Perangkat ini diperkenalkan secara internal sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-10 merek tersebut, menampilkan spesifikasi yang jauh melampaui teknologi ponsel komersial saat ini.

Berbeda dengan produk yang siap dijual, iQOO X lebih berfungsi sebagai showcase teknologi masa depan.

Perusahaan bahkan menghadirkan prototipe fisik dalam warna hitam dan putih agar desain serta strukturnya bisa dilihat langsung.

Baca Juga: Redmi K90 Max Ponsel Gaming Flagship dengan Kipas Pendingin Aktif Super Besar, Ini Spesifikasinya

Spesifikasi Unggulan iQOO X

Salah satu highlight terbesar adalah baterai solid-state berkapasitas 15.000 mAh yang dijuluki Blue Ice Battery, dilansir dari gizmochina.com, Selasa (18/8/2026).

Kapasitas ini jauh lebih besar dibanding baterai ponsel mana pun yang ada di pasaran saat ini, bahkan melebihi beberapa tablet. Teknologi solid-state masih sangat eksperimental untuk smartphone.

Di sisi performa, ponsel konsep ini mengandalkan Snapdragon 8 Elite Gen 10 Pro, dipadukan dengan chip e-sports buatan sendiri bernama QX.

Konfigurasi memori yang dilaporkan mencakup 12 GB hingga 24 GB RAM serta penyimpanan 512 GB hingga 1 TB.

Layarnya menggunakan panel LTPO 6.0 ukuran 7 inci dengan resolusi 2K+, refresh rate hingga 240 Hz, dan true full-screen.

Fitur pendukungnya meliputi sampling rate 4.800 Hz untuk respons sentuhan super cepat, AI dynamic partition refresh, serta sensor sidik jari ultrasonik half-screen.

Sistem kamera mengusung setup triple high-resolution: sensor utama Sony 200 MP (dengan OIS), telefoto periskop Samsung 200 MP, dan ultra-wide Samsung 50 MP.

Baca Juga: Nokia G26 Resmi Dirilis di Indonesia: Ponsel Entry-Level Desain Modern dan Baterai Bisa Tahan Dua Hari

Harga Konsep

Meski masih berupa konsep, iQOO juga membagikan kisaran harga hipotetis, seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/8/2026):

- 12 GB + 512 GB: ¥6.999 atau sekitar Rp 18,4 juta)

- 16 GB + 512 GB: ¥7.399 atau sekitar Rp 19,5 juta)

- 16 GB + 1 TB: ¥7.799 atau sekitar Rp 20,5 juta)

- 24 GB + 1 TB: ¥8.599 atau sekitar Rp 22,7 juta)

Harga ini hanya sebagai gambaran dan tidak menandakan bahwa perangkat akan segera dijual.

iQOO X bukanlah produk yang akan segera masuk pasaran. Namun, untuk para penggemar iQOO masih bisa menantikan peluncuran model reguler terbaru yang lebih realistis, sementara teknologi di iQOO X kemungkinan akan diterapkan secara bertahap di generasi flagship mendatang. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

R telah diamankan polisi. Penyidik juga menyita sebilah badik berbentuk taji ayam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Penikaman terjadi sekitar pukul 07.00 Wita di kawasan pendakian Belimbing, Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua, pada Selasa (18/8/2026).

Penyidik Satreskrim Polres Kolaka Utara, Ipda Muliadi Kalam, mengatakan perkara tersebut bermula ketika I mendatangi R yang sedang berada di sebuah rumah kos di Desa Tojabi. Kedatangan I disebut untuk menanyakan sesuatu kepada R.

Setelah itu, R bersama seorang perempuan berinisial A (20) meninggalkan rumah kos menggunakan sepeda motor menuju arah Kecamatan Lambai. I kemudian mengikuti keduanya.

Dalam perjalanan, terjadi perselisihan. Menurut keterangan awal yang diperoleh penyidik, I sempat menendang R dari atas sepeda motor sebelum keduanya berhenti.

Baca Juga: Rekonstruksi Kematian Guru Harma Sisakan Tanda Tanya, Kuasa Hukum M Sebut Ada Missing Link

Perselisihan itu kemudian berubah menjadi aksi kekerasan.

“Informasi dari pelaku, sebelum dia menikam korban, korban sempat ingin mengambil sesuatu dari tasnya. Kemudian tersangka terlebih dahulu menarik balik korban sehingga terjadi penikaman,” ujar Muliadi.

Akibat kejadian tersebut, I mengalami luka di beberapa bagian tubuh, termasuk dada dan kaki. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua.

Polisi belum dapat meminta keterangan langsung dari korban karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Penyidik akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memeriksa korban setelah dinyatakan cukup sehat.

Meski dugaan persoalan perempuan mencuat dalam perkara ini, polisi belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya kecemburuan atau persoalan hubungan asmara sebagai motif penikaman.

Muliadi mengatakan penyidik masih menggali keterangan para pihak untuk mengetahui persoalan yang mendahului kejadian.

“Untuk motif sampai saat ini kami masih mendalami. Dari hasil pemeriksaan secara interogasi masih belum ada indikasi ke sana,” katanya.

Polisi juga menyebut R dan korban tidak saling mengenal sebelumnya. Sementara A telah mengenal R selama beberapa tahun dan menganggapnya seperti kakak sendiri.

Di sisi lain, A diketahui memiliki kedekatan dengan korban. Namun, penyidik belum dapat memastikan bentuk hubungan keduanya.

“Antara saksi A dengan korban memang dekat. Tetapi kami belum tahu sedekat bagaimana,” ujar Muliadi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang masih didalami penyidik untuk mengetahui latar belakang peristiwa.

Baca Juga: Polisi Resmi Menahan Ayah Kandung Korban Kasus Kematian Guru Madrasah Kolaka Utara

Sebelum kejadian, R disebut sedang mencari seseorang dan dibantu oleh A. Polisi masih menelusuri apakah persoalan tersebut memiliki kaitan dengan pertemuan antara R dan korban hingga berujung pada penikaman.

Penyidik berencana memeriksa kembali sejumlah saksi. Beberapa teman A juga dapat dipanggil apabila dianggap mengetahui informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penanganan awal, polisi menerapkan pasal penganiayaan terhadap R. Penyidik masih mempertimbangkan penerapan ketentuan lain, termasuk Undang-Undang Darurat, jika hasil pemeriksaan menemukan unsur yang memenuhi.

Atas dugaan penganiayaan tersebut, R terancam hukuman maksimal sekitar empat tahun penjara.

Polisi masih menunggu kondisi korban membaik untuk memperoleh keterangan langsung. Keterangan I dinilai penting untuk mencocokkan informasi dari pelaku dan saksi sekaligus menyusun secara utuh rangkaian peristiwa.

Hingga kini, penyidik belum menyimpulkan motif penikaman. Polisi masih mendalami hubungan antara para pihak serta persoalan yang terjadi sebelum aksi kekerasan. (C)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kali ini bukan sekadar surat biasa. Komnas HAM secara resmi melayangkan surat kedua kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia.

Dalam surat bernomor 725/PM.00/SPK.03/VIII/2026 tertanggal 11 Agustus 2026, Komnas HAM menyatakan telah menerima pengaduan pada 30 Mei 2026 mengenai dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Tolaki di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe.

Komnas HAM juga mencatat bahwa permintaan keterangan sebelumnya melalui surat Nomor 529/PM.00/SPK.02/VI/2026 belum memperoleh tanggapan dari Gubernur maupun jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang membuat persoalan ini semakin serius, Komnas HAM memberikan tenggat yang tegas.

Gubernur Sulawesi Tenggara diminta segera memberikan klarifikasi paling lambat 14 hari kerja sejak surat kedua tersebut diterima.

Komnas HAM meminta nomor surat dan agenda 163346 dicantumkan dalam surat tanggapan sebagai bagian dari proses perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.

Baca Juga: HUT ke-81 RI, RSUD Bahteramas Terima Mobil Jenazah Gratis dari Bank Sultra

Komnas HAM juga mengingatkan, kewajiban pemerintah dalam penghormatan dan penegakan HAM merupakan bagian dari amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih jauh, Komnas HAM menegaskan, permintaan keterangan tersebut diperlukan untuk memastikan prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, surat tersebut memuat peringatan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak terdapat tanggapan, Komnas HAM akan menilai tidak digunakannya hak untuk memberikan keterangan dan dapat melanjutkan penanganan kasus berdasarkan keterangan serta informasi yang tersedia sesuai kewenangannya.

Ketua Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia, Jumran, S.IP menilai, surat kedua Komnas HAM tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat adat Tolaki Routa tidak boleh lagi dipandang sebagai konflik biasa antara masyarakat dengan perusahaan.

“Ini sudah masuk pada ruang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM sendiri telah menyatakan menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Tolaki Routa dan sekarang kembali meminta klarifikasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara,” tegas Jumran, Selasa (18/8/2026).

Menurut Sekretaris Jenderal Komunitas Masyarakat Adat Tolaki Sultra itu, keluarnya surat kedua Komnas HAM harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka persoalan tersebut secara terang-benderang.

“Jangan sampai masyarakat adat terus diminta bersabar sementara persoalan yang mereka adukan justru tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari pemerintah. Surat kedua Komnas HAM ini harus dibaca sebagai alarm serius bagi Pemprov Sultra,” ujarnya.

Jumran menegaskan, pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan Komnas HAM dan siap memberikan seluruh informasi serta dokumen yang diperlukan.

“Kami tidak sedang mencari konflik. Kami sedang mencari keadilan. Masyarakat Adat Tolaki Routa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. Kalau ada dugaan pelanggaran HAM, maka harus diperiksa secara objektif, transparan dan imparsial,” kata Jumran.

Jumran meminta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak menganggap surat kedua Komnas HAM sebagai persoalan administratif semata.

“Ini bukan surat biasa. Ada pengaduan masyarakat, ada proses permintaan keterangan sebelumnya, ada surat kedua, dan sekarang ada tenggat waktu 14 hari kerja. Pemerintah harus menjawab,” tegasnya.

Ia juga meminta agar seluruh pihak yang berkepentingan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi di lapangan selama proses penanganan dugaan pelanggaran HAM berlangsung.

Baca Juga: Pesantren Ummusshabri Kendari Rayakan HUT ke-81 RI, Beri Reward bagi Santri Berprestasi

“Kami meminta semua pihak menahan diri. Tetapi pada saat yang sama, kami juga meminta negara hadir. Jangan sampai masyarakat adat merasa berjuang sendirian di tanah leluhurnya sendiri,” ujar Jumran.

Menurut Jumran, proses yang sedang berjalan di Komnas HAM harus menjadi pintu masuk untuk mengurai seluruh persoalan secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah terdapat tindakan atau kebijakan yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat adat Tolaki Routa.

“Kalau pemerintah merasa tidak ada persoalan, jawab secara resmi kepada Komnas HAM. Kalau ada persoalan, mari kita buka dan selesaikan. Yang tidak boleh adalah diam,” tandasnya.

Dengan keluarnya surat kedua Komnas HAM tersebut, Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia bersama Komunitas Masyarakat Adat Tolaki Sultra kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah. Komnas HAM sudah meminta klarifikasi. Kami akan mengawal proses ini. Empat belas hari kerja bukan waktu untuk kembali diam, tetapi waktu untuk menjawab persoalan HAM masyarakat adat secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Jumran.

Surat Komnas HAM tersebut ditembuskan antara lain kepada Ketua Komnas HAM, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Menteri Dalam Negeri RI, Bupati Konawe, serta Ketua Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia. (C)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin 17 Agustus 2026.

Bantuan satu unit mobil jenazah itu diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, kepada Direktur RSUD Bahteramas Sultra, dr. H. Sukirman, MARS, M.Kes., Sp.PA.

Prosesi penyerahan disaksikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Tariala, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si.

Baca Juga: Pesantren Ummusshabri Kendari Rayakan HUT ke-81 RI, Beri Reward bagi Santri Berprestasi

ASR meminta agar mobil jenazah bantuan Bank Sultra digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, warga yang menggunakan fasilitas tersebut tidak boleh dikenakan biaya.

“Bantuan ini diberikan secara gratis, sehingga masyarakat yang membutuhkan juga tidak boleh dikenakan tarif. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat kita,” tegas ASR dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, fasilitas tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat, terutama keluarga yang sedang menghadapi musibah.

Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar mengatakan, bantuan mobil jenazah merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

Menurut Andri, bantuan tersebut ditujukan untuk membantu keluarga yang sedang berduka sekaligus mendukung RSUD Bahteramas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyerahan bantuan mobil jenazah ini adalah wujud empati Bank Sultra terhadap masyarakat yang tengah tertimpa musibah. Kami sangat mendukung penuh arahan Bapak Gubernur agar layanan ini digratiskan, karena tujuan utama dari bantuan ini adalah murni untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka,” ujar Andri.

Ia berharap keberadaan mobil jenazah tersebut dapat mendukung pelayanan RSUD Bahteramas agar lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap fasilitas ini dapat membantu RSUD Bahteramas dalam memberikan pelayanan prima dan responsif kepada seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya.

Bantuan mobil jenazah ini menjadi bagian dari kontribusi Bank Sultra dalam mendukung pelayanan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan kemanusiaan.

Bank Sultra menyatakan akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan berbagai instansi terkait dalam mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Tak Ada Pemutihan, Gubernur Sultra Beri Keringanan Pajak Kendaraan Tua

Dukungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan program kemanusiaan menjadi salah satu bentuk kontribusi Bank Sultra sebagai bank pembangunan daerah.

Dengan adanya fasilitas tersebut, RSUD Bahteramas memiliki tambahan sarana untuk mendukung kebutuhan pelayanan mobilisasi jenazah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bank Sultra berkantor di Gedung Tower Bank Sultra, Jalan H. Abdullah Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Bank Sultra merupakan bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. LPS menjamin simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (D-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Koordinator Lembaga, Darman, menyebut perkara tersebut telah bergulir di Polres Wakatobi sejak awal 2023. Namun, hingga kini belum ada kepastian hukum terkait dugaan penyimpangan dalam program yang disebut sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tersebut.

Darman menduga, pengelolaan program tersebut sejak awal telah diwarnai sejumlah kejanggalan, termasuk dalam mekanisme penyaluran anggaran kepada kelompok tani.

Ia menyebut, terdapat 21 kelompok tani di Wakatobi yang menerima bantuan program bawang merah dengan nilai sekitar Rp 42.843.800 per kelompok. Menurutnya, setelah dana dicairkan melalui Bank BPD, kelompok tani justru diarahkan untuk menyetorkan kembali dana tersebut kepada pihak Dinas Pertanian.

"Kelompok tani masing-masing hanya diberikan Rp 1 juta dan Rp 3,7 juta, jumlahnya bervariasi," kata Darman, Selasa (18/8/2026).

Selain persoalan penyaluran anggaran, Darman juga menyoroti proses pengadaan bibit bawang merah yang dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan administrasi.

Ia menyebut, terdapat pembayaran pengadaan bibit kepada dua orang berinisial SAH sebesar Rp 609.657.000 dan AF sebesar Rp 596.157.000.

Baca Juga: Lindungi Pekerja, Bupati Wakatobi Serahkan Santunan JKM di HUT ke-81 RI

Menurut Darman, pembayaran tersebut dilakukan secara tunai. Ia juga menduga kedua orang tersebut bukan merupakan penyedia barang sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Darman mengatakan, uang yang digunakan untuk pembayaran tersebut berasal dari dana yang sebelumnya dikumpulkan dari masing-masing kelompok tani atas perintah Kepala Dinas Pertanian.

"Pembayaran uang tersebut menggunakan uang yang dikumpulkan dari masing-masing kelompok tani atas perintah Kepala Dinas," ujarnya.

Dugaan penyimpangan itu, kata Darman, juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara.

Ia menyebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sultra yang terbit pada 2023, ditemukan kelebihan pembayaran dalam pengadaan bibit bawang merah sebesar Rp 268.829.000.

Menurutnya, sejumlah temuan tersebut semestinya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk segera memberikan kepastian terhadap perkara yang telah berjalan cukup lama.

"Fakta-fakta hukum di atas mengindikasikan adanya dugaan kuat penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan atas pengelolaan keuangan negara," katanya.

Darman mempertanyakan lambannya penanganan perkara tersebut. Pasalnya, dugaan kasus itu telah ditangani sejak 2023, namun hingga kini belum diketahui adanya penetapan tersangka.

"Kasus ini bergulir dari tahun 2023. Artinya sudah tiga tahun prosesnya berjalan. Tidak etis dalam waktu yang demikian cukup lama proses penyelidikan dan penyidikan belum rampung hingga belum ada tersangka," ujarnya.

Baca Juga: TPP ASN Wakatobi Dipangkas 50 Persen, Gaji Honorer Ikut Dipotong

Ia meminta Polres Wakatobi tetap profesional dan transparan dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, lamanya proses penanganan perkara berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

"Kami mengingatkan Polres Wakatobi agar tetap profesional dan transparan dalam mengusut tuntas perkara ini. Proses yang telah berlangsung cukup lama menimbulkan pertanyaan publik," katanya.

Darman bahkan menduga penanganan perkara tersebut seolah diulur dan terkesan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sementara itu, Telisik.id berupaya mengonfirmasi perkembangan penanganan dugaan perkara tersebut kepada Kanit Reskrim Polres Wakatobi, AKP Risman.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, AKP Risman belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Telisik.id terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. (C)

Penulis: Zulkifli Herman Tumangka

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (17/8/2026) tersebut diisi dengan fun riding, sapa pelanggan di SPBU, hingga bakti sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Iman, Kabupaten Maros.

Rangkaian kegiatan diikuti Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama jajaran manajemen, Hiswana Migas DPC I Makassar, perwira Pertamina, serta mitra kerja.

Kegiatan diawali dengan fun riding yang dilanjutkan dengan sapa pelanggan di SPBU 74.902.32 Racing, Kota Makassar. Jajaran manajemen Pertamina berinteraksi langsung dengan pelanggan sekaligus memantau kondisi pelayanan di lapangan.

Di lokasi tersebut juga tersedia booth MyPertamina yang menghadirkan program Tebus Murah paket sembako. Masyarakat dapat memperoleh paket sembako senilai Rp 150 ribu dengan harga tebus Rp 100 ribu.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tinjau Pelayanan SPBU di Makassar, Pastikan Distribusi Biosolar Berjalan Optimal

Menariknya, seluruh pendapatan dari program MyPertamina Tebus Murah tersebut akan disalurkan untuk membantu korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan bagi insan Pertamina untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Semangat kemerdekaan kami maknai dengan terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan hari ini, kami ingin membangun kedekatan dengan pelanggan sekaligus berbagi bersama anak-anak di LKSA Al Iman,” ujar Deny.

Setelah menyapa pelanggan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke LKSA Al Iman, Maros. Dalam kunjungan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak dan pengelola LKSA.

Pengurus LKSA Al Iman Maros menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Pertamina. Dukungan tersebut dinilai sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada dalam pengasuhan LKSA.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada LKSA Al Iman. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan anak-anak yang ada di sini,” ujar perwakilan pengurus LKSA Al Iman Maros.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto mengatakan, kegiatan sosial dan interaksi langsung dengan pelanggan merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sulawesi Perkuat Pendidikan Anak Pesisir Lewat Program RASI

“Kemerdekaan memberi ruang bagi kita untuk terus memperkuat kepedulian dan kebersamaan. Kami ingin momentum ini diisi dengan kegiatan yang memiliki manfaat langsung, baik melalui interaksi bersama pelanggan maupun dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kontribusi sosial di wilayah operasionalnya.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan Pertamina maupun menemukan kendala atau indikasi pelanggaran dalam layanan dan penyaluran energi dapat menghubungi Pertamina Customer Solution (PCS) 135. (C-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum tasyakur bi ni'mah sekaligus bentuk apresiasi lembaga terhadap para santri dan tenaga pendidik yang telah mengharumkan nama Ummusshabri Kendari melalui berbagai prestasi, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Sejumlah prestasi yang diraih siswa dan guru jenjang MTs Ummusshabri Kendari turut mendapat apresiasi. Salah satunya Muhammad Nabawi Arba Ramadhan yang berhasil meraih juara tingkat provinsi dan lolos ke tingkat nasional dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang IPA tahun 2026.

Selain itu, lima siswa-siswi MTs Ummusshabri Kendari dijadwalkan berkompetisi dalam World Invention Competition and Exhibition (WISE) tingkat internasional di Segi University, Selangor, Malaysia, pada 19-24 September 2026.

Prestasi juga ditorehkan guru MTs Ummusshabri Kendari, Lisa Albertina, S.Pd. Ia berhasil meraih Juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, Paham Rupiah Bank Indonesia KPw Provinsi Sulawesi Tenggara 2026 pada 4 Juli 2026.

Baca Juga: HUT ke-81 RI, Gubernur Sultra Beri Mobil Jenazah Gratis ke RS Bahteramas

Lisa Albertina kemudian meraih Juara 2 Duta Guru Cinta, Bangga, Paham Rupiah Bank Indonesia tingkat nasional dalam Festival Rupiah Berdaulat 2026 yang digelar Bank Indonesia Pusat di Jakarta pada 11-16 Agustus 2026.

Sementara itu, dari jenjang Madrasah Aliyah Pesri Kendari, sejumlah siswa juga mencatat prestasi di berbagai kompetisi. Faizal Rahmansyah kelas XII Internasional dan Kholis Rezqy kelas XI Internasional berhasil meraih Juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional.

Pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Diana Syahriana Utina dari kelas XII Cyber B meraih Juara 2 cabang 20 juz.

Prestasi lainnya diraih Rezina Fatmawati, Nirma Ramadhani dan Mazruqah Luqiana Khansa Aldy, masing-masing dari kelas XII Cyber A, yang berhasil meraih Juara 3 MTQ tingkat provinsi cabang Fahmil Qur'an.

Sementara itu, Adzra Afifah Fadrija kelas XII Internasional, Zivana Ayu Safitri kelas XI Internasional dan Aura Alfi Najmi kelas XI Internasional meraih Juara Harapan 1 lomba esai tingkat nasional.

Tak hanya siswa, prestasi juga diraih tenaga pendidik. Hamdi Haydar, S.Pd., M.Pd., Gr., berhasil meraih Juara 1 Lomba Olimpiade Bahasa Arab tingkat Kota.

