Bagi Zulkifli berada di luar pemerintah adalah pilihan yang tentu tidak mudah, selain membutuhkan energi besar, juga perlu selalu menawarkan gagasan yang lebih baik dari pemerintah tidak sekadar berbeda maupun sekadar asal bunyi dalam berkomunikasi sebagai oposisi, dan problematika yang utama adalah terkait pendanaan operasional partai.
Masalah pendanaan operasional ini adalah problematika utama menyebabkan partai-partai di Indonesia cenderung pragmatis untuk memilih menjadi pendukung pemerintah dibandingkan sebagai oposisi yang solid.
Setidaknya bermain gimik dengan politik “dua kaki,” berupa langkah politik pragmatis sebagai pendukung pemerintah tetapi juga mencoba mengkritisi pemerintah, seperti yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dulu pada 2009 lalu.
Mereka menerima posisi Ketua MPR sekaligus menyatakan berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetapi tidak lagi menyatakan oposisi melainkan menggunakan diksi berbeda yakni sebagai mitra kritis pemerintah.
Terlempar dari pertarungan sebagai figur sentral di PAN yang sejatinya Amien Rais adalah pendiri dan ikon PAN, dengan ditambah juga masukan yang cenderung negatif tanpa berpikir realistis. Seperti yang sudah lumrah terjadi, kegagalan dalam pertarungan di internal maupun merasa berbangga diri seakan ia adalah sosok matahari kembar, acap menghasilkan partai-partai baru menjelang periode pemilu ke depannya, seperti Hanura, Gerindra, Partai Nasdem, Perindo, Partai Berkarya, Partai Gelora Indonesia, dan Partai Ummat.