Saat diminta penjelasan lebih lanjut, Andap menyarankan agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Pemerintahan, Muliadi.
Namun, Muliadi saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa meskipun SK Mendagri sudah ada, ia sendiri belum melihatnya secara langsung dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik.
Keterlambatan pelantikan ini memicu reaksi keras dari sejumlah pihak, terutama masyarakat di Buton Selatan. Salah seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Batu Atas, Taufik Laode Mansyur, meminta pelantikan segera dilakukan agar tidak menimbulkan kekisruhan.
“Pergantian ini penting untuk menjaga integritas demokrasi, apalagi ada indikasi bahwa Pj Bupati sebelumnya lebih condong mendukung salah satu paslon, yang berisiko merusak keadilan dalam proses pilkada,” ujarnya.
Taufik juga menambahkan bahwa masyarakat, terutama pemuda, siap melakukan aksi jika pelantikan terus tertunda.