Pemberian reward tersebut menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras siswa dan guru sekaligus diharapkan dapat memotivasi seluruh warga Pesantren Ummusshabri Kendari untuk terus berprestasi dan membawa nama baik lembaga di berbagai ajang kompetisi.

Baca Juga: Tak Ada Pemutihan, Gubernur Sultra Beri Keringanan Pajak Kendaraan Tua

Ketua Yayasan Ummusshabri, Dr. H. Supriyanto, MA, MM, M.Pd mengatakan, pemberian reward tersebut merupakan bentuk apresiasi yayasan terhadap seluruh siswa dan guru yang telah menunjukkan prestasi. Menurutnya, penghargaan itu diharapkan menjadi motivasi agar prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan.

“Kita memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak dan guru yang telah berprestasi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan prestasi, bukan hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga mampu berprestasi di tingkat internasional,” ujar Supriyanto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pengurus Yayasan Ummusshabri, GUPPI Sulawesi Tenggara, para kepala satuan pendidikan mulai dari RA, MI, MTs hingga MA, seluruh guru dan tenaga administrasi, siswa-siswi seluruh tingkatan serta para undangan. (C-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pembaruan utama Kawasaki Ninja 250 model 2027 terletak pada pilihan warna Pearl Robotic White x Metallic Magnetic Dark Gray. Warna tersebut sebelumnya digunakan pada seri Ninja 400 dan kini tersedia untuk varian bermesin 250 cc.

Meski mendapatkan penyegaran pada tampilan, Kawasaki tetap mempertahankan harga resmi Ninja 250 model 2027 di angka 726.000 yen atau sekitar Rp76 juta hingga Rp80 juta, termasuk pajak di Jepang.

Melansir laman otomotif Iwanbaran, Selasa (18/8/2026), dari sisi mesin, Kawasaki tidak melakukan perubahan. Ninja 250 model 2027 masih mengandalkan mesin 248 cc dua silinder sejajar dengan teknologi DOHC empat katup serta sistem pendingin cairan.

Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimum 38 PS pada 12.500 rpm dan torsi puncak 22 Nm pada 10.500 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi manual enam percepatan.

Dengan bobot isi 166 kilogram, Kawasaki Ninja 250 menawarkan karakter pengendalian yang ditujukan untuk penggunaan harian maupun aktivitas touring dan sport riding.

Untuk konsumsi bahan bakar, Ninja 250 model 2027 mencatat angka standar WMTC sebesar 25,1 kilometer per liter. Motor tersebut memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 14 liter.

Baca Juga: New Kawasaki Ninja 250 Model 2026 Meluncur, Masih Pede dengan Warna Baru dan Mesin 2 Silinder

Kawasaki juga membekali Ninja 250 dengan sejumlah fitur pendukung berkendara. Motor ini menggunakan Assist & Slipper Clutch, sistem pengereman ABS sebagai standar, lampu utama LED, serta indikator posisi gigi.

Pada bagian ergonomi, Ninja 250 memiliki tinggi jok 795 mm. Posisi tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara dengan berbagai postur.

Kawasaki turut menyediakan sejumlah aksesori resmi sebagai pilihan bagi konsumen. Aksesori tersebut mencakup jok dengan tinggi tambahan 30 mm, tank bag berkapasitas 4 liter, engine slider, serta onboard unit kit ETC2.0.

Secara dimensi, Kawasaki Ninja 250 model 2027 memiliki panjang 1.990 mm, lebar 710 mm, dan tinggi 1.125 mm. Jarak sumbu rodanya mencapai 1.370 mm dengan ground clearance 145 mm.

Pada sektor kaki-kaki, motor tersebut menggunakan ban depan berukuran 110/70-17M/C 54H dan ban belakang 140/70-17M/C 66H.

Sistem pengereman menggunakan cakram tunggal berdiameter 310 mm di bagian depan dan cakram tunggal 220 mm di belakang yang dilengkapi ABS.

Kawasaki Ninja 250 model 2027 mempertahankan konfigurasi mesin dua silinder 248 cc tanpa perubahan performa utama. Penyegaran kali ini lebih difokuskan pada pilihan warna dan grafis.

Di Jepang, Kawasaki membanderol Ninja 250 model 2027 dengan harga 726.000 yen termasuk pajak. Motor tersebut dijadwalkan meluncur pada 5 September 2026.

Baca Juga: Kawasaki 250R 2025 Mengaspal dengan Mesin Adopsi 2 Tak, Cek Spesifikasi dan Harganya

Spesifikasi Kawasaki Ninja 250 Model 2027:

- Mesin: 248 cc, dua silinder sejajar, DOHC, empat katup, berpendingin cairan.

- Tenaga maksimum: 38 PS pada 12.500 rpm.

- Torsi maksimum: 22 Nm pada 10.500 rpm.

- Transmisi: Manual enam percepatan.

- Kapasitas tangki: 14 liter.

- Bobot isi: 166 kg.

- Tinggi jok: 795 mm.

- Panjang x lebar x tinggi: 1.990 x 710 x 1.125 mm.

- Jarak sumbu roda: 1.370 mm.

- Ground clearance: 145 mm.

- Ban depan: 110/70-17M/C 54H.

- Ban belakang: 140/70-17M/C 66H.

- Rem depan: Cakram tunggal 310 mm dengan ABS.

- Rem belakang: Cakram tunggal 220 mm dengan ABS.

- Konsumsi BBM standar WMTC: 25,1 km/liter.

- Harga resmi Jepang: 726.000 yen termasuk pajak. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Arab Saudi, Pakistan, dan Turki resmi membentuk pakta pertahanan bersama yang menetapkan serangan terhadap salah satu negara sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah baru bagi ketiga negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Perjanjian itu ditandatangani di Makkah pada Jumat, 7 Agustus 2026, setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu.

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyebut pakta tersebut bertujuan untuk "memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi" serta meningkatkan kerja sama pertahanan dalam berbagai aspek.

Bagi Arab Saudi, kesepakatan tersebut memberikan tambahan kerja sama keamanan di luar kemitraannya dengan Amerika Serikat. Riyadh menghadapi kekhawatiran akibat perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga: Timur Tengah Kembali Panas, Iran Klaim Serang Target Militer AS Usai Pemakaman Khamenei

Melansir CNN Indonesia Selasa (18/8/2026), situasi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap Arab Saudi dan negara-negara lain di kawasan Teluk. Riyadh juga menghadapi berbagai potensi ancaman dari sejumlah arah.

Arab Saudi diketahui menghadapi ancaman dari kelompok milisi di Yaman hingga kelompok bersenjata yang berada di Irak. Kondisi tersebut mendorong Riyadh memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Selain itu, Iran sebelumnya mengancam akan menargetkan fasilitas energi negara-negara Arab apabila Amerika Serikat menyerang fasilitas serupa di Iran.

Ancaman terhadap fasilitas energi menjadi perhatian negara-negara Teluk karena kawasan tersebut memiliki sejumlah infrastruktur energi strategis. Serangan terhadap fasilitas tersebut berpotensi mengganggu keamanan kawasan.

Pakistan dan Turki juga memiliki kepentingan masing-masing untuk mencegah konflik Timur Tengah semakin meluas.

Pakistan berbatasan langsung dengan Iran. Negara tersebut juga memiliki populasi Syiah yang cukup besar sehingga perkembangan konflik di kawasan dapat memberikan dampak terhadap kondisi keamanan dalam negerinya.

Sementara itu, Turki menghadapi persoalan keamanan terkait kelompok separatis Kurdi. Ankara juga berkepentingan menjaga agar konflik di kawasan tidak berkembang menjadi persoalan keamanan yang lebih luas.

Baca Juga: Kesepakatan Damai Iran-AS Buyar Gegara Ulah Israel Terus Gempur Lebanon

Kerja sama pertahanan dengan Arab Saudi kemudian menjadi bagian dari upaya Pakistan dan Turki memperkuat koordinasi keamanan sekaligus menghadapi potensi ancaman di kawasan.

Pakta tersebut membuat ketiga negara memiliki mekanisme pertahanan bersama. Prinsip utamanya adalah serangan terhadap satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Bagi Arab Saudi, keterlibatan Pakistan dan Turki memperluas jaringan kerja sama pertahanannya. Sementara bagi Pakistan dan Turki, kesepakatan tersebut memperkuat hubungan keamanan dengan salah satu negara penting di kawasan Teluk.

Dengan pakta tersebut, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki berupaya meningkatkan koordinasi pertahanan serta membangun pencegahan kolektif terhadap kemungkinan agresi yang mengancam salah satu anggota. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dalam pidato tahunan di DPR. Bursa tersebut disiapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah komoditas utama Indonesia berpotensi masuk dalam bursa tersebut. Beberapa di antaranya adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), nikel, dan batu bara.

Namun, pemerintah belum menetapkan secara resmi daftar komoditas yang nantinya diperdagangkan melalui Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

"Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari DetikFinance, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Bukan Pertalite, Ini Alasan Subsidi BBM 2027 Dipangkas 58 Persen

Selain komoditas yang akan diperdagangkan, pemerintah juga tengah menyiapkan nama untuk bursa baru tersebut. Prasetyo menyebut Indonesia Commodity Exchange atau Icomex sebagai salah satu nama yang kemungkinan digunakan.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex," kata Prasetyo.

Pemerintah juga masih menyusun mekanisme perdagangan serta pembentukan harga komoditas melalui bursa tersebut. Skema yangj disiapkan akan mempertimbangkan sejumlah komponen, termasuk biaya dan perkembangan harga komoditas di pasar dunia.

"Nanti lah ada mekanismenya. Sama, ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana," sebut Prasetyo.

Indonesia sebenarnya telah memiliki Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Bursa tersebut merupakan bursa formal swasta yang beroperasi sejak 2009 untuk memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka komoditas dan produk derivatif.

Keberadaan ICDX kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan bursa tersebut dengan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sedang disiapkan pemerintah.

Saat ditanya apakah ICDX akan terintegrasi dengan Icomex, Prasetyo belum memberikan kepastian. Ia mengatakan pemerintah masih mengatur skema pembentukan dan pengelolaan bursa mineral tersebut.

Menurut Prasetyo, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat kedaulatan terhadap komoditas yang menjadi kekuatan utama Indonesia.

"Makanya ini sedang proses untuk nanti diatur sedemikian rupa, intinya adalah bukan ada ini dan sebagainya, tidak. Tapi intinya adalah kedaulatan terhadap barang-barang yang kita miliki harus kita yang menentukan. Selama ini kan nggak," kata Prasetyo.

Baca Juga: Kelengkapan Data Perpanjangan Kontrak PPPK 2026, Berikut Mekanisme dan Ambang Batas Penyetoran

Pemerintah juga masih membuka kemungkinan adanya integrasi antara ICDX dengan bursa baru tersebut. Pilihan tersebut akan ditentukan setelah pembahasan mengenai struktur dan mekanisme bursa selesai dilakukan.

"Nanti kita lihat ininya, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," katanya.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Sebelum beroperasi, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah pembahasan mengenai daftar komoditas, mekanisme perdagangan, pembentukan harga, serta hubungan dengan bursa komoditas yang sudah berjalan.

Dengan demikian, CPO, nikel, dan batu bara saat ini masih berstatus sebagai komoditas yang berpotensi diperdagangkan melalui bursa baru tersebut. Pemerintah belum menetapkan secara final seluruh komoditas yang akan masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027 sekaligus menyiapkan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jumat 14 Agustus 2026.

Purbaya menjelaskan, penurunan subsidi BBM pada 2027 salah satunya dipengaruhi asumsi harga minyak mentah yang digunakan pemerintah dalam penyusunan RAPBN.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dollar AS per barel. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan harga minyak yang saat ini disebut Purbaya berada di kisaran 83 dollar AS per barel.

"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Eh, asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? 75 dollar AS per barrel. Kan sekarang 83 dollar AS. Jadi itu otomatis kan kalau volume naik sedikit pun kalau harganya turun segitu ya subsidinya cenderung turun," kata Purbaya, seperti dikutip dari Kompas, Selasa (18/8/2026).

Selain faktor harga minyak, pemerintah juga mencantumkan penurunan volume subsidi BBM tertentu dalam RAPBN 2027. Berdasarkan paparan pemerintah, volume subsidi BBM tertentu pada 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter. Dengan demikian, volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027 berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter atau sekitar 58,51 persen.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp 549,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program perlindungan sosial, termasuk subsidi BBM.

Baca Juga: Subsidi Listrik dan BBM Masuk RAPBN 2027 Tembus Rp 272 Triliun

Bukan karena Pembatasan Pertalite

Purbaya menegaskan, penurunan subsidi BBM yang tercantum dalam RAPBN 2027 bukan disebabkan oleh rencana pembatasan pembelian Pertalite.

Menurutnya, pembahasan mengenai pembatasan Pertalite merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," ujar Purbaya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar bantuan energi tersebut diterima masyarakat yang memang membutuhkan.

Purbaya menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak menjadi penerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah mempertimbangkan penyaluran subsidi berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata melalui pembatasan pembelian BBM tertentu.

Prabowo Dorong Pengurangan Subsidi BBM

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di hadapan DPR.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo.

Pengurangan subsidi BBM tersebut akan berjalan beriringan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik yang diproduksi perusahaan dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem tersebut.

Prabowo menyebut penggunaan kendaraan listrik dapat membantu menekan biaya transportasi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Baca Juga: Bahlil dan Purbaya Kompak Tak Mau Ganggu Harga BBM Subsidi, Punya Anggaran Cadangan

Pengembangan kendaraan listrik juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi generasi muda.

Menurut Prabowo, penggunaan motor listrik berpotensi mengurangi pengeluaran harian masyarakat untuk kebutuhan transportasi hingga lebih dari 50 persen. Biaya penggunaan motor listrik bahkan disebut dapat berada di sekitar 30 persen dibandingkan biaya penggunaan BBM saat ini.

Dengan demikian, pemerintah menempatkan pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu bagian dari strategi pengurangan subsidi BBM dan ketergantungan terhadap energi impor.

Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan kebijakan subsidi BBM berjalan tepat sasaran agar pengurangan subsidi tetap mempertahankan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Perusahaan plat merah itu mulai meluncurkan aplikasi online PDAM Info yang dilaunching Bupati, Bachrun Labuta.

Bachrun mengapresiasi langkah yang dilakukan PDAM untuk mempermudah masyarakat, sehingga tidak perlu lagi repot-repot datang membayar di kantor.

"Dengan aplikasi, pelanggan bisa memabayar tagihannya dari rumah," kata Bachrun, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga: Disubsidi Pemkab Muna, Pasar Murah Meriahkan Gebyar UMKM

Baca Juga: Agustinus, Mantan Kajari Muna Dilantik jadi Kajari Kota Magelang

Ia berpesan pada pelanggan agar tepat waktu melakukan pembayaran. Sebab, bila menunggak otomatis akan dilakukan pemutusan.

"Harus lunas. Jangan selalu menunggak," pesannya.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Sugi Lande, Muhamad Nurhayat Fariki menerangkan, aplikasi PDAM Info dapat diakses melalui Play Store. Cara pembayaran cukup mudah. Masyarakat, tinggal memasukan nomor pelanggan. Kemudian, langsung terlihat nominal tagihannya.

Saat ini, jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 10.327 yang tersebar di Kota Raha, Duruka, Kontunaga, Napabalano dan Loghia. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Setelah lima kejadian kebakaran lahan terjadi pada Sabtu (15/8/2026), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Baubau kembali menangani tiga kejadian kebakaran lahan pada Senin (17/8/2026).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau, La Ode Ali Hasan, mengatakan kondisi cuaca yang kering membuat vegetasi dan material mudah terbakar sehingga potensi kebakaran semakin tinggi.

Ia menjelaskan, pada Sabtu (15/8/2026), pihaknya menangani lima kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Kota Baubau, yakni penampungan sampah di Lorong Kembang, Kecamatan Murhum; lahan di Baadia, Kecamatan Murhum; depan Kantor Bappeda di Palagimata; sekitar Rumah Makan Cobek, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna; serta lahan di belakang STM Baubau, Kelurahan Lipu.

Baca Juga: Lindungi Pekerja, Bupati Wakatobi Serahkan Santunan JKM di HUT ke-81 RI

Sementara pada Senin (17/8/2026), Damkar kembali menerima laporan tiga kejadian kebakaran lahan, masing-masing di Jalan Raya Palagimata, Baadia; Perumahan Bukit Sari, Kadolomoko; serta Simpang Tiga Palabusa, Kecamatan Lea-Lea.

Untuk menangani kebakaran di Jalan Raya Palagimata, Damkar mengerahkan dua unit mobil pemadam dengan enam personel. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 20 x 15 meter persegi.

Selanjutnya, kebakaran lahan di Perumahan Bukit Sari, Kelurahan Kadolomoko, ditangani satu unit mobil Wolio dengan lima personel. Area yang terdampak diperkirakan seluas 30 x 50 meter persegi.

Sedangkan kebakaran di Simpang Tiga Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, ditangani satu unit mobil Posko Bungi dengan empat personel. Luas area yang terdampak sekitar 5 x 10 meter persegi.

La Ode Ali Hasan mengatakan, dari kejadian yang ditangani pada Senin tersebut, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok serta aktivitas pembakaran lahan.

Menurutnya, kondisi kemarau panjang membuat lahan, rerumputan, daun, dan material kering lainnya lebih mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

"Dalam penanganan di lapangan, dukungan relawan pemadam kebakaran di masing-masing kelurahan turut membantu mempercepat proses penanganan dan pemadaman api," jelasnya kepada telisik.id, Senin (17/8/2026).

Ia mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok, terutama saat berkendara, serta membersihkan semak dan material yang mudah terbakar di sekitar rumah.

Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke permukiman maupun fasilitas umum.

Baca Juga: TPP ASN Wakatobi Dipangkas 50 Persen, Gaji Honorer Ikut Dipotong

"Dari tiga kejadian kebakaran lahan hari ini, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan," tutupnya.

Sementara itu, salah seorang warga Baubau, Nathania, mengaku melihat kebakaran lahan saat mengendarai sepeda motor di sekitar kawasan Palagimata.

Menurutnya, kesiapsiagaan petugas Damkar sangat membantu dalam menangani kebakaran sehingga api tidak meluas.

"Untung ada Damkar yang siap siaga melawan si jago merah," katanya. (B)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Hal itu disampaikan Haliana usai Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) di Alun-Alun Merdeka Wakatobi, Senin (17/8/2026).

Menurut Haliana, perlindungan terhadap pekerja penting karena masyarakat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan serta kehidupan yang lebih baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa pekerja juga menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk kecelakaan kerja.

“Mereka berjuang keras untuk mencari nafkah, memastikan kehidupan keluarga, memastikan anak-anak untuk bisa sekolah, bisa hidup lebih baik. Tentu saja di situ risiko akan menanti,” kata Haliana.

Baca Juga: TPP ASN Wakatobi Dipangkas 50 Persen, Gaji Honorer Ikut Dipotong

Karena itu, pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan pekerja mendapatkan perlindungan ketika risiko tersebut terjadi.

Haliana menyoroti kondisi ketika seorang pekerja yang menjadi pencari nafkah utama meninggal dunia. Menurutnya, keluarga yang ditinggalkan akan menghadapi persoalan besar untuk melanjutkan kehidupan.

“Peninggal dari almarhum yang menjadi pencari nafkah utama keluarga, maka pasti akan ada pertanyaan yang besar bagaimana keluarga ditinggalkan untuk bisa meneruskan hidup,” ujarnya.

Ia menilai, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi penting untuk membantu keluarga yang ditinggalkan selama masa transisi setelah kehilangan pencari nafkah utama.

Baca Juga: Tetap Ikut Gerak Jalan Meski Ibu Wafat, Pemerintah Siapkan Beasiswa untuk Alif

Dengan adanya perlindungan tersebut, keluarga diharapkan tetap memiliki alternatif untuk melanjutkan kehidupan, termasuk memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah.

“Fungsi utama dari BPJS Tenaga Kerja adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut agar di masa transisi sepeninggal pencari nafkah utama, maka keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan alternatif solusi untuk bisa menjalankan hidup dengan lebih baik,” katanya.

Haliana menegaskan perlindungan pekerja menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah agar masyarakat yang telah bekerja keras mencari nafkah tidak kehilangan jaminan ketika menghadapi risiko dalam pekerjaannya. (C)

Penulis: Zulkifli Herman Tumangka

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Hal itu disampaikan Haliana usai memimpin Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) di Alun-Alun Merdeka Wakatobi, Senin (17/8/2026).

Haliana mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu hal berat yang harus dihadapi pemerintah daerah. Selain TPP ASN, pengurangan juga dilakukan terhadap honor sejumlah tenaga honorer.

“Teman-teman ASN, kita potong TPP sampai 50 persen, teman-teman honorer kita kurangi honornya Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu,” kata Haliana.

Baca Juga: Puluhan Anggota Paskibraka Kota Baubau Tahun 2026 Dikukuhkan

Meski kebijakan tersebut berdampak pada pendapatan aparatur dan tenaga honorer, Haliana mengaku keputusan itu tidak mudah diambil.

Ia menyampaikan apresiasi kepada ASN yang tetap menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas keikhlasan ini. Ini adalah sesuatu yang berat,” ujarnya.

Baca Juga: KPPN Raha Kelola Dana Rp 1,6 Triliun untuk Muna dan Mubar, Realisasi Baru Rp 882 Miliar

Menurut Haliana, pemerintah daerah harus tetap memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Wakatobi.

“Kita semua harus mensyukuri dan kita harus memastikan semua masyarakat Wakatobi ini, kita harus bisa mendapatkan manfaat dari kita di daerah,” katanya.

Haliana juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, khususnya perangkat daerah yang tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (C)

Penulis: Zulkifli Herman Tumangka

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menyerahkan bantuan satu unit mobil jenazah. Penyerahan simbolis dilakukan di Kantor Gubernur Sultra dan nantinya akan dioperasikan oleh RS Bahteramas.

Pada momen tersebut, Andi Sumangerukka menegaskan, fasilitas ini wajib dinikmati seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya sepeser pun.

"Kita tekan penggunaan gratis dan akan terus kita pantau. Jangan sampai saya dengar ada yang bayar," tegasnya.

Baca Juga: Tak Ada Pemutihan, Gubernur Sultra Beri Keringanan Pajak Kendaraan Tua

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak perbankan daerah yang turut membantu. Bantuan ini dinilai sangat vital untuk meringankan beban keluarga, khususnya yang berada dalam keterbatasan ekonomi.

"Itu bantuan dari Bank Sultra, sumbangan untuk keamanan masyarakat yang tidak mampu. Semua masyarakat yang tidak mampu, kami kasih gratis," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sultra bersama manajemen RS Bahteramas akan segera merumuskan aturan teknis agar layanan ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Kalau penanganan sifatnya, langkah selanjutnya ya kita bikin aturannya sesuai arahan Pak Gubernur, supaya digratiskan bagi orang yang tidak mampu," kata Dirut RS Bahteramas, dr. Sukirman.

Kata dr Sukirman, kehadiran armada baru ini diharapkan melengkapi layanan RS Bahteramas Sultra.

Baca Juga: Kekerasan Perempuan dan Anak Dinilai Darurat, DP3A Sultra Perkuat Edukasi hingga Sekolah

Tidak hanya fokus pada pengobatan, rumah sakit pelat merah itu kini juga siap mendampingi masyarakat hingga prosesi pemakaman terakhir, tanpa harus menambah beban finansial di tengah duka.

Rangkaian kepedulian di HUT ke-81 RI ini tidak berhenti di situ. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra juga menyerahkan bantuan dana senilai Rp 10 juta dan bantuan untuk penyandang disabilitas senilai Rp 10 juta.

Penyerahan mobil jenazah, bantuan dana, dan bantuan disabilitas ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan diisi dengan karya dan pelayanan langsung kepada rakyat. (B)

Penulis: Wa Ode Marfat

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kebijakan itu menjadi alternatif pemerintah setelah memastikan tidak ada lagi program pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, La Ode Mahbub mengatakan, keringanan diberikan melalui penyusutan nilai kendaraan sebesar 5 persen per tahun dengan masa maksimal lima tahun.

Kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan nilai kendaraan dengan usia dan penyusutannya, sehingga beban pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi lebih ringan.

“Lima tahun, maksimal lima tahun, jadi lima persen per tahun. Tujuannya untuk meringankan pajak kendaraan, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah lama atau nilai susut kendaraan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi pemilik kendaraan yang lama,” kata La Ode Mahbub, Senin (17/8/2026)

Baca Juga: Kekerasan Perempuan dan Anak Dinilai Darurat, DP3A Sultra Perkuat Edukasi hingga Sekolah

Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Alat Berat, dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2025 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, kendaraan yang dibuat sebelum tahun 2025 mendapatkan penyusutan nilai jual sebesar 5 persen setiap tahun, dengan masa penyusutan maksimal lima tahun sesuai umur ekonomis kendaraan.

Penyusutan meliputi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Nilai Jual Alat Berat (NJAB), serta Nilai Jual Ubah Bentuk yang menjadi salah satu dasar pengenaan pajak.

Menurut La Ode Mahbub, kebijakan tersebut memiliki empat tujuan utama, yakni memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak, meringankan beban masyarakat, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah berumur, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB.

“Tujuannya memberikan keadilan, meringankan beban masyarakat, menyesuaikan nilai kendaraan yang telah berumur, dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Terkait kemungkinan kembali digelarnya program pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan, La Ode Mahbub memastikan saat ini tidak ada rencana untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Untuk rencana pemutihan atau relaksasi pajak sudah tidak ada. Kita ambil langkah melalui penyusutan nilai pajak untuk meringankan pembayaran masyarakat wajib pajak,” tegasnya.

Baca Juga: Di Tengah Sunyi Tengah Malam, Sultra Tundukkan Kepala untuk Para Pahlawan

Dengan kebijakan ini, masyarakat pemilik kendaraan tua tetap mendapatkan keringanan pembayaran tanpa harus menunggu program pemutihan.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangeruka menegaskan, kebijakan tersebut tidak bersifat final.

“Ini akan kita evaluasi," ujarnya.

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut untuk memastikan kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A PPKB) Sultra, terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan.

Kepala DP3A PPKB Sultra, Rajulan mengatakan, perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah menjadi perhatian serius.

Menurutnya, kasus yang terlihat di permukaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“Kalau bicara kasus, banyak sekali memang. Perkembangan kasus di seluruh negara ini boleh dikatakan darurat. Hanya memang yang muncul ke permukaan ini tidak sebanyak yang ada di lapangan,” kata Rajulan, Senin (17/8/2026).

Baca Juga: Di Tengah Sunyi Tengah Malam, Sultra Tundukkan Kepala untuk Para Pahlawan

Untuk menekan kasus tersebut, DP3A PPKB Sultra melakukan edukasi dan sosialisasi di sejumlah kabupaten, di antaranya Kolaka, Muna dan Muna Barat.

Edukasi juga dilakukan di lingkungan sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA. Rajulan menjelaskan, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

DP3A PPKB Sultra bekerja sama dengan UPT di kabupaten dan kota, kepolisian, dinas sosial serta sejumlah instansi terkait.

“Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tidak bisa ditangani oleh satu dinas kami, tapi melibatkan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Selain menangani kasus yang telah terjadi, DP3A PPKB Sultra juga memperkuat upaya pencegahan melalui program peningkatan kapasitas dan pembentukan karakter anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A PPKB Sultra, Nurhajati mengatakan, pihaknya tengah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah SMA.

Program tersebut bertujuan membentuk karakter anak sekaligus mencegah berbagai persoalan di lingkungan sekolah, termasuk bullying dan kekerasan.

Baca Juga: Sentra Meohai Kendari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Beragam Lomba hingga Malam Tirakatan

“Kami punya program pembentukan karakter. Sekarang saya sedang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah SMA, bagaimana membentuk kembali pola pikir anak-anak,” kata Nurhajati.

Ia berharap, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, sekaligus mendorong perubahan karakter ke arah yang lebih positif.

“Harapannya peningkatan kapasitas dan karakter anak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin bullying sekian persen, bisa turun,” pungkasnya. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor bernama Susanah. Ia disebut sebagai salah satu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja sebagai buruh harian pengupas bawang.

Di hadapan ratusan anggota DPR RI, Prabowo menyebut Susanah memperoleh upah Rp 700.000 per kilogram dari pekerjaannya sebagai buruh pengupas bawang.

"Hari ini, hadir bersama kita Ibu Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp 700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena besaran upah yang disebutkan berbeda dengan pengakuan buruh pengupas bawang di Kota Sukabumi.

Salah seorang buruh pengupas bawang di Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi, bernama Yeyet, mengaku hanya menerima Rp 10.000 untuk setiap karung bawang putih yang berhasil dikupas.

Menurut Yeyet, bayaran dihitung berdasarkan jumlah karung yang diselesaikannya. Dalam sehari, ia biasanya mampu mengupas tiga hingga empat karung bawang putih.

"Satu hari kuatnya 3 atau 4 karung, dapat upahnya dihitung per karung. Satu karung itu Rp 10.000," kata Yeyet di Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi, seperti dikutip dari Kompas, Senin (17/8/2026).

Setiap karung bawang putih yang dikerjakan Yeyet memiliki berat sekitar 20 kilogram. Jika mampu menyelesaikan empat karung dalam sehari, penghasilannya mencapai Rp 40.000.

Penghasilan tersebut menjadi sumber pendapatan Yeyet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagian uang yang diperolehnya harus digunakan untuk membayar biaya transportasi menuju tempat kerja.

Baca Juga: Tetap Ikut Gerak Jalan Meski Ibu Wafat, Pemerintah Siapkan Beasiswa untuk Alif

Yeyet mengaku mengeluarkan sekitar Rp 15.000 untuk ongkos perjalanan. Biaya tersebut terdiri atas Rp 10.000 untuk ojek dan Rp 5.000 untuk angkutan kota.

"Upahnya nanti suka buat ongkos ke sini, bayar ojek 10 ribu terus naik angkot Rp 5.000. Alhamdulillah sisanya mah suka dibelikan beras 2 liter mah," terang Yeyet.

Yeyet mengatakan dirinya sudah lama bekerja sebagai buruh pengupas bawang putih. Pekerjaan tersebut mulai dijalaninya ketika ia baru memiliki tiga anak.

Kini, Yeyet telah memiliki delapan anak. Perempuan asal Selajambe, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tersebut masih menjalani pekerjaan sebagai buruh pengupas bawang untuk mendapatkan penghasilan.

Ketika ditanya mengenai adanya buruh pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp 700.000 per kilogram, Yeyet mengaku tidak mengetahui sosok pekerja yang dimaksud.

Ia kemudian tersenyum dan menyampaikan bahwa dirinya tentu tertarik jika memperoleh bayaran sebesar itu untuk pekerjaan mengupas bawang.

"Nya duka teu terang si Umi mah, meureun hoyong meureun. Da sakieu (satu karung) Rp 10.000 upahnya," ujar Yeyet.

Kesaksian Yeyet memperlihatkan kondisi upah buruh pengupas bawang yang ditemuinya di Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi. Namun, keterangan tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh buruh pengupas bawang di daerah lain.

Pasalnya, pernyataan Prabowo dalam pidatonya secara spesifik menyebut Susanah sebagai buruh harian asal Kabupaten Bogor. Sementara Yeyet merupakan buruh pengupas bawang yang bekerja di Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi.

Karena itu, terdapat perbedaan informasi antara upah yang disebutkan Prabowo untuk Susanah dan upah yang diterima Yeyet berdasarkan pengakuannya. Keduanya berada pada lokasi dan konteks pekerjaan yang berbeda.

Baca Juga: Ainka Asal Baubau Raih Juara 3 Lomba Mewarnai Nasional

Berdasarkan keterangan Yeyet, upah yang diterimanya dihitung per karung, bukan berdasarkan berat bawang. Dengan kemampuan menyelesaikan tiga hingga empat karung dalam sehari, penghasilan yang diperolehnya sekitar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari.

Sementara itu, dalam pidatonya, Prabowo menyebut upah Susanah sebesar Rp 700.000 per kilogram. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Prabowo menjelaskan sosok Susanah sebagai penerima PKH dan pekerja harian pengupas bawang.

Perbedaan keterangan mengenai upah tersebut kemudian menjadi perhatian publik setelah potongan pidato Prabowo beredar di berbagai platform media sosial. Fakta mengenai besaran upah Yeyet di Sukabumi diketahui setelah dilakukan penelusuran terhadap kondisi buruh pengupas bawang di Pasar Tipar Gede. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Proses perpanjangan kontrak dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Data kepegawaian yang digunakan dalam pengajuan harus sudah lengkap agar proses administrasi dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Pegawai yang datanya belum lengkap ketika usulan diajukan tidak dapat diproses sampai seluruh kekurangan tersebut diperbaiki melalui sistem yang telah ditentukan.

Ketentuan tersebut disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor 800.1.9.1/5786/204.2/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 tentang Kelengkapan Data Pegawai ASN dalam rangka Perpanjangan Kontrak Tahun 2026, yang dirangkum telisik.id, Senin (17/8/2026).

Surat tersebut ditujukan kepada kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam surat itu disebutkan bahwa perpanjangan kontrak diproses berdasarkan data pegawai yang tercatat pada aplikasi SIMASTER. Usulan yang datanya belum lengkap pada saat pengajuan tidak dapat diproses sampai kekurangan tersebut dilengkapi.

BKD Jawa Timur juga meminta perangkat daerah memastikan seluruh Pegawai ASN melengkapi data kepegawaian pada SIMASTER, dengan memprioritaskan PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu yang kontraknya berakhir pada 2026.

Selain data kepegawaian, dokumen kontrak yang tersimpan juga harus dipastikan telah sesuai dengan ketentuan. Apabila terdapat data yang tidak dapat diperbaiki di tingkat instansi, pengelola kepegawaian diminta berkoordinasi dengan BKD sesuai PIC masing-masing.

Berdasarkan pemantauan Dashboard Rekonsiliasi pada aplikasi Rumah ASN per 13 Agustus 2026, progres kelengkapan data pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai 98,83 persen dari target 99 persen.

Data tersebut menunjukkan sebagian besar pegawai telah memenuhi kelengkapan administrasi. Namun, masih terdapat pegawai yang datanya belum lengkap sehingga perlu segera dilakukan pemutakhiran sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Perbaikan data dapat dilakukan melalui aplikasi SIMASTER, baik secara mandiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan maupun dengan bantuan pengelola kepegawaian instansi.

Baca Juga: Mendikasmen Beri Kabar Baik Guru PPPK Paruh Waktu, Diberi Akses Penuh Tes PNS

Pegawai yang datanya belum lengkap tidak dicantumkan dalam surat BKD. Pengelola kepegawaian instansi dapat mengunduh daftar tersebut melalui aplikasi Rumah ASN berdasarkan jenis kekurangannya, dan sistem akan menampilkan kondisi data terkini.

Batas waktu penyelesaian kelengkapan data ditetapkan paling lambat 15 September 2026. Data yang menjadi dasar pemrosesan usulan perpanjangan kontrak adalah kondisi data pada tanggal tersebut.

Karena itu, PPPK yang kontraknya berakhir pada 2026 perlu memastikan data kepegawaian telah diperbarui sebelum tenggat tersebut. Kelengkapan data menjadi bagian penting karena usulan perpanjangan kontrak diproses berdasarkan data yang tercatat dalam SIMASTER.

Rekapitulasi per 13 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah perangkat daerah di Jawa Timur telah mencapai kelengkapan data pegawai 100 persen. Di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Namun, beberapa perangkat daerah masih memiliki data yang belum lengkap. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air tercatat memiliki 145 pegawai belum lengkap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 202 pegawai, Dinas Kesehatan 109 pegawai, serta Dinas Pendidikan 82 pegawai.

Untuk data PPPK secara khusus, capaian kelengkapan juga masih beragam. Sejumlah perangkat daerah telah mencapai 100 persen, sedangkan beberapa lainnya masih memiliki persentase kelengkapan yang jauh lebih rendah.

Dalam rekapitulasi tersebut, Dinas Pendidikan tercatat memiliki tingkat kelengkapan PPPK sebesar 89 persen, Dinas Kesehatan 46 persen, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 33 persen, sedangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercatat 8 persen.

Pada kelompok rumah sakit, tingkat kelengkapan PPPK juga berbeda. RSUD Dr. Saiful Anwar tercatat 33 persen, RSUD Mohammad Noer Pamekasan 32 persen, RSUD Dr. Soetomo 21 persen, dan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur 20 persen.

Baca Juga: Bos BKN Buka Data Ribuan ASN 2026 Mengundurkan Diri, Ramai Pindah dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu

Sementara itu, beberapa cabang dinas pendidikan telah mencatat kelengkapan 100 persen. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kelompok tersebut.

Di sisi lain, masih terdapat cabang dinas dengan capaian lebih rendah. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung tercatat 80 persen, Sampang 77 persen, Pamekasan 73 persen, Bangkalan 62 persen, dan Ponorogo 33 persen.

BKD menegaskan pengelolaan data kepegawaian bersifat berkelanjutan. Kondisi data akan dipantau secara berkala dan disampaikan kembali pada periode pelaporan berikutnya.

Dengan demikian, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang kontraknya berakhir pada 2026 perlu memastikan data kepegawaian dan dokumen kontraknya telah lengkap paling lambat 15 September 2026. Data tersebut menjadi dasar pemrosesan usulan perpanjangan kontrak yang dijadwalkan pada Oktober 2026. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Rencana pembiayaan utang tersebut tercantum dalam dokumen Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Nilainya sedikit meningkat dibandingkan outlook realisasi pembiayaan utang pada 2026 yang mencapai Rp 868,1 triliun.

Dalam dokumen RAPBN 2027 disebutkan, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dan penarikan pinjaman.

“Akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman,” demikian keterangan dalam dokumen RAPBN 2027, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (17/8/2026).

Rencana pembiayaan utang tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2027. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar Rp 671,2 triliun.

Dari total pembiayaan utang Rp 876,3 triliun, pemerintah menargetkan penerbitan SBN secara neto sebesar Rp 779,9 triliun. Angka tersebut menjadi sumber pembiayaan terbesar dalam rencana utang pemerintah tahun depan.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman ditargetkan sebesar Rp 96,3 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan target penerbitan SBN dibandingkan outlook 2026 yang berada di angka Rp 736,6 triliun.

Sebaliknya, target penarikan pinjaman pemerintah pada 2027 justru lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp 131,6 triliun.

Rincian Pinjaman Pemerintah 2027

Dalam kelompok pembiayaan melalui pinjaman, pemerintah memperkirakan sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri. Secara neto, pembiayaan dari pinjaman luar negeri mencapai Rp 107,8 triliun.

Sementara itu, pinjaman dalam negeri tercatat negatif Rp 11,5 triliun. Angka negatif tersebut terjadi karena pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri diperkirakan lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.

Pemerintah memperkirakan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri mencapai Rp 13,9 triliun. Di sisi lain, penarikan pinjaman dalam negeri secara bruto hanya ditargetkan sebesar Rp 2,4 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah merencanakan pembiayaan melalui dua skema, yakni pinjaman kegiatan dan pinjaman tunai.

Pinjaman kegiatan secara bruto diperkirakan mencapai Rp 229,7 triliun. Nilai tersebut terdiri atas pinjaman kegiatan pemerintah pusat sebesar Rp 223,2 triliun serta pinjaman kegiatan kepada BUMN dan pemerintah daerah sebesar Rp 6,5 triliun.

Selain pinjaman kegiatan, pemerintah merencanakan penarikan pinjaman tunai sebesar Rp 17,5 triliun.

Baca Juga: Subsidi Listrik dan BBM Masuk RAPBN 2027 Tembus Rp 272 Triliun

Dengan demikian, total pinjaman luar negeri pemerintah secara bruto diperkirakan mencapai Rp 247,2 triliun. Nilai tersebut kemudian dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun.

Dari perhitungan tersebut, pembiayaan pinjaman luar negeri secara neto berada di angka Rp 107,8 triliun.

Pemerintah Tetapkan Prinsip Pengelolaan Utang

Besarnya rencana pembiayaan utang dalam RAPBN 2027 diikuti dengan kebijakan pengelolaan utang yang diarahkan tetap prudent dan berkelanjutan.

Pemerintah menyatakan pengelolaan pembiayaan utang dilakukan untuk menjaga kredibilitas, akuntabilitas, serta keandalan APBN. Kebijakan tersebut juga diarahkan agar pembiayaan tetap mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah prinsip dalam pengelolaan pembiayaan utang. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pembiayaan pada tahun anggaran mendatang.

Pertama, pemerintah menerapkan prinsip akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedua, prinsip efisien diterapkan dengan memperhatikan penerbitan utang melalui biaya yang minimal. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang.

Ketiga, pemerintah menerapkan prinsip seimbang dengan menjaga portofolio utang pada tingkat optimal, terutama antara biaya minimal dan risiko yang masih dapat ditoleransi.

Selain ketiga prinsip tersebut, pemerintah mengarahkan kebijakan pembiayaan utang untuk mengendalikan utang dalam batas yang aman dan manageable.

Utang juga ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan fiskal kolaboratif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Baca Juga: RAPBN 2027 Mulai Berubah, Defisit Diprediksi Tembus di Atas 1,8 Persen

Pengelolaan utang akan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pemerintah juga mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.

Dalam penerbitan SBN, pemerintah menargetkan biaya pembiayaan yang optimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Strategi tersebut tetap mengedepankan transparansi, integritas pasar, dan disiplin fiskal.

Dengan target pembiayaan utang Rp 876,3 triliun, struktur RAPBN 2027 menunjukkan bahwa penerbitan SBN masih menjadi instrumen utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. Sementara itu, pinjaman menjadi sumber pembiayaan lainnya dengan porsi yang lebih kecil.

Rencana tersebut masih menjadi bagian dari RAPBN 2027 dan tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menjadi dasar pembahasan anggaran pemerintah bersama DPR. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Agustus menjadi bulan penting bagi sejumlah negara di dunia karena memiliki catatan sejarah terkait kemerdekaan, pembebasan, hingga terbentuknya pemerintahan berdaulat. Setiap negara memiliki latar belakang dan sejarah perjuangan yang berbeda.

Indonesia sendiri memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia setiap 17 Agustus. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 setelah melalui masa panjang penjajahan.

Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memperingati momentum bersejarah pada Agustus. Sejumlah negara lain juga menetapkan tanggal di bulan tersebut sebagai hari kemerdekaan atau hari nasional.

Berikut daftar negara yang memperingati kemerdekaan atau hari nasional pada Agustus:

1. Swiss

Melansir CNN Indonesia, Senin (17/8/2026), Swiss memperingati Hari Nasional setiap 1 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pembentukan Konfederasi Swiss yang secara historis dikaitkan dengan penyatuan tiga wilayah awal, yaitu Uri, Schwyz, dan Unterwalden.

2. Bolivia

Bolivia memperingati hari kemerdekaan setiap 6 Agustus. Negara di Amerika Selatan tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1825 setelah perjuangan melawan kekuasaan Spanyol.

Tanggal tersebut kemudian menjadi salah satu hari penting dalam sejarah Bolivia dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan.

3. Singapura

Singapura merayakan Hari Nasional setiap 9 Agustus. Tanggal tersebut menandai berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia pada 1965.

Perayaan Hari Nasional Singapura biasanya diisi dengan National Day Parade, pertunjukan budaya, pidato kenegaraan, serta pesta kembang api.

Baca Juga: Heboh Kenaikan Tarif Pajak dan Penagihan Libatkan Babinsa, Begini Penjelasan Resmi Purbaya

4. Ekuador

Ekuador memperingati kemerdekaan setiap 10 Agustus. Sejarah kemerdekaan negara tersebut bermula dari deklarasi pada 10 Agustus 1809 ketika wilayah Ekuador masih berada di bawah kekuasaan Spanyol.

Tanggal tersebut dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Ekuador.

5. Pakistan

Pakistan memperingati Hari Kemerdekaan setiap 14 Agustus. Negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947 bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris di kawasan Asia Selatan.

Peringatan kemerdekaan Pakistan dilakukan melalui berbagai kegiatan kenegaraan, termasuk penghormatan kepada Muhammad Ali Jinnah sebagai salah satu tokoh penting dalam pembentukan Pakistan.

6. India

India merayakan Hari Kemerdekaan setiap 15 Agustus. India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947 setelah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris selama sekitar 190 tahun.

Tanggal 15 Agustus kemudian menjadi hari nasional yang diperingati dengan upacara, pengibaran bendera, pidato kenegaraan, dan berbagai kegiatan masyarakat.

7. Korea Selatan dan Korea Utara

Tanggal 15 Agustus juga memiliki arti penting bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara memperingati pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada 1945.

Di Korea Selatan, hari tersebut dikenal sebagai Gwangbokjeol atau Hari Pembebasan Nasional. Sementara itu, Korea Utara memperingatinya sebagai salah satu hari penting dalam sejarah pembebasan dari pemerintahan kolonial Jepang.

8. Republik Kongo

Republik Kongo memperingati Hari Nasional setiap 15 Agustus. Negara di Afrika tersebut memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960.

Tanggal 15 Agustus kemudian ditetapkan sebagai momentum penting untuk memperingati kemerdekaan Republik Kongo.

9. Indonesia

Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus. Proklamasi Kemerdekaan dibacakan Soekarno didampingi Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Proklamasi tersebut menjadi tonggak berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka setelah mengalami masa penjajahan dan pendudukan oleh sejumlah kekuatan asing.

Setiap 17 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati HUT Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan, mulai dari upacara bendera hingga perlombaan dan kegiatan sosial di berbagai daerah.

10. Ukraina

Ukraina memperingati Hari Kemerdekaan setiap 24 Agustus. Tanggal tersebut menandai deklarasi kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet pada 1991.

Hari Kemerdekaan menjadi salah satu peringatan nasional utama di Ukraina dan diperingati setiap tahun.

11. Moldova

Moldova memperingati Hari Kemerdekaan setiap 27 Agustus. Negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991.

Peringatan kemerdekaan biasanya berlangsung melalui berbagai kegiatan masyarakat dan acara resmi di ibu kota Chisinau.

Baca Juga: Gibran Mulai Tak Duduk Berdampingan dengan Prabowo saat Sidang Kabinet, Begini Dalih Istana

12. Malaysia

Malaysia memperingati Hari Kemerdekaan atau Hari Merdeka setiap 31 Agustus. Kemerdekaan Malaysia dari Inggris diproklamasikan pada 1957.

Deklarasi tersebut dibacakan Tunku Abdul Rahman di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Tanggal 31 Agustus kemudian menjadi salah satu momentum nasional terpenting bagi Malaysia.

Dengan demikian, Agustus menjadi salah satu bulan yang memiliki banyak tanggal penting dalam sejarah berbagai negara. Momentum tersebut tidak hanya terdapat di Asia, tetapi juga tersebar di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

Indonesia memperingati kemerdekaan pada 17 Agustus, sementara negara lain seperti India, Pakistan, Singapura, Malaysia, Ukraina, Moldova, Bolivia, Swiss, Republik Kongo, dan Ekuador memiliki tanggal peringatan yang berbeda.

Meski latar belakang sejarahnya tidak sama, setiap peringatan tersebut berkaitan dengan perjalanan suatu bangsa dalam membentuk kedaulatan dan identitas nasional. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menyampaikan, renungan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

"Untuk kali ini kita lakukan dengan beberapa rangkaian, masing-masing OPD termasuk juga instansi pemerintahan ikut berpartisipasi," ujarnya, Minggu (16/8/2026) malam.

Baca Juga: Sentra Meohai Kendari Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Beragam Lomba hingga Malam Tirakatan

Ia berharap, tradisi ini dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Renungan suci dijadwalkan berlangsung pada malam hari, tepat pukul 24.00 Wita.

"Kita berharap tahun-tahun berikutnya tetap bisa laksanakan renungan suci ini. Dilakukan pada malam hari tepat jam 12 malam untuk memberikan dampak psikologis dan merefleksi tentang 81 tahun leluhur kita memperjuangkan kemerdekaan," jelasnya.

Baca Juga: Asrama Dayung Sultra Kian Memprihatinkan, Lantai Bolong hingga Tribun Nyaris Roboh

Menurut Andi Sumangerukka, peringatan kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga harus diisi dengan karya nyata.

"Kita merayakan kemerdekaan dengan mengisi karya-karya kita. Dan renungan ini bertujuan untuk bisa mengenang itu, sehingga dilakukan renungan suci ini," tambahnya.

Kegiatan renungan suci ini diikuti oleh seluruh jajaran OPD, ASN, serta unsur instansi pemerintahan di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. (C)

Penulis: Wa Ode Marfat

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Kegiatan bertajuk Semarak Kemerdekaan tersebut digelar di Sentra Meohai Kendari, Jalan Poros Bandara Haluoleo, Ranooha, Ranomeeto, Konawe Selatan.

Rangkaian kegiatan diisi berbagai perlombaan yang melibatkan peserta dari berbagai pihak. Sejumlah lomba yang digelar antara lain devile, estafet sarung, Rabu Bersih, memasukkan paku ke dalam botol, serta lomba makan kerupuk.

Semarak kegiatan juga diwarnai lomba futsal daster, panjat pinang, bola voli, domino, estafet tepung, bola gotong, hingga lomba masak.

Baca Juga: Bangun Karakter Siswa, SDN 66 Kendari Tekankan Disiplin dan Jiwa Kepemimpinan

Seluruh kegiatan tersebut berlangsung dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian acara dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 11 hingga 17 Agustus 2026.

Saat ini, rangkaian Semarak Kemerdekaan Sentra Meohai Kendari memasuki salah satu agenda penting, yakni malam tirakatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan yang digelar Sentra Meohai Kendari.

Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhammad Gunawan, mengatakan kegiatan Semarak Kemerdekaan tidak hanya diisi perlombaan, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan.

"Mari semarakkan kemerdekaan dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan kegembiraan! Malam tirakatan yang tengah berlangsung saat ini menjadi momentum refleksi kita bersama untuk terus mempererat tali silaturahmi dan memberikan pelayanan terbaik dengan semangat kemerdekaan," ujar Gunawan dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Menurut Gunawan, semangat kemerdekaan dalam rangkaian kegiatan tersebut diwujudkan melalui kebersamaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam setiap agenda yang diselenggarakan.

Baca Juga: Bupati Muna Upayakan Pembayaran TPP ASN dari Tiga Bulan Jadi Setahun

Beragam perlombaan yang digelar juga menjadi bagian dari rangkaian acara Semarak Kemerdekaan Sentra Meohai Kendari hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026.

Selain kegiatan secara langsung, informasi mengenai rangkaian Semarak Kemerdekaan Sentra Meohai Kendari turut dibagikan melalui sejumlah akun media sosial resmi.

Masyarakat dapat mengikuti informasi kegiatan Sentra Meohai melalui YouTube Sentra Meohai Official, TikTok Sentrameohai Kendari, Instagram sentrameohai, serta Facebook Sentra Meohai Kendari.

Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung hingga 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di lingkungan Sentra Meohai Kendari. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Usai tampil di festival musik The Sounds Project 2026 di Ecopark Ancol, Jakarta Utara pada 7-9 Agustus 2026, Clareesya mengunggah foto dirinya mengenakan baju putih dan rok mini pink sambil mengangkat kedua tangan ke atas.

“Gaya takbir. Love you," tulis Clareesya dalam keterangan fotonya.  

Unggahan itu langsung viral dan dinilai banyak pihak tidak pantas karena mengaitkan istilah keagamaan dengan penampilan panggung yang dinilai terbuka.

Baca Juga: Tetap Ikut Gerak Jalan Meski Ibu Wafat, Pemerintah Siapkan Beasiswa untuk Alif

Warganet pun bereaksi keras, menuding unggahan tersebut mengandung unsur penistaan agama, dilansir dari CNN Indonesia, Minggu (16/8/2026).  

Laporan resmi akhirnya dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 13 Agustus 2026 oleh Muhammad Dimas Saputra. Laporan tercatat dengan nomor LP/B/5998/VIII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA terkait dugaan tindak pidana terhadap agama.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan telah menerima laporan tersebut.

Clareesya, yang juga dikenal sebagai Acica atau Clarisya Putri Maula, sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial pribadinya.

Ia menjelaskan bahwa postingan itu semata-mata bentuk rasa syukur dan kebahagiaan karena berhasil tampil di festival besar yang sudah lama diimpikannya sebagai musisi yang sedang merintis karier.  

“Dengan ini saya Clareesya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul sehubungan dengan postingan saya di Threads,” tulisnya, seperti dikutip dari suara.com, jaringan telisik.id, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: Puluhan Anggota Paskibraka Kota Baubau Tahun 2026 Dikukuhkan

Tak hanya meminta maaf, Clareesya juga langsung menghapus unggahan tersebut.

RoBoKop sendiri merupakan grup musik asal Jakarta Selatan yang mengusung genre hipdut perpaduan hip-hop dan dangdut koplo elektronik.

Clareesya berperan sebagai vokalis sekaligus terlibat dalam produksi musik, dan dikenal dengan penampilan panggung yang ekspresif.  

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Publik pun terus menunggu perkembangan selanjutnya. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penilaian itu disampaikan tim kuasa hukum M, ayah kandung Harma yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Satreskrim Polres Kolaka Utara. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara pada Sabtu (15/8/2026).

Kuasa hukum M dari LBH HAMI Cabang Kolaka Utara, Ahmad, S.H., didampingi Ketua LBH HAMI Cabang Kolaka Utara Suparman, S.H., mengatakan terdapat sekitar 30 hingga hampir 40 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Namun, menurut dia, rangkaian adegan tersebut belum memperlihatkan secara konklusif bagaimana kematian Harma terjadi.

“Dalam rekonstruksi tadi tidak menggambarkan atau tidak mengarah kepada bagaimana proses kematian, apalagi mengarah kepada penyebab kematian almarhum Harma,” kata Ahmad, Minggu (16/8/2026).

Menurut Ahmad, pihaknya memahami bahwa penyidik memiliki dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, dia menilai keputusan menetapkan M sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan masih prematur apabila dikaitkan dengan konstruksi pembuktian yang mereka lihat dalam rekonstruksi.

“Kami memahami bahwa polisi tentu tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kendati begitu, kami masih beranggapan bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami, terlebih dengan dilakukannya upaya paksa berupa penahanan, itu terlalu prematur,” ujarnya.

Baca Juga: Polisi Resmi Menahan Ayah Kandung Korban Kasus Kematian Guru Madrasah Kolaka Utara

Persoalan hubungan bukti dengan pelaku, Ahmad membedakan antara bukti yang menjelaskan sebab atau mekanisme kematian dengan bukti yang dapat mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Dia mengatakan hasil autopsi atau pemeriksaan forensik, sepanjang yang diketahui pihaknya, lebih berkaitan dengan mekanisme kematian korban. Bukti tersebut, menurut dia, tidak serta-merta dapat menunjukkan identitas orang yang menyebabkan kematian.

“Hasil autopsi itu hanya mengarah kepada penyebab kematian atau mekanisme kematian almarhum Harma. Tidak merekam wajah pelaku dan tidak bisa menunjuk kepada siapa pelaku yang menyebabkan saudari Harma meninggal,” katanya.

Karena itu, menurut Ahmad, diperlukan mata rantai pembuktian yang menghubungkan secara objektif antara seseorang, perbuatan pidana, dan akibat yang ditimbulkan.

Dia menyebut pihaknya belum menerima salinan hasil autopsi maupun visum et repertum dari penyidik. Menurut dia, pemeriksaan forensik tertentu, seperti DNA atau sidik jari, secara teoritis dapat memiliki relevansi lebih langsung terhadap identifikasi seseorang apabila ditemukan keterkaitan dengan tindak pidana.

“Sepahaman kami, hasil otopsi itu tidak pernah ada yang mengarah kepada pelaku. Kecuali kalau ada pemeriksaan yang lebih khusus melibatkan DNA pelaku, sidik jari, kalau itu mungkin saja,” ujarnya.

Ahmad mengatakan M sejak awal pemeriksaan hingga ditetapkan sebagai tersangka tetap membantah terlibat dalam pembunuhan Harma.

“Klien kami selalu mengatakan, apa alasan yang bisa menggerakkan saya untuk membunuh anak saya. Sehingga kenapa kami katakan tidak cukup alasan,” tutur Ahmad.

Kuasa hukum juga mempertanyakan motif yang dapat menjelaskan secara rasional mengapa M melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya.

Persoalan komunikasi dan sengketa terkait tanah yang sebelumnya terjadi antara M dan Harma, menurut Ahmad, tidak dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai motif pembunuhan.

“Bagi kami itu tidak logis ketika persoalan komunikasi ataupun persoalan kebendaan itu mau dikaitkan dengan kematian Harma. Itu tidak bisa langsung dikatakan bahwa klien kami pelakunya,” katanya.

Menurut keterangan yang disampaikan M kepada kuasa hukumnya, komunikasi antara ayah dan anak tersebut berkaitan dengan pembicaraan mengenai tanah yang hendak dijual.

Ahmad mengatakan sempat terjadi cekcok antara M dan Harma di kantor desa sekitar sepekan sebelum peristiwa kematian. Namun, menurut dia, konflik tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya motif pembunuhan.

“Dia memanggil korban datang ke rumah karena waktu komunikasi di kantor desa itu sempat tidak selesai. Sehingga dia kembali menghubungi saudari Harma supaya datang ke rumah untuk membicarakan harga tanah yang mau dijual tersebut,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, berdasarkan keterangan kliennya, objek tanah tersebut telah disepakati dan pembicaraan selanjutnya berkaitan dengan harga.

Menurut dia, Harma disebut menginginkan harga sekitar Rp 200 juta. Setelah pembicaraan selesai, M mengaku meninggalkan Harma di dalam rumah.

“Setelah deal itu, M langsung meninggalkan Harma di dalam rumah tersebut. Seperti itulah sebagaimana juga tadi diberikan gambarannya dalam rekonstruksi,” kata Ahmad.

Dalam konstruksi perkara pidana, Ahmad menilai masih terdapat mata rantai peristiwa yang belum terjelaskan. Dia menyebut kondisi tersebut sebagai missing link yang menurutnya perlu dijawab melalui alat bukti yang objektif.

“Ini lebih kepada missing link. Kalau dihubungkan dengan proses hukum pidana, lebih kepada beyond reasonable doubt, atau ada keraguan di situ,” ujarnya.

Dia juga menyebut sejumlah keterangan yang diperoleh penyidik perlu diuji secara objektif agar tidak berkembang menjadi asumsi yang mengarahkan kesimpulan sebelum seluruh alat bukti diuji. Ahmad bahkan mempertanyakan kondisi rumah saat M meninggalkan lokasi.

“Kalau dilihat dari rekonstruksi tadi, dia pulang dari kebun, rumah sudah terkunci. Pertanyaannya, siapa yang kunci?” katanya.

Menurut dia, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang perlu dijelaskan penyidik sebelum perkara memasuki tahap pembuktian di pengadilan.

Ahmad mengatakan perubahan dalam rekonstruksi tidak secara substansial mengubah konstruksi perkara. Perubahan yang diamati pihaknya terutama berkaitan dengan kondisi fisik tempat kejadian perkara.

“Perubahan dalam rekonstruksi tadi hanya bentuk TKP. Sebelumnya posisi dapur itu tinggi sekitar 23 sentimeter, yang saat ini sudah diratakan antara dapur dengan ruang tamu,” katanya.

Selain itu, pihaknya mencatat perubahan mengenai posisi jilbab yang disebut terlilit di leher korban dalam reka adegan.

Ahmad juga menanggapi informasi mengenai bukti forensik yang telah dimiliki penyidik. Dia menduga bukti tersebut dapat berkaitan dengan digital forensics, khususnya komunikasi antara M dan Harma.

Baca Juga: Rekonstruksi Pembunuhan Guru Madrasah di Kolaka Utara Peragakan Puluhan Adegan

Namun, dia menilai rekaman komunikasi sekalipun tetap harus dianalisis dalam konteks keseluruhan alat bukti.

“Bukti forensik ini lagi-lagi tidak bisa menunjuk kepada suatu kondisi bahwa klien kami yang melakukan pembunuhan tersebut,” ujarnya.

Kuasa hukum M menyatakan akan mengikuti proses hukum apabila perkara tersebut berlanjut ke pengadilan. Tim pembela juga membuka kemungkinan menghadirkan saksi yang meringankan maupun ahli untuk menguji konstruksi perkara yang dibangun penyidik.

“Kita berupaya untuk menghadirkan saksi ahli, saksi yang meringankan atau ahli tandingan kalau itu memungkinkan atau diharuskan untuk lebih menguatkan pembelaan kami nantinya,” kata Ahmad.

Dia menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa M secara mutlak tidak terlibat. Namun, sebagai penasihat hukum, mereka berkewajiban memastikan hak-hak hukum tersangka tetap terpenuhi selama proses pidana berlangsung.

“Kami tidak melindungi orang-orang yang bersalah. Kami memberikan hak hukum mereka. Tetapi selama bukti-bukti itu tidak terang-benderang, kami harus meragukan bahwa klien kamilah pelakunya,” katanya. (C)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Suku ini memiliki keahlian luar biasa yang membingungkan banyak orang luar, dimana anggota suku mampu memegang belut listrik hidup dengan tangan kosong tanpa mengalami luka bakar atau cedera serius.

Belut listrik (genus Electrophorus) dapat menghasilkan sengatan hingga 600–860 volt.

Tegangan setinggi itu cukup untuk melumpuhkan mangsa, mengguncang tubuh manusia, bahkan dalam kasus ekstrem menyebabkan gangguan pernapasan atau serangan jantung.

Namun, dalam dokumenter River Monsters bersama Jeremy Wade, seorang pria Matis bernama Bushy terlihat memegang belut listrik yang masih hidup selama beberapa menit, dilansir dari reddit.com, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: Unik: Kucing Hitam Jadi Petugas Keamanan di Museum Jepang

Wade yang terkejut mencatat bahwa tidak ada tanda luka bakar di tangan Bushy, meski ikan itu terus bergerak dan bergetar.

Menurut pengamatan, keahlian ini kemungkinan besar berasal dari pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun.

Suku Matis sudah lama mengenal habitat dan perilaku belut listrik di sungai-sungai dangkal serta rawa. Mereka tahu kapan ikan tersebut sudah melemah setelah mengeluarkan muatan listrik berulang, atau cara memegangnya agar risiko sengatan minimal.

Belut listrik juga menjadi salah satu ikan favorit, terutama di kalangan perempuan suku ini, sebagai sumber protein.

Sejarah mencatat bahwa penduduk asli Amazon sejak lama memiliki cara cerdas menghadapi makhluk ini.

Alexander von Humboldt pada awal abad ke-19 pernah menyaksikan teknik tradisional, menggiring kuda ke kolam berisi belut listrik agar ikan-ikan itu mengeluarkan muatan hingga lelah, baru kemudian ditangkap dengan tangan.

Baca Juga: Unik: Beruang Terperangkap di Atas Tiang Listrik

Suku Matis tampaknya mengembangkan pemahaman serupa melalui pengalaman hidup sehari-hari di hutan.

Suku Matis sendiri relatif baru bersentuhan dengan dunia luar sekitar tahun 1970-an. Mereka dikenal dengan tatauin atau tato wajah, tusukan bambu di wajah menyerupai kumis jaguar, serta keahlian berburu menggunakan sumpit beracun curare.

Populasi mereka relatif kecil, dan wilayahnya termasuk salah satu yang paling terpencil serta dilindungi di Brasil.

Keahlian memegang belut listrik ini bukan sekadar kekebalan ajaib, melainkan bukti adaptasi dan kearifan lokal yang mendalam terhadap lingkungan.

Bagi orang luar, tindakan itu tampak berbahaya dan hampir mustahil. Bagi suku Matis, itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di sungai Amazon yang penuh tantangan. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Cerita tersebut disampaikan Diana dalam tayangan YouTube @CreatetalksEntertainment yang dikutip telisik.id, Minggu (16/8/2026). Dalam tayangan itu, Diana menceritakan perjalanan hubungan dengan pria yang usianya terpaut tujuh tahun lebih muda darinya.

Diana diketahui berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan telah tinggal di Jakarta sejak 2009. Ia mengaku bekerja di bidang entertainment secara freelance.

Menariknya, Diana mengatakan dirinya tidak secara khusus mencari pasangan berondong. Hubungan tersebut bermula ketika ia bermain Mobile Legends dan bertemu seorang pria yang kemudian menjadi dekat dengannya.

"Aku pemain apa ya games itu ya Mobile Legends. Tuh kan aku ketemu dia di situ, gua main bareng, sering main bareng terus tukaran nomor," kata Diana.

Setelah bertukar nomor telepon, komunikasi keduanya berlanjut melalui WhatsApp. Mereka semakin sering berkomunikasi hingga akhirnya Diana merasa nyaman dengan pria tersebut.

Baca Juga: Kendari Undercover: Wanita Cantik Ini Ngaku Terpaksa Masuk Aplikasi Rahasia PSK Usai Kontrak Kerja Suami Putus

Menurut Diana, masa pendekatan berlangsung sekitar empat bulan sebelum keduanya bertemu secara langsung. Selama periode tersebut, komunikasi dilakukan melalui permainan, telepon, dan percakapan melalui pesan singkat.

"Ada rasa kenyamanan, ya sudah berlanjut gitu. Dari awal main game terus akhirnya ngobrolnya pindah ke WA," ujarnya.

Diana mengaku sejak awal telah terbuka mengenai usia dan status pribadinya. Ia sebelumnya pernah menikah dan telah memiliki tiga anak. Pernikahan tersebut berlangsung ketika Diana berusia 19 tahun dan kemudian berakhir dengan perceraian.

Ia mengatakan hubungan dengan pria yang lebih muda itu mendapat respons cukup baik dari keluarga sang pria. Bahkan, keluarga tersebut mengetahui status Diana dan menerima hubungan keduanya.

"Mereka sih enggak masalah selagi anaknya suka," kata Diana.

Hubungan tersebut kemudian berlangsung cukup lama. Diana menyebut dirinya dan pria tersebut berpacaran hampir tiga tahun. Dalam perjalanan hubungan, ia juga mengaku menghadapi persoalan karena sang pasangan memiliki sifat posesif.

Menurut Diana, sikap posesif tersebut menjadi salah satu penyebab hubungan mereka mengalami putus nyambung hingga akhirnya berakhir. Ia merasa tidak nyaman ketika sang pasangan terlalu mencurigai aktivitasnya bersama orang lain.

"Dia terlalu posesif, jadi seolah-olah aku nih ketakutan sama yang lain, aku nih tidur sama yang lain," ujarnya.

Diana mengatakan hubungan mereka bahkan beberapa kali berakhir dalam waktu singkat sebelum kembali membaik ketika keduanya bertemu. Namun, konflik yang berulang membuat hubungan tersebut semakin sulit dipertahankan.

Setelah hubungan selama hampir tiga tahun itu berakhir, Diana kembali mengenal pria yang lebih muda. Kali ini, perkenalan berlangsung melalui aplikasi kencan.

