Tentang respon dan saran dari Ditjen Perbendaharaan, Wali Kota Kendari mengaku rekomendasi dan catatan dari BPK akan ditindaklanjuti.
Wali kota juga menambahkan, untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemkot Kendari perlahan mulai menggunakan aplikasi dan mulai mengubah sistem dari manual ke digital atau elektronifikasi. Ini juga sangat membantu melakukan tracing terhadap dokumen dan data.
Dari 17 kabupaten/kota dan Pemda se-Sultra, Kota Kendari yang pertama mendapat penghargaan ini.
Data BPK RI Perwakilan Sultra menyebutkan, dari 18 daerah yang diperiksa laporan keuangannya, hampir seluruhnya sudah mendapat opini WTP kecuali Kabupaten Konawe Selatan yang turun dari WTP jadi WDP. (B)
Reporter: Sumarlin