"Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita, baik secara politik, akademik dan lainnya," ucap Ruksamin.
Bupati Konawe Utara dua periode itu menyatakan, bagi KAHMI, kesultanan Buton adalah suatu sejarah luar biasa di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga KAHMI berpikir bukan Provinsi Kepton, tetapi menginginkan agar menjadi Provinsi Daerah Istimewa (DI) Kepton.
Melalui simposium nasional tersebut, KAHMI ingin mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat kesultanan Buton yang hadir.
"KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan, paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan Undang-Undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton," tegas Ruksamin.
Baca Juga: Profil Lengkap dan Harta Kekayaan Pj Bupati Konawe Harmin Ramba