Diana mengatakan hubungan barunya tersebut telah berjalan sekitar enam bulan ketika wawancara dilakukan. Ia menyebut pasangan barunya memiliki karakter berbeda dibandingkan mantan pasangannya.

Baca Juga: Kendari Undercover: Cerita Pria Koleksi 3 PSK Cantik, Pede dengan Ukuran Senjata Andalannya

"Kalau yang ini lebih enak, hampir sama, cuma kalau untuk kayak lebih benar-benar puas itu sama yang pertama," kata Diana.

Ia juga mengatakan pasangan barunya lebih perhatian dan banyak membantu memenuhi kebutuhannya. Meski demikian, Diana mengakui setiap hubungan memiliki karakter dan dinamika berbeda.

Dalam wawancara tersebut, Diana juga menceritakan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus memiliki target mencari pria yang lebih muda. Menurutnya, hubungan tersebut terbentuk karena perkenalan, komunikasi, kemudian muncul rasa nyaman.

"Aku enggak harus cari berondong, cuma dapatnya itu sih, yang bikin nyaman," ujarnya.

Kisah Diana kemudian menjadi bagian dari perbincangan dalam tayangan tersebut mengenai hubungan perempuan yang memiliki pasangan dengan usia lebih muda.

Ia mengungkapkan pengalaman pribadinya, mulai dari perkenalan melalui permainan daring, hubungan selama bertahun-tahun, hingga kembali menjalin hubungan dengan pria yang lebih muda melalui aplikasi kencan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Alif, siswa SMPN 13 Baubau, tetap memilih mengikuti lomba GJI meski pada saat yang sama mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Di tengah rasa kehilangan yang begitu mendalam, Alif tetap menyelesaikan tanggung jawabnya bersama regu barisannya.

Camat Sorawolio, Muslimin, menuturkan bahwa setelah kisah Alif viral di media sosial, Wali Kota Baubau bersama Sekda dan sejumlah pejabat lainnya langsung mengunjungi rumah Alif.

Ia menjelaskan, Alif merupakan anak yatim piatu dari delapan bersaudara. Ayahnya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan kini ibunya juga telah wafat.

Baca Juga: Puluhan Anggota Paskibraka Kota Baubau Tahun 2026 Dikukuhkan

"InsyaAllah akan ada beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Saat berkunjung, Wali Kota dan Sekda juga memberikan uang pribadi kepada Alif," ungkap Muslimin kepada telisik.id, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, ibu Alif meninggal dunia bersamaan dengan hari ia mengikuti gerak jalan yang star pada pagi hari. Saat itu, rombongan gerak jalan sudah melewati Batalyon, namun Alif tetap memilih mengikuti kegiatan karena keberadaannya dibutuhkan oleh regu.

"Jam setengah enam pagi ibunya meninggal di RS Palagimata Baubau. Sudah baku lewat di Batalyon, tapi dia tetap ikut gerak jalan karena barisan kurang kalau dia tidak ikut," katanya.

Kisah tersebut kemudian diketahui Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, yang langsung mengunjungi Alif di rumahnya. Dalam kunjungannya, Yusran didampingi Sekda Kota Baubau, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, Plt Kalaksa BPBD Kota Baubau, Kadis Damkar dan Penyelamatan, serta Camat Sorawolio.

Yusran menyampaikan rasa bangga sekaligus keprihatinannya atas keteguhan dan semangat yang ditunjukkan Alif.

Menurutnya, keputusan Alif untuk tetap mengikuti kegiatan bukan berarti mengabaikan kedukaan yang dialaminya. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap teman-teman dalam regunya.

"Ini luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, dia masih punya semangat dan rasa tanggung jawab terhadap barisannya. Ini patut kita apresiasi," ungkapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Baubau akan memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan Alif. Yusran menginstruksikan agar Alif diusulkan mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Cemerlang, BPR Bahteramas Kendari Sabet Penghargaan Nasional Infobank BPR Award 2026

Selain itu, pemerintah juga akan mengupayakan pengusulan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), mengingat Alif dan saudara-saudaranya kini telah kehilangan kedua orang tua.

Yusran berharap anak-anak almarhumah tetap melanjutkan pendidikan dan tidak kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Harapan saya, anak-anak almarhumah tetap melanjutkan pendidikan. Pemerintah akan berupaya membantu melalui beasiswa pendidikan sehingga mereka tetap bisa sekolah dan mengejar cita-citanya," harapnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas semangat dan keteladanan yang ditunjukkannya, Alif juga akan diundang menghadiri malam resepsi kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau pada Senin malam (17/8/2026) di Pantai Kamali. (B)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

M merupakan ayah kandung Harma. Penahanan dilakukan setelah penyidik menggelar rekonstruksi perkara di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), Sabtu (15/8/2026).

Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara AKP Maharani, S.H., M.H., membenarkan penahanan tersebut. M dijebloskan di ruang tahanan Polres Kolaka Utara setelah proses rekonstruksi.

"Iya benar. Penahanan mulai dilakukan kemarin," ujar Maharani saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/8/2026).

Rekonstruksi menghadirkan delapan saksi dan seorang tersangka. Sekitar 30 adegan diperagakan untuk menguji kesesuaian antara keterangan para saksi dengan situasi faktual di lokasi kejadian.

Baca Juga: Rekonstruksi Pembunuhan Guru Madrasah di Kolaka Utara Peragakan Puluhan Adegan

Namun, rekonstruksi tersebut belum memberikan gambaran utuh mengenai mekanisme kematian Harma. Polisi baru merekonstruksikan posisi dan kondisi korban ketika ditemukan oleh saksi.

"Masih sebatas posisi dan keadaan korban pada saat ditemukan saksi. Mengapa sampai meninggal, itu belum tergambarkan karena korban memang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata Maharani.

Maharani mengatakan penetapan M sebagai tersangka tidak semata-mata didasarkan pada pengakuan. Penyidik menyusun konstruksi perkara berdasarkan sejumlah alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.

"Kalau untuk pengakuan terduga itu kami belum menemukan. Tapi keterangan tersangka itu kami tidak kejar kalau memang tidak diakui. Kami penyidik meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, baik bukti keterangan saksi, saksi ahli, surat, ataupun hasil laboratorium," ujarnya.

Maharani menyatakan masih menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang diperiksa. Rekonstruksi merupakan bagian dari metode penyidikan untuk memperoleh gambaran kronologis peristiwa sekaligus menguji konsistensi keterangan dengan bukti yang tersedia.

"Untuk sementara ini kita tetap berpegang pada praduga tak bersalah. Tujuan rekonstruksi untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi, mencari alat bukti, dan mengidentifikasi pelaku," ujarnya.

Penyidik Satreskrim Polres Kolaka Utara, Ipda Muliadi Kala, mengatakan pihaknya telah memeriksa 16 saksi dalam perkara tersebut. Penyidik juga telah menerima hasil pemeriksaan forensik, termasuk hasil ekshumasi atau autopsi yang dilakukan Tim DVI Polda Sulawesi Tenggara pada 15 Juni 2026.

Muliadi mengatakan, sejauh ini hanya M yang berstatus sebagai tersangka. Namun, status hukum tersebut masih terbuka untuk berkembang apabila penyidik menemukan bukti baru yang mengindikasikan keterlibatan pihak lain.

"Untuk saat ini, (tersangka) masih tunggal. Tetapi kami melihat dari perkembangan pemeriksaan saksi-saksi ke depan, kalau ada tersangka lain kami akan tetapkan," ujar Muliadi.

Polisi juga belum mengungkap motif dalam perkara tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa serta mengintegrasikan keterangan saksi dengan hasil pemeriksaan forensik dan bukti lainnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Sultra Suparjo Tersandung Kasus Tambang Ilegal di Konsel

Di sisi lain, kuasa hukum M, Ahmad, mempertanyakan keputusan penyidik melakukan penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, selama proses pemeriksaan pihaknya tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kliennya berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, ataupun memberikan keterangan yang berubah-ubah.

"Secara objektif, alasan seorang ditahan itu kan pertama diragukan dia bisa melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian mungkin dalam keterangannya berbohong. Dan hal itu kami tidak lihat sepanjang pemeriksaan," kata Ahmad.

Perkara ini bermula ketika Harma ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Minggu (7/6/2026). Pada tahap awal, kematian korban ditengarai sebagai bunuh diri karena korban diduga menenggak racun dan mengikat lehernya sendiri.

Namun, penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap kematian tersebut hingga perkara berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan. Penetapan M sebagai tersangka kini menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan.

Penyidik masih memiliki kemungkinan menetapkan tersangka lain apabila rangkaian pemeriksaan berikutnya menghasilkan bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. (A)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Hal tersebut disampaikan Kepala SDN 66 Kendari, Hasriani dalam sambutannya pada kegiatan peringatan Hari Pramuka ke-65, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga harus mampu membentuk sikap dan karakter peserta didik.

Ia menekankan pentingnya nilai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kerja sama, keberanian, kepedulian serta jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.

“Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh karakter dan sikap. Seorang Pramuka harus mampu menjadi pribadi yang tangguh, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama, serta siap membantu sesama,” ujarnya, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga: Harga LPG 3 Kg di Kendari Masih Rp 30 Ribu, Warga Sebut Belum Ada Penurunan Signifikan

Menurut Hasriani, pembentukan karakter menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal positif, tanpa mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian dan semangat gotong royong.

“Kemajuan teknologi harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai teknologi justru membuat kita kehilangan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian dan semangat gotong royong,” katanya.

Ia berharap, kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter yang kuat.

Peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan disiplin, serta memiliki kemampuan bekerja sama dan memimpin sebagai bekal menghadapi masa depan.

Baca Juga: Damkar Kendari Tangani Lebih 360 Kasus, Tak hanya Kebakaran, KDRT hingga Korban Penipuan TikTok Ditangani

Dalam kesempatan tersebut, Hasriani juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina Pramuka yang telah berdedikasi dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik.

Ia mengajak seluruh warga sekolah untuk terus menanamkan semangat berkarya dan mengabdi, baik bagi sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara.

“Semoga segala upaya dan pengabdian Bapak/Ibu menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemilik kendaraan yang mengalami pemblokiran data STNK tidak perlu menganggap proses administrasinya berakhir. Pembukaan blokir masih dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan registrasi kendaraan yang berlaku.

Proses tersebut dapat dilakukan melalui perubahan kepemilikan atau balik nama kendaraan. Pemilik baru perlu menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan sebelum mengajukan pembukaan blokir di kantor Samsat.

Kesempatan tersebut juga berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang masih berlangsung di sejumlah daerah pada 2026.

Pemutihan pajak kendaraan memberikan sejumlah keringanan kepada wajib pajak, termasuk penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melansir dari Kompas, Minggu (16/8/2026), salah satu daerah yang masih menjalankan program tersebut adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam program tersebut, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Aturan Buka Blokir STNK

Ketentuan mengenai pembukaan blokir STNK tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aturan tersebut menyebutkan pemblokiran data STNK atas permintaan pemilik kendaraan karena adanya pemindahtanganan kepemilikan dapat dibuka melalui proses registrasi dan identifikasi perubahan pemilik kendaraan kepada pemilik baru.

Pembukaan blokir juga dapat dilakukan atas permintaan pihak yang sebelumnya mengajukan pemblokiran atau melalui proses balik nama kendaraan.

Dengan ketentuan tersebut, pemilik baru kendaraan dapat mengurus pembukaan blokir sekaligus perubahan data kepemilikan melalui Samsat.

Syarat Buka Blokir STNK

Sebelum mendatangi Samsat, pemilik baru perlu memastikan seluruh dokumen administrasi telah disiapkan. Kelengkapan dokumen diperlukan agar proses registrasi dan perubahan kepemilikan dapat dilakukan sesuai prosedur.

Baca Juga: Blokir STNK jadi Cara Mudah Hindari Pajak Progresif dan Salah Sasaran ETLE, Berikut Syaratnya

Berikut syarat membuka blokir STNK kendaraan:

1. STNK asli dan fotokopi.

2. KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan baru.

3. BPKB asli dan fotokopi.

4. Kuitansi pembelian kendaraan yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000.

5. Surat pelepasan hak, apabila kendaraan sebelumnya dimiliki badan hukum, seperti perusahaan atau PT.

Setelah dokumen lengkap, pemilik kendaraan dapat mengajukan proses pembukaan blokir dan balik nama sesuai wilayah administrasi kendaraan.

Cara Buka Blokir STNK dan Balik Nama

Pembukaan blokir dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan kepemilikan kendaraan. Tahapannya dimulai dengan pemeriksaan kendaraan hingga pembaruan data administrasi.

Berikut cara membuka blokir STNK kendaraan:

1. Datang ke kantor Samsat sesuai wilayah administrasi kendaraan.

2. Melakukan cek fisik kendaraan untuk pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin.

3. Mengisi formulir balik nama kendaraan pada loket pendaftaran.

4. Menyerahkan formulir beserta seluruh dokumen persyaratan kepada petugas.

5. Menunggu proses pemeriksaan dan pengurusan administrasi.

6. Menunggu pembaruan data kendaraan setelah seluruh proses selesai.

Setelah proses administrasi selesai, data kendaraan akan diperbarui berdasarkan identitas pemilik baru. Status blokir juga dapat dibuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendaraan dari Daerah Berbeda

Pemilik kendaraan juga perlu memperhatikan asal wilayah administrasi kendaraan. Jika kendaraan berasal dari provinsi atau wilayah administrasi berbeda dengan domisili pemilik baru, prosesnya dapat diawali dengan cabut berkas di Samsat asal.

Baca Juga: Aturan Baru Pemerintah Bayar STNK Ditambah Biaya Parkir, Begini Penjelasannya

Setelah proses cabut berkas selesai, kendaraan dapat dibawa ke Samsat wilayah tujuan untuk melanjutkan proses balik nama dan pembaruan data kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan dengan STNK terblokir masih dapat diurus sepanjang pemilik memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Bagi pemilik kendaraan yang ingin memanfaatkan pemutihan pajak 2026, informasi mengenai jadwal, jenis keringanan, persyaratan, serta mekanisme pembayaran perlu diperiksa melalui Samsat atau pemerintah daerah masing-masing.

Ketentuan pemutihan pajak kendaraan tidak selalu sama di setiap daerah. Karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan program yang berlaku di wilayahnya sebelum mengurus pembukaan blokir, balik nama, dan pembayaran pajak. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Pemerintah menyediakan 4.770 formasi sekolah kedinasan dalam seleksi CPNS 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyediakan 3.257 formasi.

Dengan demikian, terdapat tambahan 1.513 formasi yang dapat diperebutkan peserta pada seleksi sekolah kedinasan tahun ini.

Pengumuman seleksi dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Setelah pengumuman diterbitkan, calon peserta dapat mengikuti proses pendaftaran secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, sekolah kedinasan tidak sekadar menjadi jalur pendidikan bagi calon peserta yang ingin berkarier sebagai ASN.

“Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri menjadi pribadi yang kompeten, berintegritas, dan disiplin dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan resmi, seperti dikutip dari laman Kompas, Minggu (16/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah seiring persiapan pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan 2026. Peserta nantinya harus mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan yang ditetapkan masing-masing instansi.

Daftar 4.770 Formasi Sekolah Kedinasan CPNS 2026

Sebanyak sembilan kementerian dan lembaga membuka penerimaan sekolah kedinasan pada 2026. Formasi yang tersedia tersebar pada sejumlah sekolah kedinasan dengan jumlah berbeda.

Berikut daftar lengkap 4.770 formasi sekolah kedinasan CPNS 2026:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): 1.410 formasi.

2. Politeknik Keuangan Negara STAN: 1.000 formasi.

3. Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan: 891 formasi.

4. Politeknik Statistika STIS: 564 formasi.

5. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan: 375 formasi.

6. Politeknik Pengayoman Indonesia: 250 formasi.

7. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG): 130 formasi.

8. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN): 100 formasi.

9. Politeknik Siber dan Sandi Negara: 50 formasi.

Baca Juga: CPNS 2026 Dibuka 160 Ribu Formasi, Berikut Bocoran Informasi Terbaru dan Persiapan SKD

IPDN menjadi sekolah kedinasan dengan kuota terbesar dalam seleksi CPNS 2026, yakni 1.410 formasi. PKN STAN berada di posisi berikutnya dengan 1.000 formasi.

Sementara itu, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan menyediakan 891 formasi. Ketiga institusi tersebut menjadi penyedia formasi terbesar dalam seleksi tahun ini.

Jadwal Seleksi CPNS 2026 Sekolah Kedinasan

Tahapan awal seleksi sekolah kedinasan CPNS 2026 berlangsung mulai Agustus. Pada bulan tersebut, pemerintah menjadwalkan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran peserta.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN BKN. Calon peserta perlu melakukan registrasi dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman resmi.

Setelah tahap pendaftaran, peserta dijadwalkan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada September 2026.

Adapun tahapan setelah SKD akan mengikuti ketentuan masing-masing sekolah kedinasan. Karena itu, peserta perlu mencermati informasi dari instansi yang dituju agar tidak melewatkan tahapan seleksi berikutnya.

Materi SKD CPNS 2026 Sekolah Kedinasan

Seleksi Kompetensi Dasar pada penerimaan sekolah kedinasan CPNS 2026 menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem tersebut memungkinkan pelaksanaan ujian berbasis komputer dengan hasil yang ditentukan berdasarkan kemampuan peserta dalam mengerjakan soal.

Materi SKD terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

2. Tes Intelegensia Umum (TIU).

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

TWK menguji pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan. Sementara itu, TIU berkaitan dengan kemampuan intelektual dan penalaran peserta.

Adapun TKP digunakan untuk mengukur karakteristik pribadi yang berkaitan dengan perilaku serta kemampuan peserta menghadapi berbagai situasi.

Penggunaan CAT juga menjadi bagian dari mekanisme seleksi untuk menjaga proses ujian tetap terukur. Peserta mengikuti ujian berdasarkan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan penyelenggara.

Peserta Diminta Waspada Penipuan

Pemerintah mengingatkan calon peserta agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan bantuan untuk meluluskan peserta dalam seleksi sekolah kedinasan.

Baca Juga: 12 Sekolah Kedinasan Sepi Peminat Bisa jadi Acuan Daftar Seleksi CPNS 2026

Peserta diminta mengikuti seluruh proses melalui mekanisme resmi dan tidak memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan kelulusan.

Pendaftaran dilakukan melalui portal SSCASN BKN setelah pengumuman resmi diterbitkan. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, formasi, serta tahapan seleksi juga perlu diperiksa melalui sumber resmi pemerintah.

Dengan 4.770 formasi yang tersedia, seleksi sekolah kedinasan CPNS 2026 memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK sederajat untuk mengikuti pendidikan kedinasan sesuai instansi yang dipilih.

Peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi. Kelulusan ditentukan berdasarkan mekanisme serta ketentuan yang berlaku pada masing-masing sekolah kedinasan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum ada pembicaraan secara mendalam mengenai rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN pada 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Menurut Purbaya, pemerintah memang masih mendiskusikan kemungkinan kenaikan gaji ASN pada tahun depan. Namun, pembahasan tersebut belum sampai pada tahap yang mendalam.

“Gaji ASN belum ada pembicaraan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers tersebut, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (16/8/2026).

Purbaya kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN pada 2027 masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah. Dengan demikian, belum terdapat keputusan final mengenai besaran maupun mekanisme kenaikan gaji tersebut.

“(Kenaikan gaji pada 2027) masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam,” kata Purbaya.

Purbaya Singgung Pertanyaan Gaji ASN di TikTok

Purbaya juga menyinggung pertanyaan masyarakat mengenai kapan pemerintah akan menaikkan gaji ASN. Ia mengatakan pertanyaan tersebut cukup sering ditemuinya di media sosial.

Salah satunya melalui platform TikTok. Meski demikian, Purbaya kembali menegaskan bahwa pemerintah belum membahas rencana kenaikan gaji ASN secara mendalam.

“Teman-teman di TikTok komentar, 'Kapan gaji ASN naik?' Belum. Kita belum bicarakan,” ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kenaikan gaji pokok PNS untuk 2027. Pemerintah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan kebijakan.

Artinya, besaran gaji PNS tahun depan belum dapat dipastikan karena pemerintah belum menetapkan persentase kenaikan ataupun keputusan final mengenai kebijakan tersebut.

Gaji PNS Terakhir Naik pada 2024

Kenaikan gaji PNS terakhir ditetapkan pemerintah pada 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga: Subsidi Listrik dan BBM Masuk RAPBN 2027 Tembus Rp 272 Triliun

Peraturan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024. Melalui kebijakan itu, pemerintah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen setelah tidak ada penyesuaian gaji selama empat tahun.

Besaran gaji pokok PNS kemudian ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan setelah kenaikan 2024:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200

Baca Juga: RAPBN 2027 Mulai Berubah, Defisit Diprediksi Tembus di Atas 1,8 Persen

Daftar tersebut merupakan besaran gaji pokok berdasarkan ketentuan kenaikan gaji ASN yang berlaku sejak 2024. Nominal gaji pokok berbeda sesuai golongan serta masa kerja masing-masing PNS.

Sementara itu, untuk 2027, pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan gaji PNS. Belum diketahui pula apakah seluruh golongan akan mendapatkan kenaikan dengan persentase yang sama apabila kebijakan tersebut nantinya diputuskan.

Karena itu, PNS masih harus menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait kebijakan gaji ASN dalam RAPBN 2027. Pernyataan Purbaya menegaskan bahwa pembahasan kenaikan gaji masih berada pada tahap awal dan belum dilakukan secara mendalam.

Hingga kini, belum ada angka resmi mengenai kenaikan gaji pokok PNS pada 2027. Keputusan mengenai kebijakan tersebut masih menunggu pembahasan dan penetapan pemerintah. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Dosen ilmu politik di beberapa kampus dan owner penerbitan

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu lalu menyampaikan kepada Publik bahwa MUI sedang menyusun naskah akademik terkait upaya menghadirkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur penyimpangan moral yang sedang terjadi dalam perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

MUI juga menginisiasi perubahan nama LGBT menjadi Lesbi, Gay, Sodomi dan Pencabulan (LGSP); pengaturan ini direncanakan diberi nama Anti-LGSP.

