"Kedua adalah memastikan menerapkan (PUG) serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dalam dokumen perencanaannya," tuturnya saat diwawancarai oleh Telisik.id, Rabu (12/7/2023).

Peserta kegiatan pengarusutamaan gender yang digelar di Hotel Zahra Kota Kendari. Foto: Nur Khumairah/Telisik.

 

Pejabat Fungsional Pejabat Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Tenggara, Febriyanti Dewi Ratna mengatakan,  adanya PUG ini diharapkan peran perempuan dalam meningkatkan kapasitasnya di pemerintahan.

Partisipasi dan peran perempuan saat diperlukan karena memiliki kemampuan dan kapasitas yang tak kalah jauh dari laki-laki.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG.