Ia menambahkan, mesin finger di sekolah-sekolah di Buteng diadakan oleh Dinas Pendidikan Buteng, bukan disediakan mandiri oleh sekolah. Harganya juga berbeda dengan finger yang dimiliki oleh dinas seperti BKPSDM misalnya, finger yang mereka miliki dibeli dengan harga Rp 10 jutaan. Sementara di sekolah-sekolah hanya sekitaran Rp 3 jutaan.
“Olehnya itu memang absen manual juga harus ada, tetapi kalau BKPSDM tidak mau membayarkan, maka tidak ada pilihan lain. Karena tidak bisa juga dibayarkan kalau BKPSDM tidak setuju. Persoalannya kembali kesana, tapi kasihan guru-guru tidak terima tambahan penghasilan hanya karena persoalan fingernya rusak,” ujarnya.
Atas kejadian rusaknya mesin finger di sekolah-sekolah, Abdullah menyarankan kepada kepala sekolah untuk membeli mesin finger dengan menggunakan dana BOS. Sebab pihak dinas tidak mampu membeli, terlebih yang harganya mencapai 10 jutaan rupiah. Bila dikalikan dengan jumlah sekolah yang ada di Buteng, membutuhkan dana yang sangat besar.
“Ini harus, karena kita antisipasi ke depannya jangan sampai berlaku juga kepada guru sertifikasi dan masalah ini agar tidak terulang lagi,” tutupnya. (B)
Reporter: Mutarfin