Saat ini terkait LGBT sedang memperoleh perhatian yang tinggi seperti Kasus Mutilasi terhadap K (51) di Kontrakan kawasan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat; si pelaku Saepul (26) merupakan penyuka sesama jenis dan juga tergabung dalam lima grup LGBT di Media Sosial (Detik.com, 09/08/2026).  

Selain itu, beberapa waktu lalu, sejumlah warga Cianjur melakukan aksi penyisiran (sweeping) ke sejumlah kafe yang diduga menjadi tempat pelaku yang mereka sebut sebagai kelompok seks menyimpang atau LGBT (Detik.com, 05/08/20266).  

Dan, Persoalan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mulai menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi di Kota Kendari. DPRD Kota Kendari menyiapkan rancangan peraturan daerah (Perda), (Telisik.id, 03/08/2026).

Bahkan, pemerintah telah memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sebagai bentuk ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025–2029.

Baca Juga: Wacana Pilkada Hanya Memilih Kepala Daerah

Pengaturan Hukum Atas LGBT

Dorongan Publik agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyusun RUU yang mengatur persoalan LGBT, semestinya ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi dan pembentukan hukum, bukan semata-mata sebagai pertarungan antara kelompok yang pro dan kontra.

Aspirasi MUI tentu memiliki ruang untuk disampaikan dan dikaji oleh DPR, terlebih DPR sendiri menyatakan terbuka terhadap masukan tersebut dan meminta agar draf serta naskah akademiknya diserahkan untuk dikaji sesuai mekanisme legislasi.

Ini menunjukkan adanya semangat yang menempatkan bahwa aspirasi MUI tidak ditolak sejak awal, tetapi perlu dikaji secara mendalam. Oleh sebab itu, terhadap persoalan LGBT, DPR harus melihat persoalan ini dari perspektif agama, sosial, budaya, kesehatan, hukum pidana, Hak Asasi Manusia (HAM), serta konstitusi secara seimbang.

Dalam menyikapi perkembangan usulan Anti-LGBT adalah yang paling utama dan penting justru adalah apa yang hendak diatur oleh undang-undang tersebut. Perdebatan mengenai pergantian istilah LGBT menjadi LGSP harus dinilai berdasarkan substansinya, tidak serta-merta langsung mengikuti aspirasi dari MUI; misalnya MUI mengusulkan mengubah nama dari LGBT menjadi LGSP, ditengarai tujuannya ingin menguatkan akan identitas penyimpangan moral, sebagai bentuk penegasan dan respons tegas pembiasan makna dari LGBT.

Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU ke depannya bukan tentang akronim melainkan definisi normatif yang dituangkan secara jelas dalam batang tubuh undang-undang. Definisi normatif ini harus jelas, tegas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Pengaturannya juga harus mencegah munculnya penegakan hukum yang diskriminatif maupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam pengaturan hukum, sebuah istilah tidak menjadi lebih kuat hanya karena akronimnya diganti; yang menentukan adalah kejelasan definisi, batasan perbuatan yang dilarang, subjek hukum yang dapat dikenai sanksi, serta alasan mengapa suatu perbuatan memang layak masuk wilayah pidana.

Potensi Perdebatan

Dari perspektif politik, isu LGBT ditengarai mempunyai potensi menjadi komoditas politik identitas apabila tidak dikelola oleh DPR dan Pemerintah secara hati-hati. Oleh karena itu, DPR sebaiknya penilaiannya tidak dengan menghitung apakah isu ini mendapat dukungan atau penolakan masyarakat, melainkan semestinya menguji seperti: apakah regulasi tersebut benar-benar menjawab persoalan publik, dan bagaimana merumuskan keadilan dalam pengaturannya.

Negara memang memiliki kewenangan menetapkan pembatasan melalui undang-undang dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, berdasarkan kerangka hukum dari Pasal 28J UUD 1945. Namun pada saat yang sama, konstitusi juga menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Sehingga demikian, jangan sampai hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang hanya berdasarkan identitas atau pelabelan, melainkan harus diarahkan pada perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki dasar pembatasan yang sah.

Baca Juga: Persaingan Trah Jokowi dan Trah Megawati

Ini penting agar regulasi tidak menghasilkan kriminalisasi yang terlalu luas sehingga menyebabkan potensi keresahan di masyarakat. Bahkan, ketika negara ingin menjaga nilai agama dan moral publik, instrumen hukum haruslah tetap memenuhi prinsip negara hukum, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Ruang dialog publik sudah semestinya terhadap persoalan LGBT mulai dipertebal. Agar rencana memproses RUU Anti LGBT/LGSP dapat banyak menyerap masukan secara lisan maupun tertulis dari Publik dalam proses pembentukan peraturan, termasuk nantinya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), seminar, diskusi, dan mekanisme lainnya.

Sehingga, tidak hanya MUI yang patut didengar, tetapi juga akademisi, tokoh-tokoh agama dari berbagai perspektif, organisasi masyarakat, pakar hukum pidana, pakar kesehatan, kelompok masyarakat yang terdampak, dan masyarakat luas.

Sekarang ini, sudah benar sikap DPR dengan membuka pintu aspirasi terkait legislasi akan pengaturan mengenai LGBT, sekaligus DPR telah berupaya mencegah wacana pengaturan LGBT ini tidak menjadi perang identitas, melainkan menjadi proses mencari titik temu antara nilai agama, moralitas publik, ketertiban sosial, hak warga negara, dan prinsip negara hukum Indonesia. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa gempa dangkal ini bukan berasal dari zona megathrust, melainkan dari pergerakan sesar naik (thrust fault) di busur belakang.

Episenter gempa berada di laut pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT, atau sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 kilometer.

Guncangan terkuat mencapai skala VII MMI di sejumlah wilayah seperti Aesesa (Nagekeo), Riung (Ngada), dan kawasan Manggarai-Ruteng.

BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian dicabut pada pukul 07.30 WIB setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan.

Tsunami minor terdeteksi di beberapa titik, antara lain Maurole (Ende) setinggi 0,94 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, dan Bulukumba 0,54 meter.

Baca Juga: Potensi Tsunami Laut Sulawesi Efek Gempa Filipina 7,7 M, Begini Penjelasan Resmi BMKG

Apa Itu Flores Back Arc Thrust?

Flores Back-Arc Thrust adalah sistem patahan naik aktif yang membentang di dasar laut sepanjang sekitar 800 kilometer, dari utara Pulau Bali dan Laut Utara Lombok hingga utara Pulau Flores, dan terhubung dengan Sesar Wetar di utara Pulau Wetar di Laut Banda bagian barat. Sesar ini terletak di wilayah busur belakang (back-arc) Busur Sunda-Banda.

Secara tektonik, sesar ini terbentuk akibat tekanan kompresi dari penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia, dilansir dari Tempo, Sabtu (15/8/2026).

Proses subduksi di selatan menghasilkan busur vulkanik, sementara di utara (busur belakang) terjadi gaya yang mendorong kerak ke arah berlawanan, menciptakan sesar naik yang miring ke selatan (south-dipping).

Karakteristik ini menjadikannya backthrust yang relatif unik dan aktif menghasilkan gempa dangkal berkekuatan besar.

Menurut catatan, zona ini menjadi sumber aktivitas seismik signifikan. Dari tahun 1900 hingga 2022, tercatat 79 gempa dengan magnitudo lebih dari 6,0, di mana 11 di antaranya menghasilkan tsunami. Potensi magnitudo maksimum di kawasan ini diperkirakan mencapai 7,8–7,9.

Sejarah Gempa Serupa

Sesar ini pernah memicu bencana besar. Gempa Flores 1992 berkekuatan sekitar M7,5–7,9 menyebabkan kerusakan hebat dan tsunami yang menewaskan lebih dari 2.000 orang.

Setelah hampir tiga dekade, pelepasan energi besar kembali terjadi pada 2026. Gempa Lombok 2018 juga dikaitkan dengan segmen sesar yang sama.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan bahwa gempa M7,7 ini memiliki mekanisme pergerakan naik.

“Di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8–7,9. Hari ini sudah rilis 7,7,” ujarnya, dilansir dari CNN Indonesia, Sabtu (15/8/2026).

Kedalaman yang dangkal memperbesar dampak guncangan di permukaan dan potensi perubahan vertikal dasar laut yang memicu tsunami.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 3,5 Guncang Kendari, Getaran Terasa di Konawe

Dampak dan Imbauan

Gempa ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta gangguan infrastruktur. BMKG terus memantau gempa susulan yang jumlahnya mencapai puluhan dalam jam-jam pertama.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap gempa susulan, mengikuti informasi resmi BMKG dan BNPB, serta menghindari area rawan longsor atau pesisir jika ada peringatan.

Pemahaman terhadap sumber gempa seperti Flores Back-Arc Thrust penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah Nusa Tenggara yang berada di zona tektonik aktif. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Para anggota Paskibraka tersebut akan bertugas dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Kota Baubau.

Pengukuhan menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai rangkaian pembinaan dan persiapan untuk mengemban tugas negara dalam upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Cemerlang, BPR Bahteramas Kendari Sabet Penghargaan Nasional Infobank BPR Award 2026

Dalam prosesi pengukuhan, Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, terlebih dahulu memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum secara resmi mengukuhkan para anggota Paskibraka.

"Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Kota Baubau tahun 2026 yang akan bertugas di Kota Baubau pada tanggal 17 Agustus 2026," ungkapnya.

Yusran kemudian menyampaikan doa dan harapan agar seluruh anggota Paskibraka diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas negara yang telah dipercayakan kepada mereka.

Baca Juga: Ainka Asal Baubau Raih Juara 3 Lomba Mewarnai Nasional

Sebanyak 77 orang anggota Paskibraka tersebut terdiri atas 41 putra dan 36 putri. Mereka diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, serta semangat nasionalisme.

Pengukuhan tersebut sekaligus menandai kesiapan Paskibraka Kota Baubau untuk melaksanakan tugas pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Yusran berharap pengalaman menjadi anggota Paskibraka tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi juga mampu membentuk karakter generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, kedisiplinan, serta komitmen untuk terus memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa. (C)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam ajang Economy Mastery Forum 2025 dan Apresiasi 17th Infobank BPR Award 2026 yang digelar di Regis Hotel, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), BPR Bahteramas Kendari sukses menyabet predikat dengan kategori Yearly Excellent Performance (Sangat Bagus).

Penghargaan bergengsi ini diraih untuk kategori BPR dengan kelompok aset Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Capaian tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian objektif terhadap kinerja keuangan yang sehat, akuntabel, dan tumbuh secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Baca Juga: Momentum HUT ke-81 RI Dimanfaatkan Imigrasi Kendari dan Pemda Konawe hingga BPR Buka Cek Kesehatan Gratis

Direktur Utama BPR Bahteramas Kendari, Suryaningsih, hadir secara langsung untuk menerima penghargaan prestisius tersebut di Jakarta.

Keberhasilan mempertahankan predikat kinerja sangat bagus ini tidak terlepas dari konsistensi manajemen dalam menerapkan strategi bisnis yang terukur. Ada beberapa faktor kunci yang menjadi fondasi pencapaian tersebut.

Pertama, penerapan tata kelola dan kesehatan keuangan yang tercermin dari pengelolaan rasio keuangan secara efisien serta penjaminan kualitas kredit yang terjaga secara optimal.

Kedua, penguatan dukungan terhadap literasi dan inklusi keuangan melalui peran aktif perusahaan dalam mendorong budaya menabung sejak dini. Salah satunya lewat program Simpanan Pelajar (Simpel), di samping konsistensi dalam menyalurkan kredit produktif bagi masyarakat.

Ketiga, tingginya kepercayaan nasabah dan mitra yang terbangun melalui sinergi erat bersama Pemerintah Kota Kendari serta dukungan penuh dari masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjadi motor utama pertumbuhan perusahaan.

Baca Juga: Deno Rinambo, Banker Multitalenta yang Sabet Gelar Putra BPR Sultra 2026

Atas diraihnya penghargaan nasional ini, manajemen BPR Bahteramas Kendari menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan perbankan terbaik bagi masyarakat luas serta siap mengawal pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

"Kami akan terus berinovasi dan memberikan pelayanan perbankan terbaik serta menjadi agent of development terdepan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah," ungkap Suryaningsih melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Capaian di ajang Infobank BPR Award 2026 ini semakin memantapkan posisi PT BPR Bahteramas Kendari (Perseroda) sebagai bank kebanggaan daerah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan tepercaya dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. (D-Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Namun, berkat kebijakan Bupati, Bachrun Labuta, pembayaran TPP akan ditambah menjadi setahun. Hal tersebut menyusul adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 113 miliar.

"Kita upayakan TPP dibayarkan dari tiga bulan menjadi satu tahun," kata Bachrun, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga: Ainka Asal Baubau Raih Juara 3 Lomba Mewarnai Nasional

Dengan adanya tambahan TPP, Bachrun menekankan pada ASN segera meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. Ia mengingatkan bahwa pemberian TPP berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja.

Sementara itu, Plt Sekda Muna, La Ode Hafili Pau, mengatakan besaran TPP dibayarkan berdasarkan golongan kepangkatan dan jabatan dengan jumlah yang bervariasi.

"Adapun nominal TPP ASN (termaksud PPPK penuh waktu) setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 2,4 miliar," kata Hafili.

Baca Juga: Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg hingga 65 Persen di Sejumlah Wilayah Sulselbar

Untuk tambahan TPP, beber Hafili, lebih dulu akan diusulkan di perubahan APBD sebagai bagian dari penyesuian. Pembayarannya akan dilakukan setelah perubahan APBD disahkan.

Pria yang karib disapa Yaro itu menegaskan, pemberian tambahan TPP sebagai bentuk komitmen Bupati Bachrun Labuta dan Wakil Bupati (Wabup), La Ode Asrafil Ndoasa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, profesionalisme, serta kesejahteraan pegawai. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Rekonstruksi digelar di rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP). Sebanyak delapan saksi dan seorang terduga inisial M dihadirkan dalam proses tersebut.

Puluhan adegan diperagakan untuk mencocokan keterangan para saksi dengan kondisi sebenarnya di TKP. Rekonstruksi disaksikan langsung Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara,  AKP Maharani.

Namun, polisi belum menyampaikan jumlah pasti adegan yang diperagakan. Penyidik masih membuka kemungkinan adanya rekonstruksi tambahan setelah memperoleh keterangan atau temuan baru dalam proses penyidikan.

Baca Juga: Anggota DPRD Sultra Suparjo Tersandung Kasus Tambang Ilegal di Konsel

AKP Maharani mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa sekaligus menguji dan menguatkan alat bukti dalam perkara tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan rekonstruksi dugaan tindak pembunuhan atas nama Harma yang dilakukan langsung di TKP dengan menghadirkan kurang lebih delapan saksi serta terduga,” kata AKP Maharani kepada awak media.

Dalam proses rekonstruksi, penyidik menemukan sejumlah perbedaan pada beberapa adegan. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan situasi dan posisi orang maupun barang di lokasi kejadian.

“Ada beberapa adegan yang mengalami perubahan, baik situasi TKP maupun keterangannya. Karena itu masih perlu penambahan keterangan dari saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi lainnya,” ujar AKP Maharani.

AKP Maharani mengatakan, penetapan tersangka berinisial M didasarkan pada rangkaian alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Menurut dia, pengakuan bukan satu-satunya dasar untuk membangun keyakinan penyidik dalam perkara pidana.

“Kalau untuk pengakuan terduga itu kami belum menemukan. Tapi keterangan tersangka itu kami tidak kejar kalau memang tidak diakui. Kami penyidik meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, baik bukti keterangan saksi, saksi ahli, surat, ataupun hasil laboratorium,” katanya.

Ia menegaskan, penyidik masih mendalami seluruh temuan sebelum menarik kesimpulan mengenai rangkaian kejadian dan pihak yang bertanggung jawab atas kematian Harma.

Salah satu bagian yang diperagakan dalam rekonstruksi berkaitan dengan keberadaan sebuah botol yang diduga berisi racun di sekitar korban ketika ditemukan.

Menurut AKP Maharani, adegan tersebut diperagakan untuk memastikan kesesuaian posisi barang dengan keterangan saksi saat menemukan korban.

“Pada saat korban ditemukan, ada botol racun di sekitar TKP, dekat mayat korban. Makanya diperagakan untuk memperlihatkan kepada saksi bahwa benar posisinya di sini,” ujarnya.

Meski demikian, rekonstruksi belum menggambarkan secara utuh bagaimana korban meninggal. Adegan yang diperagakan baru menunjukkan posisi serta kondisi korban ketika ditemukan oleh saksi.

“Masih sebatas posisi dan keadaan korban pada saat ditemukan saksi. Mengapa sampai meninggal, itu belum tergambarkan karena korban memang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia,” kata AKP Maharani.

Dalam rekonstruksi tersebut, polisi juga memberi perhatian pada dua saksi yang berada di sekitar TKP ketika peristiwa diketahui. Keduanya disebut memiliki posisi penting dalam membantu penyidik mengurai rangkaian kejadian.

“Ya, saksi kuncinya dua orang yang berada di TKP saat itu. Adik dan ipar korban,” ujar AKP Maharani.

Keterangan kedua saksi tersebut akan dibandingkan dengan keterangan saksi lain, kondisi TKP, serta alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

AKP Maharani menegaskan, penyidik tetap menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara tersebut. Polisi tidak ingin menyimpulkan keterlibatan seseorang hanya berdasarkan keterangan sepihak sebelum seluruh alat bukti dianalisis.

“Untuk sementara ini kita tetap berpegang pada praduga tak bersalah. Tujuan rekonstruksi untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi, mencari alat bukti dan mengidentifikasi pelaku,” katanya.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kematian Harma untuk tidak ragu menyampaikannya kepada penyidik.

Baca Juga: Polres Kendari Tangguhkan Penahanan AYP Tersangka Pemerkosaan Anak Tiri

“Kami harap masyarakat tetap tenang. Jika mengetahui atau memperoleh informasi, baik terkait pelanggaran maupun tindak pidana, jangan pernah takut untuk menyampaikannya,” ujar AKP Maharani.

Ia memastikan, informasi yang disampaikan masyarakat akan ditangani sesuai ketentuan dan saksi yang memberikan keterangan mendapat perlindungan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau masih ada yang ingin disampaikan kepada penyidik terkait kejadian ini, silakan menghubungi atau menyampaikannya melalui pemerintah setempat yang dipercaya atau langsung kepada pihak kepolisian,” katanya.

Penyidikan kasus kematian Harma hingga kini masih berlangsung. Hasil rekonstruksi akan menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan untuk menguji kesesuaian keterangan para saksi dengan kondisi TKP dan alat bukti lainnya.

Polisi belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai rangkaian peristiwa yang menyebabkan Harma meninggal. Penyidik masih akan mendalami keterangan tambahan dan kemungkinan adanya temuan baru sebelum perkara tersebut memasuki tahap selanjutnya. (C)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dokter Spesialis Gizi Klinik, Pakar Gizi Komunitas, dan Staf Pengajar FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta

MENJELANG Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026, bangsa ini mengusung visi besar melalui tema nasional: "Berdaulat, Adil, dan Makmur". Sebuah pilar cita-cita mulia yang menuntut refleksi kritis atas syarat mendasar keberlangsungan negara.

Kedaulatan sejati, keadilan sosial, dan kemakmuran yang merata tidak akan pernah terwujud selama fondasi paling mendasar dari bangsa ini, yakni kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia, masih mengalami kerapuhan sistematis. Kemerdekaan sejati tidak boleh berhenti sebagai jargon politik di atas panggung perayaan, sementara di akar rumput, generasi penerus bangsa masih terjebak dalam cengkeraman rapuhnya pemenuhan gizi makro dan mikro.

Akar Masalah: Kompleksitas Triple Burden of Malnutrition

Kondisi gizi anak-anak Indonesia saat ini menghadapi masalah dasar yang sangat kompleks, sistemik, dan dikenal sebagai triple burden of malnutrition (tiga beban masalah gizi). Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih berada di angka 21,5%, sedangkan angka wasting (kurus) mencapai 8,5%.

Di kutub yang berbeda, angka kelebihan gizi, kegemukan, dan obesitas anak terus meningkat, angka overweight pada balita naik dari 3,5% (2022) menjadi 4,2% (2023) menurut SKI 2023, akibat maraknya konsumsi pangan olahan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) serta produk ultra-proses. Beban ini kian berat dengan adanya hidden hunger atau kekurangan zat gizi mikro, terutama anemia defisiensi besi yang dialami oleh 18% remaja putri usia 15–24 tahun (SKI 2023).

Anemia pada remaja putri bukan hanya merusak imunitas dan konsentrasi belajar, tetapi juga menjadi bom waktu yang memicu kelahiran bayi prematur serta Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat mereka menjadi ibu kelak.

Kesulitan mendasar pemerintah sering kali bukan pada penetapan jargon politik, melainkan pada pemilihan jenis intervensi kebijakan.

Baca Juga: Rendahnya Realisasi Belanja APBD Pemda se-Sulawesi Tenggara Harus Jadi Alarm Bersama

Pemerintah lebih sering tergiur oleh penyelesaian yang bersifat instan, jangka pendek, dan populis, seperti pembagian sembako ad-hoc atau komodifikasi politik elektoral melalui bantuan sosial makanan instan, lalu mengabaikan penyelesaian substansial jangka panjang.

Secara politis, tindakan kuratif di hilir memang populer dan mudah diingat pemilih. Namun, merujuk kerangka konsep UNICEF tentang determinan malnutrisi, asupan makan tidak adekuat dan penyakit infeksi hanyalah penyebab langsung. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yakni terletak pada pola pengasuhan ibu-anak serta ketahanan pangan keluarga. Ibu adalah proteksi utama keluarga.

Seorang ibu yang melek gizi akan menyiapkan preferensi makanan anak sejak dini. Sayangnya, para ibu kerap berhadapan dengan lingkungan eksternal yang tidak kondusif akibat maraknya peredaran pangan olahan dan siap saji berkadar gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Pasal 194 PP No. 28 Tahun 2024 untuk mengendalikan lingkungan eksternal ini, dengan mengatur batas maksimum GGL.

Namun, implementasi teknis dan penegakan hukumnya masih terhambat oleh lambannya penetapan batas maksimum kadungan GGL pada pangan olahan dan siap saji. Belum lagi slogan kuno "4 Sehat 5 Sempurna" yang hanya bicara jenis makanan masih melekat di masyarakat, padahal era modern menuntut pemahaman komposisi makronutrien serta kecukupan mikronutrien sebagaimana tertuang dalam Panduan Gizi Seimbang.

