman sejarah kerajaan Buton, zaman kesultanan, zaman kemerdekaan sampai dengan terbentuknya DOB.
"Data-data yang disajikan dalam penyusunan dokumen tersebut valid. Berdasarkan manuskrip dan catatan yang sudah menjadi referensi secara umum, serta situs-situs yang ada termasuk catatan ingatan kolektif yang turun temurun dan sama di beberapa wilayah itu dijadikan referensi," tutur Amir Sarlito Womal
Ia mengakui bahwa, terjadi perdebatan alot dalam penyusunan dokumen sejarah Buton Selatan, pada saat dan proses terbentuknya Kabupaten Buton Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Tetapi itu semuanya sudah selesai dan tuntas.
Baca Juga: Ombudsman Beri Rapor Merah Empat Daerah di Sultra
"Kesepakatan dan disepakati bahwa tanggal 4 Februari 2007 merupakan waktu deklarasi pemerkaran Buton Selatan. Kurang lebih 3000 warga Busel yang terdiri dari tujuh Kecamatan berada di aula kantor Pemerintah Kabupaten Buton yang saat ini telah menjadi Lippo Plaza Buton, diinisiasi oleh Bupati Buton saat itu yakni Ir LM Syafei Kahar dan Ketua DPRD saat itu Samsu Umar Abdul Samiun," tuturnya