MUNA, TELISIK.ID - Pemerintah pusat mulai mewacanakan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Menyikapi rencana itu, DPRD Muna meminta pemerintah kabupaten (pemkab) menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menyelamatkan para honorer itu.

Anggota Komisi I DPRD Muna, Aswarhadi Dulu menerangkan, keberadaan honorer sangat dibutuhkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Misalnya, petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tidak mungkin, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memungut sampah.

"Jadi harus ada regulasi untuk tetap mempertahankan mereka. Misalnya, di pihak ketigakan saja. Kami di dewan, pasti akan menyetujui dan menyiapkan anggarannya," kata politisi PPP itu, Rabu (28/7/2022).

Baca Juga: Pemkab Konawe Mulai Bangun Lumbung Pangan Masyarakat

Plt Kadis LH Muna, Matalana mengaku akan kewalahan bila tenaga honorer dihapuskan. Jadi, memang dibutuhkan skema untuk memastikan nasib ratusan mereka. Apakah akan dijadikan outsourcing atau ada alternatif lain.

"Harus jelas regulasinya, karena kita sangat membutuhkan tenaga honorer," ungkapnya.

Baca Juga: Pemkab Konawe Dukung Infrastruktur Rumah Ibadah

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, La Ode Ena mengaku, belum ada kepastian terkait penghapusan tenaga honorer. Pihannya, saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pusat.

"Kita masih menunggu. Ada undangan tanggal 26-27 Juli untuk sekda dan kepala BKPSDM se-Indonesia untuk membahas itu," tukasnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Musdar

Penghapusan Tenaga Honorer, DPRD Muna Minta Pemkab Siapkan Langkah Antisipasi