Tiga Pilar Strategis Menuju Kedaulatan Gizi

Untuk keluar dari jebakan kuratif dan mengentaskan tiga beban gizi ini, pemerintah harus berani mengalihkan fokus ke level hulu. Diperlukan transformasi sistem gizi nasional secara radikal yang bertumpu pada tiga pilar strategi hulu yang berkeadilan.

Pilar pertama adalah reformasi regulasi hulu dan perlindungan ibu. Negara harus hadir memberikan jaminan kesehatan dan gizi menyeluruh bagi ibu sejak masa pra-kehamilan, hamil, hingga menyusui. Aturan cuti hamil dan menyusui (maternitas) perlu ditinjau ulang agar menjamin ibu dapat memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan tanpa dibayangi ketakutan kehilangan pekerjaan atau sanksi karier.

Selain itu, pemerintah harus memperketat regulasi, iklan, dan peredaran produk industri makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang mengepung anak-anak kita.

Pilar kedua menyasar intervensi siklus hidup berbasis komunitas. Edukasi gizi seimbang pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus dioptimalkan secara masif melalui revitalisasi fungsi Posyandu.

Pada saat yang sama, intervensi proaktif seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri wajib diperkuat demi memutus rantai kelaparan tersembunyi. Pendekatan ini harus didukung oleh pemanfaatan pangan lokal berkelanjutan yang murah, mudah didapat, dan mujarab untuk mengatasi malnutrisi secara mandiri berbasis komunitas.

Baca Juga: Babinsa Bergerak, Demi Perluasan Basis Pajak

Pilar ketiga adalah kedaulatan anggaran dan integrasi data. Sudah saatnya pemerintah menghentikan ketergantungan pada proyek-proyek tahunan sesaat dan mengalihkannya pada pembiayaan jangka panjang yang berorientasi hasil. Langkah ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem surveilans gizi yang transparan dan akurat guna memantau perkembangan stunting, obesitas, hingga defisiensi zat gizi mikro secara real-time.

Catatan Akhir

Momentum emas Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 harus dijadikan sebagai titik balik koreksi mendasar terhadap arah kebijakan gizi nasional. Pemerintah wajib segera mengalihkan fokus intervensi dari sekadar pemberian bantuan kedaruratan bersifat instan menuju penataan sistem gizi hulu yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Keberanian politik mengeksekusi tiga pilar strategi transformasi secara konsisten dan berkelanjutan merupakan kunci utama keberhasilan sejati bangsa Indonesia. Kedaulatan gizi anak bukan sekadar program kesehatan masyarakat biasa, melainkan investasi vital bagi pilar keamanan nasional demi melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, tangguh, sekaligus mewujudkan cita-cita masa depan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah, Mantan Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara

APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen fiskal daerah untuk memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, fungsi APBD justru menjadi semakin penting. Ketika ruang belanja pemerintah semakin terbatas, setiap rupiah yang telah tersedia di kas daerah seharusnya dapat bekerja secara efektif, produktif, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, rendahnya realisasi belanja bukan sekadar persoalan administrasi keuangan.

Ketika belanja pemerintah terlambat, manfaat pembangunan dan perputaran ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat juga ikut tertunda.

DATA SIKD MEMBERIKAN ALARM

Berdasarkan screenshot Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, data diterima per 13 Agustus 2026, terdapat kesenjangan cukup lebar dalam realisasi APBD Pemda se-Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, misalnya, telah membukukan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 79,89%, bahkan PAD mencapai 90,97%.

Namun Belanja Daerah baru 64,94%.

Yang lebih menarik untuk dicermati adalah Belanja Modal baru terealisasi Rp41,39 miliar dari pagu Rp302,59 miliar atau 13,68%.

Artinya sekitar Rp261,20 miliar Belanja Modal Pemprov Sultra masih belum terealisasi berdasarkan posisi data tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pelaksanaan APBD tidak selalu dapat dijelaskan karena uang belum masuk. Pada kasus Pemprov Sultra, penerimaan relatif tinggi, tetapi realisasi Belanja Modal masih rendah.

BUTON SELATAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SERIUS

Di antara kabupaten/kota, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan screenshot SIKD per 13 Agustus 2026:

Belanja Daerah memiliki pagu sekitar Rp535,93 miliar, tetapi baru terealisasi sekitar Rp227,43 miliar atau 42,44%.

Yang lebih memprihatinkan adalah Belanja Modal.

Dari pagu sekitar Rp42,99 miliar, realisasinya baru sekitar Rp2,58 miliar atau hanya 6,00%.

Dengan demikian, sekitar Rp40,41 miliar Belanja Modal Buton Selatan belum terealisasi.

Angka 6,00% tersebut merupakan yang terendah dalam data Belanja Modal kabupaten/kota yang kita himpun dari screenshot SIKD per tanggal yang sama.

Ini harus menjadi alarm manajemen, bukan bahan untuk mempermalukan pemerintah daerah.

Pertanyaannya harus diarahkan kepada:

Mengapa realisasinya sangat rendah?

Apakah kegiatan belum dimulai?

Apakah dokumen perencanaan belum siap?

Apakah proses pengadaan terlambat?

Apakah paket pekerjaan masih menunggu tender?

Apakah terdapat kegiatan yang menunggu APBD Perubahan?

Ataukah terdapat persoalan administratif dan pengendalian di tingkat OPD?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui evaluasi internal Pemda.

TIDAK SEMUA PEMDA RENDAH

Kita juga harus adil membaca data.

Tidak semua Pemda di Sulawesi Tenggara menunjukkan kondisi yang sama.

Buton Utara, misalnya, berdasarkan snapshot yang sama telah mencatat realisasi Belanja Modal sebesar 87,12%.

Kolaka Timur sekitar 57,62%, sedangkan Buton Tengah sekitar 49,61%.

Sebaliknya, terdapat daerah dengan realisasi Belanja Modal sangat rendah seperti Buton Selatan 6,00%, Wakatobi 7,97%, Muna 8,02%, Konawe Utara 10,40%, serta Pemprov Sultra 13,68%.

Khusus Kolaka Utara, data SIKD diberi keterangan terindikasi anomali dan perlu konfirmasi kepada Pemda, sehingga harus diberikan catatan khusus dan tidak boleh langsung digunakan untuk memberikan penilaian kinerja.

Perbedaan yang sangat lebar tersebut justru memberikan pelajaran penting.

Jika dalam lingkungan regulasi nasional, tahun anggaran dan tekanan fiskal yang relatif sama terdapat Pemda yang mampu bergerak jauh lebih cepat, maka rendahnya realisasi tidak dapat semata-mata dijelaskan dengan alasan kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat.

Kita perlu melihat kualitas manajemen pelaksanaan APBD pada masing-masing daerah.

APA YANG SEBENARNYA TERJADI DI OPD?

Berdasarkan pengalaman saya selama berada dalam birokrasi pemerintahan dan terakhir menangani pengelolaan keuangan daerah sebagai Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat beberapa persoalan yang sering menyebabkan realisasi anggaran terlambat.

Pertama, perencanaan kurang matang.

Kegiatan sudah masuk APBD, tetapi ketika hendak dilaksanakan ternyata desain, lokasi, spesifikasi, dokumen teknis atau persyaratan administratif lainnya belum siap.

Kedua, OPD menunggu APBD Perubahan.

Ada kegiatan yang tidak segera dilaksanakan karena OPD merasa masih memerlukan perubahan pagu, volume, lokasi atau komponen lainnya.

Baca Juga: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di Persimpangan Jalan

Jika terlalu banyak kegiatan mengalami kondisi seperti ini, persoalannya sesungguhnya sudah dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran.

Ketiga, proses pengadaan terlambat.

Dokumen pengadaan terlambat disiapkan OPD sehingga proses pemilihan penyedia ikut terlambat.

Khusus pekerjaan konstruksi, setiap bulan keterlambatan akan mempersempit waktu efektif penyelesaian pekerjaan.

Keempat, terlambatnya penetapan pelaksana kegiatan.

Keputusan Kepala Daerah maupun Kepala OPD mengenai pejabat atau perangkat pelaksana kegiatan seharusnya diselesaikan sedini mungkin.

Jangan sampai APBD sudah berjalan tetapi perangkat yang bertanggung jawab melaksanakannya justru belum siap.

Kelima, kehati-hatian yang berlebihan.

Kehati-hatian diperlukan karena yang dikelola adalah uang publik.

Namun kehati-hatian jangan berubah menjadi ketakutan mengambil keputusan sepanjang kegiatan memiliki dasar anggaran, memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, lemahnya pengendalian pelaksanaan APBD.

Inilah yang menurut saya paling penting.

APBD yang sudah ditetapkan tidak akan otomatis terlaksana dengan baik tanpa pengendalian.

KEPALA DAERAH JANGAN HANYA MENERIMA LAPORAN “AMAN”

Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak mungkin mengawasi sendiri ribuan kegiatan.

Kepala Daerah bekerja melalui Sekda, kepala OPD dan seluruh jajaran birokrasi.

Karena itu jangan sampai setiap rapat Kepala Daerah hanya mendengar:

“Aman, Pak.”

“Sedang proses, Bu.”

“Segera tender.”

“Minggu depan jalan.”

Tetapi ketika data diperiksa beberapa bulan kemudian, realisasinya ternyata masih sangat rendah.

Kepala Daerah jangan sampai terlambat mengetahui masalah yang sebenarnya sudah diketahui bawahannya sejak berbulan-bulan sebelumnya.

Kepala Daerah harus memimpin berdasarkan data, bukan hanya laporan yang menenangkan.

Kepala OPD juga harus memahami bahwa mereka bukan sekadar pengguna anggaran.

OPD adalah mesin pelaksana visi, misi, program prioritas dan janji Kepala Daerah yang telah diterjemahkan ke dalam APBD.

Jika OPD tidak bekerja maksimal, pada akhirnya yang mendapat penilaian masyarakat bukan hanya kepala OPD.

Kepala Daerah ikut menanggung konsekuensinya.

LOYALITAS BIROKRASI BUKAN SEKADAR BERKATA “SIAP”

Menurut saya, loyalitas birokrasi kepada pimpinan bukan diukur dari seberapa sering pejabat mengatakan:

“Siap, Pak!”

atau:

“Siap, Bu!”

Loyalitas profesional justru ditunjukkan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, menyampaikan keadaan sebenarnya, mendeteksi masalah sejak dini dan menawarkan solusi kepada pimpinan.

Seorang Kepala OPD harus berani mengatakan:

“Pak/Bu Kepala Daerah, kegiatan ini terlambat karena persoalan A. Solusinya B. Keputusan yang kami perlukan C. Target penyelesaiannya tanggal D.”

Itulah birokrasi profesional.

Bukan budaya Asal Bapak Senang.

EVALUASI REALISASI APBD SETIAP MINGGU

Melihat waktu Tahun Anggaran 2026 yang semakin terbatas, saya mengusulkan Pemda se-Sulawesi Tenggara melakukan rapat evaluasi realisasi APBD setiap minggu.

Rapat tersebut jangan sekadar membaca persentase.

Setiap OPD yang berada di bawah target harus menjelaskan:

Kegiatan apa yang belum berjalan?

Berapa nilai anggarannya?

Mengapa belum berjalan?

Apa hambatannya?

Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya?

Apa solusi yang diperlukan?

Kapan batas waktu penyelesaiannya?

Setiap masalah harus mempunyai:

PIC — SOLUSI — DEADLINE.

BUAT DASHBOARD MERAH–KUNING–HIJAU

Kepala Daerah sebaiknya mempunyai dashboard sederhana untuk memonitor seluruh OPD.

???? HIJAU

Kegiatan berjalan sesuai target.

???? KUNING

Terjadi keterlambatan tetapi masih dapat diselesaikan.

???? MERAH

Belum berjalan atau berisiko gagal dilaksanakan/diselesaikan.

Kegiatan berstatus merah harus dibahas setiap minggu.

Jika masalahnya berada pada perencanaan, Bappeda membantu menyelesaikan.

Jika berkaitan dengan keuangan dan kas, BPKAD/BKAD memberikan solusi.

Jika berkaitan dengan pengadaan, UKPBJ melakukan percepatan dan pendampingan sesuai ketentuan.

Jika terdapat keraguan administratif dan kepatuhan, Inspektorat memberikan pendampingan.

Dan apabila membutuhkan keputusan lintas OPD, Sekda dan Kepala Daerah harus mengambil keputusan.

JANGAN KEJAR SERAPAN DENGAN MENGORBANKAN KUALITAS

Namun percepatan bukan berarti menghabiskan anggaran secara tergesa-gesa.

Jangan setelah Agustus realisasi rendah, kemudian Oktober, November dan Desember menjadi bulan mengejar pencairan.

Orientasinya jangan:

“Yang penting anggaran habis.”

Yang kita butuhkan adalah:

CEPAT BELANJANYA.

TEPAT SASARANNYA.

BAIK KUALITASNYA.

TERTIB PERTANGGUNGJAWABANNYA.

Baca Juga: "Londo Ireng" Labelisasi dan Intimidasi Pers di Negara Demokrasi

Serapan anggaran harus berjalan bersama kualitas pekerjaan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat.

BELAJAR DARI PEMDA YANG LEBIH CEPAT

Capaian Buton Utara dengan realisasi Belanja Modal 87,12% sebaiknya tidak hanya diberikan predikat tinggi.

Justru perlu dipelajari.

Apa yang dilakukan Buton Utara sehingga mampu bergerak lebih cepat?

Apakah perencanaan lebih matang?

Apakah pengadaan dilakukan lebih dini?

Apakah administrasi pelaksanaan sudah selesai sejak awal tahun?

Apakah evaluasi OPD dilakukan secara rutin?

Jika terdapat praktik yang baik, tidak ada salahnya Pemda lain melakukan benchmarking.

Dengan demikian data SIKD tidak hanya menjadi alat kritik, tetapi menjadi sarana belajar antar-Pemda.

APBD HARUS BEKERJA UNTUK RAKYAT

Ketika Belanja Modal berjalan, proyek pembangunan bergerak.

Ketika proyek bergerak, tenaga kerja memperoleh pekerjaan.

Material dibeli.

Transportasi bergerak.

Warung dan rumah makan memperoleh pembeli.

UMKM memperoleh pasar.

Dan masyarakat akhirnya memperoleh infrastruktur serta pelayanan publik.

Karena itu keterlambatan APBD mempunyai konsekuensi ekonomi.

Semakin lama anggaran tidak bekerja, semakin lama pula manfaatnya tertunda bagi masyarakat.

JANGAN TUNGGU DESEMBER!

Agustus sudah berjalan.

Tahun anggaran semakin pendek.

Jangan sampai:

September baru mulai sibuk.

Oktober mengejar tender.

November mengejar pekerjaan.

Desember mengejar pencairan.

Kepala Daerah harus melihat datanya.

Sekda harus mengendalikan birokrasi.

TAPD harus membantu memecahkan hambatan.

Kepala OPD harus menunjukkan hasil.

Dan seluruh aparatur harus memastikan bahwa program yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan.

APBD adalah uang rakyat yang harus kembali bekerja untuk rakyat.

Karena itu:

Belanjakan tepat waktu.

Belanjakan dengan benar.

Belanjakan secara berkualitas.

Dan pastikan setiap rupiah memberikan manfaat.

Pada akhirnya pesan saya sederhana:

“JANGAN MENUNGGU DESEMBER UNTUK BERLARI MENGEJAR SESUATU YANG SEHARUSNYA SUDAH DIMULAI SEJAK JANUARI.” (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kasus penjahit di Bali yang sebelumnya dicap rasis oleh perempuan asal Lombok bernama Hilda kembali menjadi perhatian publik. Proses mediasi yang semestinya menjadi ruang penyelesaian justru memanas setelah Anggota DPD RI Arya Wedakarna terlihat terlibat dalam perdebatan dengan Hilda.

Dalam video yang beredar, Arya mempertanyakan keinginan Hilda setelah persoalan antara kedua pihak disebut telah melalui proses mediasi. Ia juga mempertanyakan tuntutan agar usaha penjahit tersebut ditutup.

Arya kemudian mengingatkan bahwa pasangan penjahit tersebut memiliki anak yang masih bersekolah. Ia juga menyinggung kemungkinan konsekuensi hukum terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terhadap Hilda.

“Baju kamu sudah semua dikerjakan, salahnya beliau apa lagi. Emang ibunya salah, sekarang maunya gimana? Maunya (warungnya) ditutup?” ujar Arya kepada Hilda dalam video yang beredar, seperti dikutip dari suara.com jaringan telisik.id, Sabtu (15/8/2026).

Peristiwa tersebut membuat rekam jejak Arya Wedakarna kembali dibicarakan. Sebelum dikenal sebagai politikus dan anggota DPD RI dari Bali, Arya lebih dahulu menjalani aktivitas di dunia hiburan.

Pernah jadi Model dan Penyanyi

Arya Wedakarna memiliki nama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa. Ia aktif di dunia hiburan Indonesia pada periode 1996–2004.

Pada masa tersebut, Arya dikenal sebagai model sekaligus penyanyi. Ia kemudian bergabung dengan grup vokal Fajar Bintang Indonesia atau FBI yang terbentuk pada 1999.

Grup tersebut beranggotakan sejumlah nama yang kemudian dikenal di industri hiburan Indonesia, termasuk Indra Bekti dan Roy Jordy.

Tidak hanya musik, Arya juga pernah mencoba peruntungan di dunia akting. Ia tercatat terlibat dalam sejumlah produksi sinetron, termasuk Janji Hati dan Dancing With Colors.

Arya juga pernah terlibat dalam film pendek berjudul Angga. Selain aktivitas di depan kamera, ia memiliki pengalaman sebagai penyiar radio.

Ia tercatat menjadi penyiar di Cassanova FM Denpasar pada 1996–1998. Setelah itu, Arya melanjutkan aktivitasnya di dunia radio dengan bergabung bersama Indika FM pada 2000–2001.

Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari perjalanan Arya sebelum akhirnya memasuki dunia pendidikan dan politik.

Pernah Memimpin Universitas

Selain dunia hiburan dan politik, Arya Wedakarna juga pernah memimpin Universitas Mahendradatta. Ia juga pernah disebut sebagai doktor dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI.

Arya merupakan alumnus Universitas Satyagama Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menjalani sejumlah aktivitas profesional, ia mulai membangun karier politik.

Pilihan politik Arya tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Ia kemudian bergabung dengan PNI Marhaenisme Bali.

Ayahnya, Wedastera Suyasa, dikenal sebagai tokoh Marhaenisme di Bali. Latar belakang tersebut turut menjadi bagian dari perjalanan Arya ketika mulai aktif dalam politik.

Baca Juga: Sosok Destry Damayanti Dicalonkan Prabowo jadi Gubernur BI, Disorot Media Asing Rupiah Langsung Perkasa

Perjalanan Politik Arya Wedakarna

Karier politik Arya Wedakarna dimulai ketika ia mengikuti Pemilu 2004 sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali melalui PNI Marhaenisme.

Dalam pemilu tersebut, Arya belum berhasil memperoleh kursi di DPR RI. Sepuluh tahun kemudian, ia kembali maju dalam kontestasi politik.

Pada Pemilu 2014, Arya mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bali. Ia berhasil memperoleh 178.934 suara dan terpilih sebagai anggota DPD RI.

Arya kemudian kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Perolehan suaranya meningkat tajam menjadi 742.781 suara.

Hasil tersebut mengantarkannya kembali ke Senayan untuk menjalani masa jabatan anggota DPD RI periode 2019–2024.

Pada Pemilu 2024, Arya kembali maju sebagai calon anggota DPD RI dari Bali untuk periode 2024–2029.

Berdasarkan data real count KPU dengan suara masuk 49,71 persen pada 1 Maret 2024 pukul 12.01 WIB, Arya memperoleh 174.200 suara atau 14,66 persen.

Saat itu, Arya berada di posisi keempat calon anggota DPD RI asal Bali dengan perolehan suara sementara tertinggi.

Kontroversi yang Pernah Menjerat

Perjalanan politik Arya Wedakarna juga diwarnai sejumlah kontroversi dan laporan. Salah satu yang kemudian berdampak langsung terhadap statusnya sebagai anggota DPD RI berkaitan dengan pernyataannya mengenai perempuan berhijab.

Pernyataan tersebut dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bali karena dinilai menimbulkan kegaduhan dan diduga menyinggung isu SARA.

Selain perkara tersebut, Arya juga pernah menjadi sorotan karena sejumlah pernyataan dan tindakan lainnya.

Berikut sejumlah kontroversi dan catatan perjalanan Arya Wedakarna yang tercantum dalam informasi yang diberikan:

- Pernyataan mengenai perempuan berhijab yang kemudian dilaporkan MUI Provinsi Bali dan menjadi salah satu perkara yang berujung pada pemberhentiannya sebagai anggota DPD RI.

- Sorotan terhadap bank syariah pada 2014, ketika Arya melalui akun Facebook menyerukan kepada anak muda Bali untuk melakukan aksi penolakan terhadap bank syariah.

- Penolakan terhadap kehadiran Ustaz Abdul Somad di Bali pada 2017, ketika Arya menyatakan penilaian terhadap sosok tersebut.

- Laporan ke Polda Bali pada 2020 terkait video yang melibatkan Arya dan dugaan pelecehan terhadap sulinggih atau pendeta Hindu serta dugaan pemalsuan identitas karena mengaku sebagai Raja Majapahit.

- Laporan dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa pada Maret 2020, terkait peristiwa yang disebut terjadi di Kampus Universitas Mahendradatta, Denpasar.

Dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut, kuasa hukum mahasiswa berinisial PTMD, Agung Sanjaya Dwijaksara, menyebut peristiwa terjadi pada 5 Maret 2020.

Arya disebut menampar dan mencekik leher mahasiswa tersebut. Korban kemudian disebut mengalami luka dan trauma. Perkara tersebut menjadi salah satu catatan yang pernah muncul dalam perjalanan politik Arya.

Baca Juga: Profil Norman Joesoef, Bos Muda Republikorp Disebut Isi Kursi Wamenhan RI

Diberhentikan sebagai Anggota DPD RI

Kontroversi mengenai pernyataan yang dinilai menyinggung isu SARA akhirnya berdampak pada status Arya sebagai anggota DPD RI periode 2019–2024.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 35/P Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan 2019–2024.

Melalui keputusan tersebut, Arya Wedakarna resmi diberhentikan sebagai anggota DPD RI. Pemberhentian berlaku untuk masa jabatan periode 2019–2024.

Nama Arya kembali menjadi perhatian setelah muncul dalam mediasi kasus penjahit Bali dan Hilda. Dalam video yang beredar, ia mempertanyakan tuntutan penutupan usaha penjahit tersebut serta mengingatkan konsekuensi yang dapat muncul dari persoalan itu.

Kemunculan Arya dalam perkara tersebut kemudian membuat perjalanan politik, dunia hiburan, hingga berbagai kontroversi yang pernah mengiringinya kembali menjadi sorotan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Anggaran subsidi energi tersebut menjadi bagian dari anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 yang secara keseluruhan mencapai Rp 549,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, alokasi subsidi energi pada 2027 meningkat dibandingkan pagu yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Subsidi energi tahun depan itu mencapai Rp 272,95 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/8/2026).

Dalam RAPBN 2027, anggaran Rp 272,95 triliun tersebut dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan harga energi, termasuk BBM dan listrik yang digunakan masyarakat.

Baca Juga: Daftar 10 Perusahaan Indonesia dengan Jumlah Karyawan Paling Jumbo 2026

Nilai tersebut meningkat cukup besar dibandingkan alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 210,1 triliun.

Dengan demikian, terdapat kenaikan alokasi sekitar Rp 62,85 triliun dari anggaran subsidi energi tahun 2026 ke RAPBN 2027.

Meski demikian, angka Rp 272,95 triliun tersebut belum mencakup kompensasi energi yang dapat diberikan pemerintah apabila terjadi gejolak harga energi.

Kompensasi menjadi komponen berbeda dalam belanja energi pemerintah. Besarannya dapat berubah bergantung pada kondisi harga dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi 2026

Sementara itu, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga semester I 2026 telah mencapai Rp 233 triliun.

Realisasi tersebut setara sekitar 52,1 persen dari total pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi selama satu tahun.

Dari jumlah tersebut, subsidi energi murni tercatat sebesar Rp 116 triliun. Pemerintah juga telah mengeluarkan anggaran kompensasi energi sebesar Rp 116,9 triliun.

Artinya, belanja subsidi dan kompensasi energi sepanjang semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari separuh pagu yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

Besarnya realisasi tersebut menjadi salah satu gambaran kebutuhan anggaran energi pemerintah dalam menjaga harga energi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Untuk 2027, pemerintah kemudian menempatkan alokasi subsidi energi sebesar Rp 272,95 triliun dalam rancangan anggaran yang diajukan melalui RAPBN.

Kenaikan dari Rp 210,1 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp 272,95 triliun pada RAPBN 2027 membuat alokasi subsidi energi bertambah Rp 62,85 triliun.

Baca Juga: Mendikdasmen Beri Kabar Baik Guru PPPK Paruh Waktu, Diberi Akses Penuh Tes PNS

Namun, pemerintah masih harus memperhitungkan kemungkinan kebutuhan kompensasi energi di luar angka tersebut apabila terjadi perubahan harga energi yang signifikan.

Purbaya sebelumnya menjelaskan sejumlah kebijakan fiskal pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027. Subsidi energi menjadi salah satu pos yang dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan harga BBM dan listrik.

Secara keseluruhan, anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 mencapai Rp 549,9 triliun. Subsidi energi menjadi salah satu komponen yang masuk dalam alokasi tersebut.

RAPBN 2027 selanjutnya masih akan dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Besaran anggaran subsidi energi tersebut dapat berubah sesuai hasil pembahasan pemerintah dan DPR. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Daftar tersebut menunjukkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jumlah karyawan pada sejumlah perusahaan bahkan mencapai puluhan ribu orang.

Data Fortune Indonesia 100 2026 disusun berdasarkan kinerja perusahaan sepanjang tahun fiskal 2025. Dalam daftar tersebut, PT Astra International Tbk menjadi perusahaan dengan jumlah karyawan terbanyak, yakni 133.667 orang.

Posisi kedua ditempati PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan 98.874 karyawan. Selanjutnya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berada di urutan ketiga dengan jumlah karyawan mencapai 98.515 orang.

Perusahaan yang masuk daftar berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari makanan, ritel, perbankan, energi, hingga transportasi.

Di sektor perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI menjadi perusahaan dengan jumlah karyawan terbanyak. BRI tercatat memiliki 82.192 karyawan.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk memiliki 38.751 karyawan. Jumlah tersebut menempatkan Bank Mandiri di posisi keenam dalam daftar 10 perusahaan dengan karyawan terbanyak.

Daftar 10 Perusahaan dengan Karyawan Terbanyak

Berikut daftar 10 perusahaan Indonesia dengan jumlah karyawan terbanyak dalam Fortune Indonesia 100 2026:

1. Astra International – 133.667 karyawan.

2. Indofood Sukses Makmur – 98.874 karyawan.

3. Sumber Alfaria Trijaya – 98.515 karyawan.

4. Bank Rakyat Indonesia atau BRI – 82.192 karyawan.

5. Perusahaan Listrik Negara atau PLN – 49.979 karyawan.

6. Bank Mandiri – 38.751 karyawan.

7. Pertamina Persero – 35.295 karyawan.

8. Mitra Adiperkasa – 33.111 karyawan.

9. Japfa Comfeed Indonesia – 31.609 karyawan.

10. Kereta Api Indonesia atau KAI – 31.153 karyawan.

Baca Juga: Kebijakan Baru Pemerintah Tarik Pajak Kontrakan Lebih dari Satu Pintu, Segini Tarifnya

Dari daftar tersebut, Astra International menjadi perusahaan dengan jumlah karyawan paling besar. Jumlah tenaga kerjanya mencapai 133.667 orang atau lebih dari 133 ribu karyawan.

Indofood Sukses Makmur menyusul dengan 98.874 karyawan, sedangkan Sumber Alfaria Trijaya memiliki 98.515 karyawan. Ketiga perusahaan tersebut menjadi perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar dalam daftar.

BUMN Masuk Daftar Perusahaan dengan Karyawan Terbanyak

Sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN juga masuk dalam daftar perusahaan dengan jumlah karyawan terbanyak.

PT PLN Persero tercatat memiliki 49.979 karyawan dan berada di posisi kelima. Kemudian, PT Pertamina Persero memiliki 35.295 karyawan dan menempati posisi ketujuh.

PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI berada di peringkat kesepuluh dengan jumlah karyawan sebanyak 31.153 orang.

Secara keseluruhan, terdapat 19 BUMN yang masuk dalam Fortune Indonesia 100 2026. Total pendapatan 19 BUMN tersebut mencapai Rp 3.131,83 triliun.

Nilai itu setara 50,32 persen dari total pendapatan seluruh perusahaan yang masuk dalam Fortune Indonesia 100 2026.

Fortune Indonesia menyusun daftar tersebut berdasarkan pendapatan perusahaan sepanjang 2025. Untuk masuk dalam Fortune Indonesia 100 2026, perusahaan harus membukukan pendapatan sedikitnya Rp 12,31 triliun.

Pendapatan 100 Perusahaan Capai Rp 6.224 Triliun

Selain mencatat jumlah karyawan, Fortune Indonesia juga mengungkap kinerja keuangan perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut.

Sebanyak 100 perusahaan yang masuk Fortune Indonesia 100 2026 membukukan total pendapatan Rp 6.224,01 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 26,1 persen dari produk domestik bruto atau PDB nominal Indonesia 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, PDB nominal Indonesia pada 2025 mencapai Rp 23.821,1 triliun.

Dari 100 perusahaan tersebut, sekitar 66 persen berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sepanjang 2025. Namun, pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis diikuti peningkatan laba bersih.

Fortune Indonesia mencatat sebanyak 49 perusahaan mengalami pertumbuhan laba bersih. Sementara itu, 51 perusahaan lainnya mengalami penurunan laba bersih.

“Pertumbuhan topline belum otomatis diterjemahkan menjadi pertumbuhan laba,” kata Editor-in-Chief Fortune Indonesia Hendra Soeprajitno, seperti dikutip dari Kompas, Sabtu (15/8/2026).

Pada edisi kelima Fortune Indonesia 100, batas minimal pendapatan untuk masuk daftar mencapai Rp 12,31 triliun. Angka tersebut meningkat 7,85 persen dibandingkan edisi sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan edisi perdana yang menggunakan kinerja perusahaan pada 2021, ambang batas tersebut meningkat hampir 46 persen. Saat itu, perusahaan harus memiliki pendapatan sedikitnya Rp 8,41 triliun untuk masuk daftar.

BRI Naik ke Posisi Ketiga Berdasarkan Pendapatan

Fortune Indonesia juga mencatat perubahan pada jajaran empat besar perusahaan berdasarkan pendapatan sepanjang 2025.

Bank Rakyat Indonesia menyalip Astra International dan untuk pertama kalinya menempati posisi ketiga berdasarkan pendapatan 2025.

Baca Juga: Daftar Pecahan Uang Rupiah Kertas dan Koin Dicabut BI 2026, Tukarkan Sebelum Batas Waktu Berakhir

Selama empat tahun terakhir, empat perusahaan yang selalu berada di jajaran teratas adalah Pertamina Persero, PLN, Astra International, dan Bank Rakyat Indonesia.

“Perubahan tersebut menunjukkan bahwa bahkan di antara perusahaan-perusahaan dengan skala terbesar sekalipun, posisi di puncak bukanlah sesuatu yang permanen,” ujar Hendra.

Sementara dari sisi jumlah karyawan, Astra International tetap menjadi perusahaan dengan tenaga kerja terbanyak dalam Fortune Indonesia 100 2026. Indofood Sukses Makmur dan Sumber Alfaria Trijaya berada di posisi berikutnya.

Daftar tersebut memperlihatkan perusahaan dari sektor industri, ritel, perbankan, energi, hingga transportasi memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. Data jumlah karyawan tersebut merupakan bagian dari informasi perusahaan dalam penyusunan Fortune Indonesia 100 2026 berdasarkan kinerja tahun fiskal 2025. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kabar tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat berada di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Abdul Mu'ti mengatakan, guru PPPK Paruh Waktu yang memenuhi kualifikasi akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status kepegawaiannya menjadi PPPK penuh.

Tidak hanya itu, guru PPPK Paruh Waktu yang memenuhi ketentuan atau berstatus eligible juga akan diberikan kesempatan mengikuti tes guru melalui jalur PNS.

"Nanti akan ada kebijakan untuk guru-guru PPPK paruh waktu itu diberi kesempatan untuk nanti bisa menjadi PPPK penuh. Kemudian guru-guru PPPK paruh waktu dan juga mereka yang eligible itu nanti diberi kesempatan untuk ikut tes guru melalui jalur PNS," kata Mu'ti, seperti dikutip dari Detik, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga: Bos BKN Buka Data Ribuan ASN 2026 Mengundurkan Diri, Ramai Pindah dari PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu

Meski peluang tersebut sudah disampaikan, pemerintah belum mengungkap jumlah formasi yang akan tersedia bagi guru PPPK Paruh Waktu yang nantinya dapat mengikuti seleksi PNS.

Mu'ti menjelaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah kementerian serta pimpinan DPR. Pembahasan dilakukan untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan status dan masa depan guru PPPK Paruh Waktu.

"Kami sudah ada pembahasan beberapa kali dengan pimpinan DPR yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri PAN-RB, kemudian Menteri Agama, Menteri Keuangan, kemudian juga oleh dari Sekretariat Negara," ujarnya.

Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara.

Dengan demikian, guru PPPK Paruh Waktu yang memenuhi kualifikasi memiliki dua peluang sebagaimana disampaikan Mendikdasmen. Pertama, mendapatkan kesempatan menjadi PPPK penuh dan kedua mengikuti tes guru melalui jalur PNS.

Namun, pemerintah belum merinci mekanisme pelaksanaan seleksi tersebut. Persyaratan, jadwal, jumlah formasi, serta ketentuan teknis lainnya juga masih menunggu pembahasan dan kebijakan resmi pemerintah.

Usulan Semua Guru Berstatus PNS

Wacana mengenai perubahan status guru sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.

Lalu mengusulkan agar seluruh guru di Indonesia pada masa mendatang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menghapus ketimpangan status kepegawaian di kalangan guru.

Dia menilai Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara atau Non-ASN dan honorer masih menjadi solusi jangka pendek.

Lalu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghapus perbedaan status guru yang selama ini terbagi dalam sejumlah kategori kepegawaian.

"Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu," kata Lalu kepada wartawan, Senin 11 Mei 2026.

Baca Juga: Guru PPPK Bisa Naik Status jadi ASN Pusat, Berikut Skema yang Tengah Dihitung Pemerintah

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai status guru, terutama bagi tenaga pendidik yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, kebijakan yang disampaikan Mendikdasmen belum sampai pada tahap penetapan formasi maupun mekanisme seleksi. Pemerintah masih membahasnya bersama kementerian terkait dan pimpinan DPR.

Guru PPPK Paruh Waktu yang ingin mengikuti jalur PNS nantinya tetap harus memenuhi kualifikasi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, informasi mengenai jadwal, persyaratan, serta jumlah formasi masih menunggu keputusan resmi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan pemerintah terkait penataan status guru, termasuk peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk memperoleh status PPPK penuh maupun mengikuti seleksi melalui jalur PNS. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Para ulama dan lembaga keagamaan di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa praktik tersebut haram karena mengandung unsur perjudian (qimar atau maisir).

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdul Muiz Ali, menjelaskan bahwa menyelenggarakan lomba pada dasarnya diperbolehkan (mubah).

Bahkan lomba tanpa hadiah hukumnya boleh secara mutlak. Namun, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai sumber biaya hadiah.

“Satu hal yang perlu dihindari adalah praktik judi. Artinya, panitia tidak diperbolehkan menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Itu tidak benar secara ketentuan fiqih dan haram hukumnya,” tegas Kiai Muiz Ali, mengutip kitab Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, dikutip dari mui.or.id, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Hukum Potongan Rambut Qaza dalam Islam dan Penjelasan Haditsnya

Setiap permainan yang menempatkan peserta dalam kondisi simpang siur antara untung dan rugi dengan mempertaruhkan dana pribadi termasuk kategori judi yang diharamkan.

Penjelasan serupa juga muncul dari keputusan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama (NU) di Kediri tahun 1999.

Forum tersebut memutuskan bahwa lomba yang menarik uang pendaftaran dari peserta lalu menjadikannya hadiah termasuk judi. Sebaliknya, jika uang pendaftaran hanya digunakan untuk keperluan teknis atau operasional, maka tidak termasuk judi.

Dasar Hukum dari Ulama

Mayoritas ulama empat mazhab sepakat bahwa skema di mana seluruh atau sebagian besar peserta mengeluarkan uang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan diberikan kepada pemenang, menciptakan kondisi “antara untung dan rugi”.

Ini sama dengan maisir yang diharamkan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Maidah: 90).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Imam An-Nawawi dan ulama lain menjelaskan bahwa lomba berhadiah diperbolehkan secara ijma asalkan hadiah berasal dari pihak ketiga. Jika hadiah berasal dari iuran semua peserta, hukumnya haram, dilansir dari NU Online, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Hukum Bermain HP Saat Khotib Naik Mimbar Salat Jumat, Begini Penjelasannya

Solusi agar Lomba Tetap Halal

Para ulama memberikan beberapa jalan keluar praktis:

- Uang pendaftaran hanya digunakan untuk biaya operasional seperti perlengkapan, konsumsi, sewa tempat, sertifikat, honor juri, dan sejenisnya.

- Hadiah sepenuhnya diambil dari sponsor, donatur, kas RT/RW, bantuan pemerintah, atau pihak ketiga lainnya.

- Dalam sebagian pandangan, bisa diterapkan konsep muhallil, meski solusi paling aman adalah hadiah dari luar peserta.

Dengan demikian, lomba tetap bisa digelar meriah tanpa melanggar syariat. Masyarakat dan panitia diimbau untuk selalu memisahkan dana operasional dari dana hadiah agar acara tetap berkah dan terhindar dari praktik yang diharamkan. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ainka yang baru berusia tujuh tahun itu berhasil menunjukkan kreativitasnya dalam ajang yang diselenggarakan Stabilo bersama Gramedia.

Orang tua Ainka, Ernita, mengatakan putrinya tidak menjalani latihan khusus sebelum mengikuti perlombaan. Menggambar dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan yang disukai Ainka dan biasa dilakukannya saat memiliki waktu luang.

Ia juga mengatakan bahwa Ainka sudah cukup sering mengikuti berbagai kompetisi menggambar dan mewarnai di tingkat regional. Dari berbagai kompetisi tersebut, Ainka juga sudah beberapa kali berhasil meraih juara.

Baca Juga: Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg hingga 65 Persen di Sejumlah Wilayah Sulselbar

“Tidak ada latihan khusus. Selain belajar, aktivitasnya olahraga sepatu roda dan menggambar mewarnai. Untuk menggambar dan mewarnai, Ainka dibimbing langsung oleh kakak-kakak guru di Ekraf Academy,” kata Ernita saat dihubungi telisik.id, Jumat 14/8/2026).

Ernita mengatakan Ainka biasanya menggambar dan mewarnai di rumah untuk mengisi waktu luang setelah menyelesaikan tugas sekolah. Ia pun tidak ingin terlalu memaksakan anaknya, karena kegiatan tersebut dilakukan atas kemauan dan kesukaannya sendiri.

“Kalau di rumah dia mengisi waktu luang di tengah-tengah tugas sekolahnya dengan menggambar dan mewarnai. Mungkin karena memang hobi, jadi saya tidak terlalu push. Itu kemauannya sendiri,” ujarnya.

Ernita berharap Ainka tetap menjadi anak yang ceria dan semangat belajar tanpa merasa terbebani. Menurutnya, mengikuti kompetisi juga menjadi pengalaman bagi Ainka untuk mengenal kemampuan dirinya dan belajar dari teman-teman yang ikut berlomba.

Baca Juga: Disubsidi Pemkab Muna, Pasar Murah Meriahkan Gebyar UMKM

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak SD Negeri 2 Baubau yang telah mendukung dan memberikan izin kepada Ainka untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah.

Sementara itu, Ainka mengaku senang bisa meraih juara 3 dalam perlombaan tersebut. Ia juga bangga karena dapat membawa nama Kota Baubau.

Ia mengatakan tidak menyangka bisa mendapatkan juara dalam perlombaan yang diikutinya.

“Alhamdulillah, saya sangat bangga bisa bawa nama Kota Baubau,” kata Ainka. (B)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penambahan pasokan atau extra dropping tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya akibat aktivitas sektor pertanian di sejumlah wilayah.

Dalam rentang akhir Juli hingga Agustus 2026, Pertamina menyalurkan tambahan LPG 3 kg hingga 65 persen dari rata-rata penyaluran harian.

Penyaluran dilakukan secara terukur dan selektif dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat serapan tinggi, termasuk sentra-sentra pertanian.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tinjau Pelayanan SPBU di Makassar, Pastikan Distribusi Biosolar Berjalan Optimal

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan penambahan pasokan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kebutuhan di lapangan.

“Kami terus memantau perkembangan kebutuhan LPG 3 kg di lapangan. Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di wilayah tertentu, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran melalui extra dropping secara terukur dan selektif,” ujar Lilik dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, tambahan pasokan yang mencapai 65 persen dari rata-rata penyaluran harian tersebut diarahkan ke wilayah dengan tingkat serapan tinggi agar berdampak optimal terhadap ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak.

Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memantau penyaluran dan memastikan tambahan pasokan tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Pertamina mengaktifkan program BrightGas untuk sektor pertanian sebagai upaya mendorong penggunaan LPG nonsubsidi bagi petani yang tidak termasuk dalam kategori penerima LPG 3 kg sesuai ketentuan pemerintah.

Lilik menegaskan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan. Petani yang tidak termasuk dalam Daftar Penerima Paket Perdana (DP3) tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kg untuk kegiatan pertanian dan diarahkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti BrightGas.

“Kami juga terus mendorong penggunaan BrightGas bagi sektor pertanian, khususnya bagi petani yang tidak termasuk dalam DP3. LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang penggunaannya harus tepat sasaran,” jelasnya.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sulawesi Perkuat Pendidikan Anak Pesisir Lewat Program RASI

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan monitoring dan evaluasi penyaluran LPG 3 kg akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait guna menjaga ketersediaan stok.

Masyarakat juga diimbau membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi dan menggunakan LPG sesuai dengan peruntukannya.

Untuk informasi produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi MyPertamina.

Sementara informasi maupun pengaduan terkait layanan LPG dapat disampaikan melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam. (D-Adv)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Namun, harga yang dibayarkan warga masih berada di kisaran Rp 30 ribu per tabung pada pengecer, meski sebelumnya sempat mengalami kenaikan.

Salah seorang pelaku usaha kecil, La Isa (60), mengatakan dirinya masih harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Meski demikian, menurutnya, kondisi saat ini sudah lebih baik karena gas relatif tersedia ketika dicari.

Baca Juga: Damkar Kendari Tangani Lebih 360 Kasus, Tak hanya Kebakaran, KDRT hingga Korban Penipuan TikTok Ditangani

“Alhamdulillah, sekarang kalau mencari di pangkalan ada. Kita keliling, kalau satu pangkalan sudah dapat beberapa tabung, itu sudah cukup untuk kebutuhan,” ujar La Isa, Jumat (14/8/2026).

Ia mengatakan, dirinya tidak membeli gas dalam jumlah besar untuk ditimbun. Gas yang diperoleh langsung diputar untuk memenuhi kebutuhan usaha.

Menurut La Isa, harga LPG 3 kg yang dijual saat ini berada di kisaran Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu per tabung. Ia berharap distribusi semakin lancar sehingga harga dapat kembali turun dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh LPG.

“Kalau pengambilannya lancar, mudah-mudahan harga bisa turun lagi, sekitar Rp 28 ribu atau Rp 29 ribu,” harapnya.

Baca Juga: Asrama Dayung Sultra Kian Memprihatinkan, Lantai Bolong hingga Tribun Nyaris Roboh

La Isa menilai kelancaran distribusi merupakan hal penting bagi pelaku usaha kecil. Menurutnya, perputaran usaha lebih penting dibandingkan menyimpan stok dalam jumlah banyak.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Ema, mengatakan dirinya masih mudah mendapatkan LPG 3 kg, Namun, ia belum merasakan adanya penurunan harga yang signifikan setelah sebelumnya terjadi kenaikan.

“Masih seperti biasa belinya. Tapi belum ada penurunan yang signifikan dari harga sebelumnya, sekarang harga Rp 30 ribu,” ujar Ema. (B)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS