Fenomena viral di media sosial kembali menghadirkan perhatian publik setelah nama Vell atau Vellisa ramai diperbincangkan dan memicu rasa ingin tahu luas di kalangan pengguna internet dari berbagai latar belakang.

Media sosial diramaikan dengan kemunculan sosok perempuan bernama Vell atau Vellisa yang mendadak viral dan menjadi perbincangan warganet di berbagai platform digital.

Nama tersebut mencuat seiring meningkatnya rasa ingin tahu publik terhadap identitas serta latar belakang sosok yang disebut sebagai konten kreator aktif di TikTok.

Baca Juga: Viral Link Video Vell TikTok Blunder jadi Buruan Netizen, Begini Penjelasannya

Perbincangan ini bermula dari beredarnya potongan gambar yang menampilkan sosok perempuan diduga Vell. Dalam unggahan tersebut, terlihat figur perempuan dalam posisi tidur telentang di atas kasur, dengan ekspresi wajah serta detail visual tertentu yang menjadi sorotan warganet.

Awal Mula Kemunculan Konten Viral

Melansir dari Medcom, Rabu (22/4/2026), detail visual seperti tato di bagian perut turut memicu spekulasi di kalangan pengguna media sosial. Berbagai asumsi kemudian berkembang tanpa adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai identitas maupun konteks dari gambar yang beredar tersebut.

Seiring dengan itu, muncul klaim lanjutan yang menyebut adanya video tertentu yang dikaitkan dengan sosok tersebut. Sejumlah warganet bahkan menyebut durasi video mencapai 8 hingga 10 menit, sehingga memicu pencarian tautan yang disebut sebagai versi lengkap di berbagai platform digital.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti konkret maupun sumber resmi yang dapat memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Informasi yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum dapat dipastikan validitasnya.

Spekulasi dan Penyebaran Informasi

Di tengah meningkatnya pencarian terkait isu tersebut, warganet diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap berbagai tautan yang beredar. Sejumlah pihak tidak bertanggung jawab diduga memanfaatkan situasi viral ini untuk menyebarkan tautan mencurigakan.

Tautan tersebut berpotensi mengandung malware maupun praktik phishing yang dapat merugikan pengguna, baik dari sisi keamanan data pribadi maupun perangkat yang digunakan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengakses informasi menjadi hal yang ditekankan.

Baca Juga: Sosok Alexander Assad Suami Clara Shinta, Viral Folder Hp Tersimpan Link VCS

Fenomena ini menunjukkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar luas di media sosial. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan yang merugikan publik.

Imbauan dan Literasi Digital

Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap bijak dalam menyaring informasi serta tidak mudah percaya terhadap klaim yang belum memiliki dasar yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keamanan digital serta mencegah dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Dengan meningkatnya intensitas penyebaran isu di ruang digital, kewaspadaan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi. Publik diharapkan mampu memilah dan memverifikasi setiap konten sebelum mengakses atau menyebarkannya kembali. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebanyak 10.075 peserta mengikuti ujian yang digelar hingga 28 April 2026 di 30 titik lokasi dalam kampus, dengan sistem digital yang menjamin transparansi dan objektivitas.

Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UHO, Herman, memastikan seluruh rangkaian ujian berjalan lancar sejak hari pertama. Ia menyebut, sistem berbasis komputer membuat proses seleksi sepenuhnya ditentukan oleh hasil ujian peserta tanpa campur tangan pihak lain.

“Pelaksanaan UTBK sudah dimulai dan saya pastikan berjalan baik dan lancar,” ujar Herman saat ditemui.

Baca Juga: 1,4 Kg Narkoba hingga Senjata Tajam Dimusnahkan Kejari Kendari

Ia juga mengingatkan peserta untuk fokus dan mengerjakan soal secara mandiri. Menurutnya, sistem UTBK yang terkomputerisasi menutup celah kecurangan, termasuk praktik percaloan.

“Kalau ada yang mengatasnamakan bisa membantu urusan kelulusan, saya pastikan itu omong kosong. UTBK ini berbasis komputer, yang menyeleksi adalah sistem,” tegasnya.

Pelaksanaan UTBK tahun ini juga didukung sistem digital menyeluruh, mulai dari absensi hingga berita acara ujian. UHO turut melibatkan tim monitoring pusat untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, UHO memastikan pelaksanaan UTBK bersifat inklusif dengan menyediakan fasilitas bagi peserta disabilitas. Herman menegaskan pemenuhan hak peserta berkebutuhan khusus menjadi prioritas panitia.

“Kita siapkan fasilitas pendukung. Kewajiban kita adalah memenuhi hak-hak mereka sebagai peserta tes,” katanya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara UTBK UHO, La Ode Santiaji Bande, mengungkapkan total kuota penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 mencapai 9.464 kursi untuk jenjang D3 dan S1. Kuota tersebut terbagi dalam tiga jalur seleksi, yakni 2.846 kursi jalur prestasi (SNBP), 3.936 kursi jalur tes (SNBT), dan 2.822 kursi jalur mandiri.

“Pembagian ini mengikuti ketentuan nasional, yakni 30 persen untuk prestasi, 40 persen berbasis tes, dan maksimal 30 persen untuk seleksi mandiri,” jelas Santiaji.

Ia menambahkan, jalur prestasi telah rampung dan saat ini memasuki tahap registrasi ulang, meskipun belum seluruh kuota terpenuhi. Dari total 2.846 kursi, hanya 2.434 yang terisi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Salurkan 18 Sapi Kurban di Sulawesi Tenggara, Ini Daftar Penerima

Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada peserta dari kalangan kurang mampu melalui skema Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dari 2.432 peserta yang lulus administratif, hanya 753 orang dinyatakan memenuhi syarat oleh kementerian.

“Penetapan kelayakan ini berdasarkan kategori desil satu hingga desil empat sesuai data nasional,” ungkapnya.

UHO sendiri menawarkan 83 program studi, terdiri dari 78 program S1 dan 5 program Diploma 3. Tahun ini, Fakultas Hukum menjadi prodi dengan daya tampung terbesar sebanyak 400 kursi, disusul Kesehatan Masyarakat 365 kursi, dan Manajemen 265 kursi.

Hingga hari pertama pelaksanaan, pihak kampus memastikan tidak ada kendala teknis maupun keluhan dari peserta. UTBK menjadi tahapan krusial dalam menjaring calon mahasiswa baru yang kompeten dan berdaya saing di tingkat nasional. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai diterapkan dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Metode yang digunakan berupa uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) sebagai instrumen utama untuk mengukur kemampuan teknis pegawai setelah menjalani masa kerja awal.

Sebanyak 693 PPPK paruh waktu mengikuti proses evaluasi tersebut setelah menyelesaikan masa kerja selama tiga bulan. Kegiatan ini menjadi bagian dari mekanisme penilaian berkala yang diterapkan untuk memastikan kualitas kinerja aparatur tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Imbas dari JKN Tekor Rp 30 T, Begini Penjelasan dan Tarif Semua Kelas April 2026

Evaluasi ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai tindak lanjut kebijakan nasional terkait pengelolaan PPPK paruh waktu.

Pemerintah daerah mengintegrasikan sistem evaluasi berbasis teknologi guna meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses penilaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengamanatkan evaluasi dilakukan secara berkala dalam periode triwulan maupun tahunan.

“Adanya regulasi tersebut, PPPK paruh waktu wajib menjalani evaluasi kinerja secara terukur salah satu instrumennya ialah uji kompetensi ini,” katanya di Tuban, seperti dikutip dari JPNN, Rabu (22/4/2026).

Pelaksanaan uji kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 23 April 2026 dalam beberapa sesi. Materi yang diujikan mencakup kompetensi teknis administratif yang disesuaikan dengan tugas yang telah dijalankan oleh masing-masing pegawai selama masa kerja awal.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Cair, Berikut Besaran Diterima Sesuai Ketentuan

Penggunaan sistem CAT bertujuan memastikan proses penilaian berlangsung objektif, tepat, dan cepat. Hasil ujian dapat diketahui secara langsung setelah peserta menyelesaikan tes, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengolahan nilai.

Hasil uji kompetensi tidak berdiri sendiri, melainkan akan dipadukan dengan indikator lain seperti perilaku kerja dan kedisiplinan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kualitas kinerja setiap PPPK paruh waktu.

“Tujuan utama uji kompetensi ini memperoleh gambaran nyata terkait kompetensi masing-masing PPPK paruh waktu untuk mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan,” ujar Fien.

Melalui evaluasi berbasis sistem CAT, pemerintah daerah berupaya mendorong pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terukur dan berbasis data. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah mengkaji ulang skema iuran BPJS Kesehatan seiring besarnya defisit program JKN yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun pada tahun ini.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah penyesuaian agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa evaluasi iuran merupakan bagian dari mekanisme rutin yang seharusnya dilakukan secara berkala.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Cair, Berikut Besaran Diterima Sesuai Ketentuan

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian iuran idealnya dilakukan setiap lima tahun sebagai upaya menjaga keseimbangan sistem pembiayaan kesehatan nasional.

"Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," kata Budi Gunadi Sadikin, seperti dikutip dari CNBC Indonesia dikutip Rabu (22/4/2026).

Meski wacana kenaikan mencuat, pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada kelompok masyarakat miskin.

Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap akan mendapatkan jaminan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seluruh iurannya ditanggung oleh negara.

"Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah," kata Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan iuran dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut masih menunggu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup kuat untuk mendukung kemampuan masyarakat.

"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?" tegas Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus di atas 6 persen, maka masyarakat dinilai memiliki kapasitas lebih baik untuk menanggung penyesuaian iuran bersama pemerintah. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar sebelum kebijakan resmi diterapkan.

Hingga saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, mulai 1 Juli 2026, tidak ada denda keterlambatan pembayaran, kecuali dalam kondisi tertentu ketika peserta kembali mengaktifkan kepesertaan dan langsung menggunakan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari.

Berikut rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): iuran dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di instansi pemerintah; sebesar 5 persen dari gaji per bulan: 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta.

Baca Juga: Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan 2026 Tembus 383 Ribu, Berikut Tahapan Selanjutnya

3. Peserta PPU di BUMN, BUMD, dan swasta:  sebesar 5 persen dari gaji: dengan skema pembagian yang sama antara pemberi kerja dan pekerja.

4. Iuran keluarga tambahan PPU: sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan: mencakup anak keempat dan seterusnya serta anggota keluarga lain.

5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja:

a. Kelas III; sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.

b. Kelas II; sebesar Rp 100.000 per orang per bulan.

c. Kelas I; sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

6. Veteran dan perintis kemerdekaan: iuran sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a masa kerja 14 tahun: dibayarkan oleh pemerintah. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemusnahan barang bukti yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Kendari itu dihadiri sejumlah unsur penegak hukum lainnya, yaitu Kepala Kejari Kendari beserta jajaran, Wakasat Narkoba dan Wakasat Reskrim Polresta Kendari, perwakilan Pengadilan Negeri, BPOM, Dinas Kesehatan, hingga BNNP Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Kejari Kendari, Azi Tyawhardana mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan total dari 82 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, terdiri dari 54 perkara narkotika dan 28 perkara tindak pidana umum lainnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Salurkan 18 Sapi Kurban di Sulawesi Tenggara, Ini Daftar Penerima

”Barang bukti yang dimusnahkan pun tidak sedikit. Untuk kasus narkotika saja, aparat memusnahkan sabu seberat 1.442,3136 gram serta 43,84 gram narkotika jenis sinte. Selain itu, turut dimusnahkan 150 strip obat-obatan terlarang,” katanya dalam kerangan resmi yang diterima telisik.id, Selasa (21/4/2026).

Azi juga menyebutkan, selain narkotika, sejumlah barang bukti lain turut dimusnahkan.

”Di antaranya 15 unit handphone, 25 lembar pakaian, 14 senjata tajam, satu buah batu, serta 10 barang bukti lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Seleksi Paskibraka Mulai Digelar, Sultra Siapkan Putra-Putri Terbaik ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode. Barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang dimasukkan ke dalam mobil incinerator untuk dibakar hingga habis.

Sementara itu, senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gurinda. Adapun pakaian dan barang bukti lainnya dibakar secara langsung. (D)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ponsel ini diposisikan sebagai mid-range premium yang menonjolkan daya tahan baterai ekstrem, layar premium, serta ketahanan militer, cocok untuk pengguna yang menginginkan performa tangguh tanpa harga flagship.

Peluncuran ini menyusul debut global pada Maret 2026, dan kini hadir di Indonesia dengan penyesuaian yang membuatnya semakin kompetitif di kelas Rp 6 jutaan.

Spesifikasi Utama Motorola Edge 70 Fusion

- Layar: 6,78 inci AMOLED quad-curved dengan resolusi 1.5K (1272 x 2772 piksel), refresh rate 144 Hz, HDR10+, kecerahan puncak hingga 5.200 nits, dan warna 100 persen DCI-P3 yang divalidasi Pantone, dilansir dari gsmarena.com, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Vivo X300 Ultra Siap Guncang Dunia Kamera Smartphone dengan Zoom 400mm ZEISS

- Dilindungi Corning Gorilla Glass 7i untuk ketahanan gores. Layar ini menghadirkan tampilan smooth dan cerah bahkan di bawah sinar matahari.

- Prosesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) dengan peningkatan performa signifikan. Dipadukan RAM LPDDR5X hingga 12 GB dan storage UFS hingga 256 GB. Cocok untuk multitasking, gaming ringan, hingga AI on-device.

- Kamera: Untuk kamera belakangnya 50 MP utama (Sony LYTIA 710, f/1.8, OIS) + 13 MP ultrawide (120° FOV, macro) + sensor cahaya 3-in-1. Sedangkan kamera depan 32 MP.

- Dukungan video 4K@30fps, gyro-EIS, dan fitur Moto AI untuk hasil low-light yang prima serta optimalisasi otomatis.  

- Baterai: Kapasitas jumbo 7.000 mAh dengan fast charging 68W TurboPower. Bisa bertahan hingga dua hari pemakaian normal dan mendukung power sharing.

- Desain dan Ketahanan: Bobot 193 gram, ketebalan 7,99 mm. Sertifikasi IP68/IP69 plus MIL-STD-810H (tahan benturan militer). Warna menarik Pantone-validated: Blue Surf, Country Air, dan Silhouette (edisi spesial).

- Software: Android 16 dengan Hello UI, dijanjikan 3 tahun upgrade OS utama dan 5 tahun security updates.

Baca Juga: Infinix Note 60 Pro Segera Hadir: Smartphone Mid-Range dengan Snapdragon Pertama dan Rear Matrix Display Inovatif

- Lainnya: Speaker stereo Dolby Atmos, fingerprint in-display, 5G, dan fitur AI lengkap.

Motorola Edge 70 Fusion tersedia mulai hari Senin dengan harga spesial peluncuran, dilansir dari pricebook.co.id, Selasa (21/4/2026):  

- 8 GB + 256 GB: Rp 5.999.000 (dari harga normal Rp 6.299.000)

- 12 GB + 256 GB: Rp 6.299.000

Dibandingkan kompetitor di segmen yang sama, Edge 70 Fusion unggul di baterai terbesar, layar paling terang, serta build quality paling tangguh.

Ini menjadikannya pilihan ideal bagi yang sering traveling, gaming, atau butuh HP awet seharian tanpa khawatir charger.

Motorola juga meluncurkan varian Signature series yang lebih premium di acara yang sama, tapi Edge 70 Fusion tetap jadi bintang utama untuk konsumen massal.

(C)

Penulis: Merdiyanto  

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kata Bachrun, lahan untuk pembangunan gedung koperasi merupakan milik Pemkab Muna. Lahan yang disediakan seluas 30x35 meter yang lokasinya antara SD dan SMU di Kelurahan Walambeno Wite.  

"Lahan sudah clear, jadi tinggal diusul untuk pembangunannya," kata Bachrun.  

Baca Juga: Bank Sultra Salurkan CSR Rp 250 Juta untuk 625 Siswa di Konawe

Pemkab Muna sangat mendukung pembangunan gedung Koperasi Merah Putih yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.  

Koperasi, kata Bachrun, untuk memperkuat ekonomi desa/kelurahan dengan fokus pada simpan pinjam, perdagangan, dan pelayanan kebutuhan dasar.  

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna, Hajar Sosi, mengatakan jumlah gedung koperasi yang akan dibangun sebanyak 150 unit.  

Baca Juga: PT Vale Intervensi Stunting di Kolaka, 5000 Keluarga Tersentuh Program Gizi

Saat ini, di lahan yang tersedia baru 125 unit, sedangkan pembangunan yang sementara berproses sebanyak 50 unit.

Untuk pengurus sudah terbentuk sejak Mei 2025 lalu. Dari 150 koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), hingga April 2026, baru 52 koperasi.  

"Dengan jumlah 52 koperasi yang telah melakukan RAT, menjadi indikator koperasi sehat," tandas Hajar. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kini, sebagai Ketua Mualaf Center Sulawesi Tengah sekaligus Partner Lapang Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), ia terus menyisir Kota Palu dan sekitarnya untuk mendampingi mualaf baru serta mengajak umat berwakaf Al-Qur'an.

Kisahnya yang sederhana tapi menyentuh hati membuktikan bahwa hidayah bisa datang dari hal-hal kecil sehari-hari.

Awal yang Gelisah, Kebencian karena Bom Bali

Lahir di Surabaya dari keluarga Katolik yang taat, Koh Jeffry menghabiskan masa kecil di sekolah swasta berbasis agama. Saat SMK kelas 2, ia terdoktrin membenci Islam setelah tragedi bom Bali.

Baca Juga: Mualaf Lokal: Wanita di Kendari Rela Peluk Islam Demi Pernikahan

“Saya pembenci Islam yang sangat-sangat totalitas. Karena bom Bali itu, saya langsung terdoktrin, ‘Oh Islam ini ajarannya radikal, membunuh umat’,” ungkapnya seperti dikutip dari okezone.com, Selasa (21/4/2026).

Hidupnya saat itu penuh pergaulan bebas dan minuman keras, membuatnya sering merasa gelisah dan hampa.

“Banyak yang kemarin masih sempat salat berjamaah, hari ini sudah dipanggil Allah. Kita yang masih diberi waktu patut bersyukur,” katanya mengingatkan jamaah.  

Titik Balik, Kebaikan Sedekah dan Salat Berjamaah

Perubahan dimulai saat berteman dengan Gunar, seorang Muslim. Koh Jeffry sering melihat ibu Gunar memberikan makanan gratis setiap hari kepada pelanggan.

“Koh di Islam itu lho namanya sedekah ya,” jawab sang ibu saat ditanya. Kejadian sederhana ini membuatnya penasaran. Ia juga terkesan melihat Gunar berwudhu dan salat di masjid.  

Setelah lulus, ia merantau ke Ambon lalu Lombok. Di sana, ia melihat seorang haji menyediakan air wudhu gratis di rumahnya dekat masjid.

Sikap tanpa pamrih itu semakin membuka hatinya. Akhirnya, pada 2013, Koh Jeffry mengucapkan dua kalimat syahadat.

“Di masjid, saya merasakan ketenangan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya,” katanya, seperti dikutip dari jawapos.com, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Kisah Hijrah Max Adam, Pengusaha Rela Mualaf Demi Cinta dan Ketenangan Batin Bersama Wika Salim

Ujian Berat dan Istiqomah di Palu

Tak lama setelah syahadat, ia menikah dengan kakak sahabatnya dan menetap di Palu. Ujian besar datang saat gempa bumi dahsyat Palu 2018.

Rumahnya hanya dua kilometer dari episentrum rusak parah, tapi justru semakin menguatkan imannya. Ia jatuh bangun meninggalkan kebiasaan lama, tapi terus berjuang.

Kini, Koh Jeffry aktif membina mualaf di Sulawesi Tengah. Ia sering jadi pembicara Safari Dakwah BWA, termasuk di Palu yang digelar inklusif dengan penerjemah bahasa isyarat untuk peserta disabilitas.

Bersama tim BWA, ia kembali menyisir Palu untuk mendampingi mualaf baru, termasuk pasangan suami-istri yang baru syahadat.

Koh Jeffry mengajak umat mensyukuri nikmat Islam dan istiqomah. Melalui Mualaf Center Sulteng, ia terus mendampingi ratusan mualaf di Palu, Poso, dan sekitarnya. (C)

Penulis: Merdiyanto  

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebanyak 17 sapi didistribusikan ke 17 kabupaten dan kota, sedangkan satu ekor lainnya untuk provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Prof Muhammad Taufik, saat dikonfirmasi pada Selasa (21/4/2026), membenarkan kabar ini.

Baca Juga: Seleksi Paskibraka Mulai Digelar, Sultra Siapkan Putra-Putri Terbaik ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Untuk sapi kurban Presiden Prabowo diambil dari peternak lokal dengan standar berat mencapai 800 kilogram.

Distanak Sultra akan memantau seluruh hewan yang diusulkan tetap memenuhi kriteria, sebelum ditetapkan secara resmi jelang hari raya Idul Adha.

"Sapi kurban Presiden (Prabowo Subianto) kita utamakan diambil dari peternak lokal masing-masing kabupaten dan kota, bobot minimal 800 kilogram, kondisi sehat," kata Taufik.

Daerah yang menerima sapi kurban dari Presiden Prabowo yakni Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe.

Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Buton.

Baca Juga: Cek Jadwal Bioskop Hari Ini, Warga Kendari Bisa Nikmati Film Horor hingga Drama Keluarga

Selanjutnya, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

Sama halnya tahun 2025, Presiden Prabowo menyalurkan sapi kurban sebanyak 17 ekor.

Bantuan tersebut bagian dari program kemasyarakatan presiden, sebagaimana tertuang dalam surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima April 2025 lalu. (C)

Penulis: Muhammad Israjab

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kejadian tersebut viral di media sosial pada Selasa (21/4/2026). Terduga pelaku ditengarai hendak mencuri di salah satu kios warga.

Nampak dalam rekaman video yang beredar, seorang wanita tertunduk dan tangan terborgol di bagian belakang.

Saat tertangkap, wanita yang belakangan diketahui dengan inisial IA, masih mengenakan tank top dan celana pendek, hingga kondisinya sudah lemah dan di bagian lututnya berdarah.

Baca Juga: Pelajar SMP di Kendari Nyaris Diperkosa saat Pulang Sekolah, Pelaku Digebuk Warga

Berdasarkan unggahan pemilik aku Facebook bernama Hikma Khalid Hanun, menyebutkan bahwa si wanita sempat kabur tapi akhirnya tertangkap.

"Dibangunkan subuh-subuh, karena orang baku buru pas samping jendela kamar. Pencuri di kios Desa Arombu, kiosnya Bu Guru," tulis akun tersebut.

Sementara, menurut keterangan resmi Kasi Humas Polres Konawe, Iptu Rahman, kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Baca Juga: Polsek Kadatua Didesak Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiyaan Penyebab Kematian AN

"Polres Konawe mengedepankan pendekatan restorative justice penyelesaian perkara pidana ringan di wilayah hukumnya, Selasa, 21 April 2026, sekira pukul 11.45 WITA," katanya.

Untuk proses mediasi difasilitasi kepolisian, mengedepankan asas kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan, secara damai tanpa melanjutkan ke proses hukum.

"Kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Terduga pelaku mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya," tambahnya dalam keterangan tertulis. (C)

Penulis: Muhammad Israjab

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bantuan ini diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-66 Kabupaten Konawe di Inolobunggadue Central Park (ICP) Unaaha sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan literasi keuangan generasi muda.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Bank Sultra Cabang Unaaha, Hj. Indri Devi Yanti Saranani, kepada Bupati Konawe, Yusran Akbar, disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, dan Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim.

Dana CSR tersebut dialokasikan untuk 625 pelajar yang masing-masing menerima bantuan Rp 400 ribu. Penyaluran dilakukan melalui pembukaan rekening tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) di Bank Sultra Cabang Unaaha, sekaligus menjadi sarana edukasi keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini.

Baca Juga: Bank Sultra Kucurkan Kredit Daerah untuk 39 Proyek Infrastruktur Konawe Utara

Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kabupaten Konawe juga memberikan piagam penghargaan kepada Bank Sultra Cabang Unaaha atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua.

Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar menegaskan, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di Konawe.

Baca Juga: Bank Sultra Naikkan Dividen Jadi 75 Persen, Dorong PAD dan Pembangunan Daerah

“Kami percaya pendidikan adalah investasi jangka panjang terbaik bagi daerah. CSR melalui tabungan SIMPEL ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga upaya mengenalkan sistem perbankan kepada para siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bank Sultra akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe melalui program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Program beasiswa ini diharapkan dapat membantu siswa tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya, sekaligus mendorong terbentuknya generasi muda yang lebih mandiri secara finansial di masa depan. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Program yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Kolaka itu mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka karena dinilai menjadi contoh kolaborasi konkret antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menangani stunting secara terintegrasi.

Kegiatan ini dijalankan bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kolaka serta sejumlah pemangku kepentingan, sebagai bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Manager External Relations PT Vale Indonesia Tbk Blok Pomalaa, Hasmir menegaskan, program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

Baca Juga: Halalbihalal jadi Momentum, PT Vale dan Forkopimda Luwu Timur Perkuat Kolaborasi Pembangunan

“Keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai operasional yang bertanggung jawab, tetapi juga kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam implementasinya, PT Vale menggabungkan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sementara intervensi sensitif difokuskan pada penguatan lingkungan dan sistem pendukung.

Baca Juga: DPRD Sultra Apresiasi PT Vale Terapkan Standar Lingkungan Tinggi di Blok Pomalaa

Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Pendekatan ini dirancang tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kolaka menilai keterlibatan PT Vale sebagai praktik kolaborasi yang efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah, khususnya di sektor kesehatan.

Melalui program ini, PT Vale menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan. Upaya penurunan stunting tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan generasi saat ini, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di masa depan. (Adv)

Penulis: Ana Pratiwi

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bedasarkan video yang diterima telisik.id, aksi demo yang diwarnai dengan sentimen itu terjadi di depan Gedung DPRD Baubau pada Senin 20/4/2026. Dalam video tersebut terlihat salah satu anggota dewan dari partai Golkar, Hasan Basri menerima sejumlah aktivis berorasi di depan gedung perwakilan rakyat tersebut.

Namun kejadian tiba-tiba berubah menjadi ricuh saat salah satu aktivis melontarkan ujaran kebencian sehingga memicu kemarahan Hasan Basri dan beberapa staf DPRD Baubau yang ikut mendampingi.

"Lama-lama saya banting kamu orang ini," ujar salah satu aktivis dalam video tersebut.

Kekacauan semakin menjadi saat sejumlah aktivis saling adu mulut dengan staf DPRD Baubau. Suasana semakin panas saat oknum tersebut marah dan mengejar sejumlah massa dengan kondisi nyaris telanjang dada (baju terbuka).

"Saya siap layani kamu, baru kamu bilang saya tidak layani," teriak Hasan dalam video tersebut.

Baca Juga: Polsek Batauga Dituding Abai Laporan Seorang Janda, Polres Buton Beri Klarifikasi

Menyikapi video viral tersebut, anggota DPRD Baubau dari partai Golkar, Hasan Basri memberikan klarifikasi atas sikap arogannya dalam cuplikan video tersebut. Hasan berdalih, dirinya terpancing oleh ujaran kebencian yang dilontarkan oleh salah satu aktivis.

Perihal dirinya nyaris telanjang dada sebagaimana yang terekam pada cuplikan video viral tersebut, Hasan mengungkapkan ada pihak yang sengaja menarik baju yang dikenakannya.

Padahal sebelumnya, dirinya berinsiatif melakukan mediasi dengan mengajak para aktivis untuk duduk berdiskusi  di ruang kerjanya. Hasan menuturkan sebelum kejadian itu, dirinya memantau jalannya demontrasi di depan Kantor DPRD Baubau sebagai perwakilan dari seluruh anggota dewan, sebab saat itu semuanya tengah melakukan perjalanan dinas termasuk Ketua DPRD yang tengah mengikuti retreat di Magelang.

"Dari pantauan saya, ternyata adek-adek begitu tiba langsung membakar ban tanpa orasi terlebih dahulu dan barang buktinya sudah kami amankan," ujarnya saat dikonfirmasi telisik.id, Selasa (21/4/2026).

"Setelah saya hadapi, saya minta baik-baik, mari adek-adek kita ketemu saya siapkan ruangan, saya mediasi," lanjutnya.

Baca Juga: Kaki Nyangkut Tali Ban Pelampung, Bocah 9 Tahun Meninggal di Permandian Tamborasi Kolaka

Hasan mengatakan, sejumlah aktivis berasal dari beberapa lembaga dengan tuntutan yang sama pada demontrasi Jumat (17/4/2026), yakni perihal pelantikan Sekda Baubau. Pihaknya juga telah menyahuti tuntan tersebut hanya saja perlu dilakukan komunikasi lintas instansi antara legislatif (DPRD Baubau) eksekutif (Pemkot Baubau).

"Waktu Jumat kemarin sama dengan tuntutan sekarang, yaitu masalah pelantikan Sekda Baubau," katanya.

Menurutnya, DPRD hanya sebagai pihak yang menerima aspirasi masyarakat bukan penentu atau pengambil keputusan. Oleh sebab itu, Hasan mengimbau kepada para aktivis saat melakukan orasi tidak gampang terbawa emosi agar menciptakan suasana demontrasi yang kondusif dan aman terkendali.

"Karena kami ini paham dengan tujuan adek-adek, kami sudah hargai, kami sudah hormati tetapi ada kata yang membuat kami terpancing," tandasnya. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sejumlah daerah bahkan telah merampungkan tahapan seleksi awal dan kini bersiap menghadapi seleksi lanjutan di tingkat provinsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Andrian menyampaikan, proses seleksi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari kabupaten/kota hingga ke tingkat nasional.

“Sebagian daerah sudah menyelesaikan seleksi tingkat kabupaten dan kota. Sekarang kita bersiap untuk seleksi tingkat provinsi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, seleksi tingkat provinsi diperkirakan berlangsung pada 4-7 Mei 2026. Saat ini, tim di masing-masing daerah masih melakukan penjaringan dan penyaringan peserta terbaik untuk dikirim ke tingkat provinsi.

Baca Juga: Baubau Rampungkan Seleksi Calon Paskibraka, 3 Pasang Diajukan Bersaing di Provinsi

Setiap kabupaten dan kota nantinya akan mengirimkan dua pasang peserta terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi, sekaligus menjadi ajang penjaringan menuju seleksi nasional.

“Yang dikirim benar-benar putra-putri terbaik dari tiap daerah. Mereka akan diseleksi lagi di tingkat provinsi, kemudian berpeluang lanjut ke tingkat nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andrian menekankan pentingnya persiapan matang bagi para peserta, baik dari segi fisik, mental, maupun administrasi.

Ia menyebutkan, tahapan seleksi tidak hanya menguji kemampuan fisik, tetapi juga wawasan kebangsaan dan ideologi.

“Tesnya berjenjang, mulai dari tes intelegensi umum, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), hingga pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up (MCU),” terangnya.

Dalam MCU, peserta akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik, struktur tubuh, kesehatan gigi, pendengaran, penglihatan, hingga aspek psikologis. Hal ini penting untuk memastikan kesiapan peserta dalam menjalankan tugas sebagai Paskibraka.

“Semua diperiksa secara total. Kita ingin mereka benar-benar siap, tidak ada gangguan kesehatan atau kendala lain saat bertugas,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman ideologi Pancasila sebagai bekal utama dalam menghadapi seleksi nasional.

Baca Juga: Calon Paskibraka Muna Mulai Diseleksi, Tinggi Badan Dapat Perhatian Khusus

Selain itu, peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan tambahan seperti keterampilan seni, bela diri, maupun bakat lainnya sebagai nilai lebih.

Setelah tahapan seleksi provinsi selesai, peserta terpilih akan dikembalikan ke daerah masing-masing untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

“Setelah seleksi, akan ada pemusatan latihan untuk persiapan pengibaran bendera. Kita harap tahun ini Sultra bisa kembali berprestasi di tingkat nasional,” tutupnya. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bagi Anda pecinta sinema, dua bioskop besar, The Park Kendari XXI dan Cinepolis Lippo Plaza, menawarkan pilihan film mulai dari komedi horor yang mengocok perut hingga drama keluarga yang menyentuh hati.

Berikut adalah rangkuman jadwal dan harga tiket untuk agenda nonton Anda hari ini:

1. The Park Kendari XXI (Tiket: Rp 35.000)

Bioskop yang terletak di The Park Mall ini menawarkan variasi film horor yang cukup dominan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah film terbaru "Hantu di Dalam Sel".

- Hantu di Dalam Sel

12:40 Wita, 14:45 Wita, 16:50 Wita,18:55 Wita, 21:00 Wita

Baca Juga: Akhir Pekan di The Park XXI: Pilihan Film Menarik untuk Warga Kendari

- Ayah, Ini Arahnya ke Mana ya?

12:30 Wita,  14:35 Wita, 16:40 Wita, 18:45 Wita, 20:50 Wita

- Tiba Tiba Setan

12:05 Wita, 14:15 Wita, 16:25 Wita, 18:35 Wita, 20:45 Wita

- Lee Cronin’s The Mummy

12:50 Wita, 15:20 Wita, 17:50 Wita, 20:20 Wita

2. Cinepolis Lippo Plaza Kendari (Tiket: Rp 33.000)

Cinepolis di Lippo Plaza menyediakan pilihan jam tayang yang sangat fleksibel, terutama untuk film unggulan pekan ini.

- Ghost In The Cell

13:25 Wita, 14:20 Wita, 16:40 Wita, 18:30 Wita, 19:00 Wita, 21:20 Wita, 21:45 Wita

Baca Juga: Jadwal Film Hari Ini di Dua Bioskop Kendari, Cek Jam Tayang Favoritmu

- Ayah, Ini Arahnya ke Mana ya?

15:00 Wita, 17:15 Wita, 19:30 Wita

Tiba Tiba Setan [13+]

15:30 Wita, 18:00 Wita, 20:25 Wita

Lee Cronin’s The Mummy

15:45 Wita, 20:50 Wita. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi, khususnya Dexlite dan Pertamina Dex, berdampak langsung terhadap biaya operasional kendaraan diesel di Indonesia.

Pengguna yang selama ini mengandalkan efisiensi mesin diesel mulai merasakan peningkatan pengeluaran secara signifikan, terutama saat melakukan pengisian bahan bakar hingga penuh.

Perubahan harga ini memengaruhi berbagai segmen kendaraan, mulai dari SUV, MPV, hingga kendaraan operasional di sektor industri.

Melansir dari Moladin, Selasa (21/4/2026), harga BBM yang sebelumnya berada di kisaran Rp 14.000-an per liter kini meningkat menjadi sekitar Rp 23.900 per liter. Dengan asumsi tersebut, biaya pengisian tangki kendaraan diesel mengalami lonjakan cukup tajam.

Untuk kendaraan dengan kapasitas tangki besar, biaya sekali isi dapat mencapai lebih dari Rp 1.500.000 hingga Rp 1.900.000. Kondisi ini berdampak pada perencanaan pengeluaran harian maupun bulanan para pengguna kendaraan diesel.

Berikut daftar 10 mobil diesel yang terdampak kenaikan harga BBM, lengkap dengan kapasitas tangki serta estimasi biaya pengisian penuh sebelum dan sesudah kenaikan:

Baca Juga: BBM di Semua SPBU Indonesia Resmi Naik, Berikut Rincian Harganya

1. Toyota Fortuner Diesel 2.4L dan 2.8L

Kapasitas tangki: ±80 liter

Sebelum: ±Rp 1.160.000

Sekarang: ±Rp 1.912.000

2. Mitsubishi Pajero Sport

Kapasitas tangki: ±68 liter

Sebelum: ±Rp 986.000

Sekarang: ±Rp 1.625.000

3. Toyota Kijang Innova Reborn

Kapasitas tangki: ±55 liter

Sebelum: ±Rp 797.500

Sekarang: ±Rp 1.314.500

4. Hyundai Santa Fe Diesel

Kapasitas tangki: ±64 liter

Sebelum: ±Rp 928.000

Sekarang: ±Rp 1.529.600

5. Isuzu MU-X

Kapasitas tangki: ±80 liter

Sebelum: ±Rp 1.160.000

Sekarang: ±Rp 1.912.000

6. Toyota Hilux Diesel

Kapasitas tangki: ±80 liter

Sebelum: ±Rp 1.160.000

Sekarang: ±Rp 1.912.000

7. Mitsubishi Triton

Kapasitas tangki: ±75 liter

Sebelum: ±Rp 1.087.500

Sekarang: ±Rp 1.792.500

8. Hyundai Palisade

Kapasitas tangki: ±71 liter

Sebelum: ±Rp 1.029.500

Sekarang: ±Rp 1.696.900

9. Mazda CX-5 Diesel

Kapasitas tangki: ±56 liter

Sebelum: ±Rp 812.000

Sekarang: ±Rp 1.338.400

10. Isuzu Panther Commonrail

Kapasitas tangki: ±55 liter

Sebelum: ±Rp 797.500

Sekarang: ±Rp 1.314.500

Baca Juga: Honda Jazz 2026 Resmi Rilis dengan Desain Baru dan Harga Miring, Ancam Eksistensi Mobil Listrik

Dari daftar tersebut, kendaraan dengan kapasitas tangki di atas 70 liter menunjukkan peningkatan biaya pengisian paling besar. Selisih harga antara sebelum dan sesudah kenaikan dapat mencapai ratusan ribu rupiah dalam satu kali pengisian.

Kondisi ini berdampak langsung pada kendaraan yang digunakan untuk mobilitas tinggi maupun operasional harian, termasuk di sektor logistik, pertambangan, dan perkebunan.

Perubahan harga BBM juga mendorong pengguna untuk menyesuaikan pola penggunaan kendaraan. Perencanaan perjalanan, efisiensi berkendara, serta pengaturan jadwal pengisian bahan bakar

menjadi bagian dari penyesuaian tersebut. Selain itu, kondisi kendaraan turut memengaruhi konsumsi bahan bakar sehingga perawatan rutin menjadi faktor penting dalam menjaga efisiensi penggunaan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Perusahaan analitik pelayaran Kpler mencatat aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mengalami peningkatan signifikan pada Sabtu, 18 April 2026. Dalam catatan tersebut, lebih dari 20 kapal dilaporkan berhasil melintasi jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi energi global itu.

Jumlah kapal yang melintas pada akhir pekan tersebut menjadi yang tertinggi sejak 1 Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di tengah dinamika geopolitik kawasan yang masih berfluktuasi, khususnya terkait ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Dari total kapal yang melintas, lima di antaranya diketahui terakhir mengangkut muatan dari Iran dengan jenis komoditas beragam mulai dari produk minyak hingga logam. Sementara itu, tiga kapal lainnya merupakan pengangkut LPG dengan tujuan ke negara-negara Asia yakni China dan India.

Satu kapal lainnya tercatat memiliki tujuan ke Indonesia. Kapal tersebut adalah tanker LPG berbendera Panama bernama Crave yang membawa muatan LPG dari Uni Emirat Arab menuju Indonesia. Pergerakan kapal ini menjadi bagian dari arus distribusi energi yang tetap berjalan di tengah situasi kawasan yang belum stabil.

Selain kapal pengangkut LPG, terdapat pula kapal lain yang membawa berbagai jenis komoditas energi dan industri. Kapal Akti A dan Athina diketahui mengangkut produk olahan minyak dari Bahrain dengan tujuan masing-masing ke Mozambik dan Thailand.

Baca Juga: Iran Resmi Umumkan Selat Hormuz Dibuka Penuh

Sementara itu, kapal tanker berbendera Liberia Navig8 Macallister mengirim sekitar 500 ribu barel nafta dari Uni Emirat Arab menuju Ulsan, Korea Selatan. Kapal Very Large Crude Carrier Fpmc C Lord mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah dari Arab Saudi menuju Pelabuhan Mailiao di Taiwan.

Kapal berbendera India Desh Garima juga dilaporkan membawa sekitar 780 ribu barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab menuju Sri Lanka.

Selain itu, kapal Ruby yang mengangkut pupuk dari Qatar menuju Uni Emirat Arab serta kapal tanker Merry M yang membawa petroleum coke dari Arab Saudi ke Ravenna, Italia turut melintasi jalur tersebut.

Namun, situasi di Selat Hormuz kembali berubah dalam waktu singkat. Iran dilaporkan menutup kembali jalur tersebut setelah menilai Amerika Serikat melanggar kesepakatan gencatan senjata sementara.

Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyampaikan peringatan tegas terkait penutupan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut, “setiap kapal yang mencoba melintas akan menjadi target," ucapnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (21/4/2026).

Pernyataan ini disampaikan kurang dari 24 jam setelah jalur tersebut sempat dibuka kembali untuk aktivitas pelayaran komersial.

Dalam pernyataan yang dimuat Kantor Berita Mahasiswa Iran ISNA, IRGC juga menegaskan bahwa penutupan akan berlangsung hingga Amerika Serikat mencabut blokade terhadap kapal dan pelabuhan Iran. Pihak Teheran menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

IRGC turut memperingatkan bahwa tidak ada kapal yang diizinkan bergerak dari area penjangkaran di Teluk Persia dan Laut Oman. Selain itu, disebutkan bahwa mendekati Selat Hormuz dapat dianggap sebagai bentuk kerja sama dengan pihak musuh dan berpotensi menjadi target militer.

Baca Juga: Dubes Iran Warning Tanker Pertamina Ikuti Protokol Selat Hormuz, Ranjau Laut Masih Terpasang

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyampaikan sikap resmi negaranya terkait situasi tersebut. Ia menegaskan, “Selat Hormuz berada di bawah kendali Teheran,” serta menyebut kebijakan blokade oleh Amerika Serikat sebagai langkah yang ceroboh.

Sebelumnya, pembukaan sementara Selat Hormuz terjadi seiring adanya gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sempat menyatakan bahwa jalur tersebut terbuka bagi kapal komersial yang kemudian berdampak pada penurunan harga minyak global.

Lebih dari selusin kapal komersial dilaporkan sempat memanfaatkan momentum tersebut untuk melintas. Namun, kondisi kembali berubah cepat setelah IRGC mengumumkan penutupan ulang jalur strategis itu di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kebijakan ini diambil seiring tingginya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai sudah mencukupi, serta adanya tekanan penganggaran daerah.

Kepala (Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Andi Khaeruni mengungkapkan, jumlah ASN di lingkup Pemprov Sultra saat ini sudah tergolong besar. Terlebih setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahap sejak 2023 hingga 2025.

“Jumlah PPPK yang sudah diangkat lebih dari 5 ribu pada 2025, ditambah sekitar 2.600 orang pada tahap berikutnya. Secara total sudah lebih dari 8 ribu PPPK, jika digabung dengan PNS, total ASN kita sekitar 23 ribu lebih. Ini untuk sementara dinilai cukup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, total ASN di Sultra sebelumnya sempat mencapai sekitar 26 ribu orang. Namun, jumlah tersebut mengalami penyesuaian seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun, berkisar 400-500 orang.

Baca Juga: Update Rekrutmen CPNS 2026, Cek Kembali Syarat dan Tahapan hingga Dokumen Wajibnya

Meski Pemerintah Pusat diketahui membuka seleksi CPNS 2026 di sejumlah instansi, Pemprov Sultra memilih tidak membuka formasi baru. Kecuali untuk jalur khusus seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang memiliki kuota terbatas sekitar 6-7 orang.

“Khusus IPDN itu memang sudah ada kuotanya, dan mereka memang dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan pemerintahan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh ketentuan pengelolaan anggaran, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Sementara saat ini, belanja pegawai di Sultra masih berada di kisaran 40 hingga 45 persen.

“Kalau kita tambah lagi pegawai, tentu beban anggaran makin besar. Sementara aturan mengharuskan maksimal 30 persen. Ini yang menjadi pertimbangan utama,” katanya.

Terkait PPPK, Andi menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan baru dari Pemerintah Pusat untuk membuka rekrutmen PPPK. Bahkan, ia menyebut program tersebut untuk sementara telah dihentikan.

Baca Juga: Sinyal Positif Purbaya CPNS 2026 Dibuka, Pemerintah Siapkan Formasi hingga 160 Ribu Pegawai

Meski demikian, Pemprov Sultra memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak secara massal terhadap PPPK yang telah diangkat. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan mereka, namun akan dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.

“Yang sudah dilantik tetap dipertahankan, tapi tentu ada penilaian kinerja setiap tahun. Tidak mungkin dipertahankan jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah daerah akan fokus pada optimalisasi ASN yang sudah ada, sembari menunggu kondisi keuangan daerah lebih stabil. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu, korban diketahui sedang berjalan kaki seorang diri usai pulang sekolah.

Tanpa disadari korban, pelaku yang merupakan warga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, diduga sudah membuntutinya dari belakang.

Situasi berubah mencekam ketika korban mulai curiga dan menoleh. Pelaku yang diduga sudah mengincar korban langsung menyergap dan mencekik lehernya hingga terjatuh ke tanah.

“Pelaku mencekik leher korban lalu menjatuhkannya,” ungkap Dantim Patroli Perintis Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tenggara, Bripka Boy Sagita, saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Polresta Kendari Periksa Pendiri IAI Rawa Aopa dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual

Korban yang panik sempat melakukan perlawanan sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, pelaku justru semakin agresif dengan memperkuat cengkeramannya.

Beruntung, teriakan korban didengar oleh pelajar SMA dan warga sekitar yang langsung bergegas menuju lokasi. Aksi pelaku pun berhasil digagalkan.

Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat melayangkan pukulan ke arah korban hingga menyebabkan luka pada bagian pelipis bawah mata dan mengeluarkan darah.

Tak hanya itu, pelaku juga sempat mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun, upaya kaburnya gagal setelah warga berhasil menangkapnya.

Dalam video yang diterima telisik.id, pelaku terlihat tak berdaya dengan kondisi mulut terluka, diduga akibat amukan warga. Ia kemudian digiring menuju mobil polisi.

Baca Juga: Pendiri Institut Agama Islam Rawa Aopa Konawe Selatan Dilapor Polisi Dugaan Kekerasan Seksual ke Mahasiswi

“Pelaku diamankan oleh warga, kemudian diserahkan ke Polresta,” jelas Boy.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau membenarkan kejadian tersebut.

”Ada pak, diamankan patroli perintis,” balas singkat kepada telisik.id saat dikonfirmasi via WhatsApp. (B)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kasat Reskrim Polresta Kendari melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Aiptu A. Rais Patanra membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebut, AA telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

“Iya, kami sudah memeriksa terlapor (AA), habis itu kami akan gelar perkara,” katanya saat dihubungi telisik.id, Senin (20/4/2026).

Terkait kemungkinan pelimpahan penanganan perkara ke Polda Sultra, Rais menyebut hal itu masih menunggu hasil gelar perkara.

“Nanti hasil gelar baru bisa ditahu, apakah Polda Sultra atau Polres Konsel,” ungkapnya.

Saat menjalani pemeriksaan, AA terpantau didampingi tim kuasa hukumnya, Aminuddin selaku ketua, Abdul Kadir, serta Ketua Yayasan Pendidikan dan Perguruan Tinggi Al Asri, Mardan.

Dari pihak terlapor, Aminuddin menegaskan kliennya membantah seluruh dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh mahasiswi berinisial RA. Ia menyebut, peristiwa yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan merupakan bentuk pembinaan.

"Apa yang dilakukan klien kami adalah sebuah pembinaan karena ada kejadian sebelumnya, sehingga klien kami memanggil terduga korban untuk dibina," ujarnya saat ditemui di Polresta Kendari.

Baca Juga: Pendiri Institut Agama Islam Rawa Aopa Konawe Selatan Dilapor Polisi Dugaan Kekerasan Seksual ke Mahasiswi

Kuasa hukum lainnya, Abdul Kadir, menjelaskan kronologi versi pihaknya. Ia menyebut, kliennya saat itu mendapati pelapor bersama seorang pria di dalam masjid dan menilai tindakan tersebut tidak pantas.

"Klien kami (AA) mendapati pelapor sedang melakukan perbuatan tidak pantas di masjid. Secara spontan, klien kami menegur dan menasaheti terduga korban dan menyuruhnya keluar ruangan. Adapun sentuhan pada bagian pipi itu dilakukan secara spontan bersamaan untuk menyuruh terduga korban keluar dari masjid, bukan karena niat pelecehan," jelasnya.

Terkait isu upaya damai, pihak kuasa hukum menyebut inisiatif tersebut bukan berasal dari klien mereka, melainkan difasilitasi oleh pemerintah desa setempat. Mereka juga menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan damai bukan merupakan bentuk pengakuan bersalah.

"Klien kami tetap mengatakan bahwa yang menginisiasi damai itu adalah oknum, dalam hal ini Ibu Salma Ratu, beliau tidak ada rasa untuk meminta maaf karena tidak ada hal yang beliau rasa salah yang dilakukan dalam konteks video yang di masjid itu," terangnya.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa kliennya tidak merasa bersalah sehingga tidak memiliki alasan untuk meminta maaf, meskipun telah menandatangani dokumen perdamaian sebagai bentuk penghormatan terhadap proses mediasi yang difasilitasi pemerintah desa.

Menanggapi isu adanya tekanan terhadap pelapor di lingkungan kampus, Aminuddin memastikan proses akademik tetap berjalan normal.

"Pelapor tetap berstatus mahasiswa aktif dan masih menerima beasiswa. Tidak ada tekanan atau intimidasi dari pihak kampus terkait kasus ini," tambahnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial sebelum adanya pembuktian hukum yang sah.

"Jika masyarakat mendengar atau mendapat informasi yang tidak benar agar tidak direspon, yang bergulir di sosial media jangan kita tarik dengan sesaat karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan," imbaunya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan dan Perguruan Tinggi Al Asri, Mardan, menilai pemberitaan yang berkembang tidak berkaitan langsung dengan institusi perguruan tinggi dan cenderung mengarah pada isu lama.

“Menyikapi pemberitaan yang melibatkan Dewan Pendiri YPPT Al Asri, menurut kami hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lembaga perguruan tinggi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, AA dilaporkan ke Polresta Kendari atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial AR (20).

Baca Juga: Polsek Kadatua Didesak Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiyaan Penyebab Kematian AN

Laporan tersebut diajukan pada Jumat (10/4/2026), meski peristiwa dugaan itu disebut terjadi pada 19 Januari 2026 sekitar pukul 05.00 Wita, di dalam masjid milik yayasan tersebut.

Korban mengaku, kejadian bermula sesaat setelah salat subuh berjamaah. Saat itu, ia didatangi oleh AA dan diajak berbicara sebelum diduga terjadi tindakan fisik yang tidak diinginkan.

”AA memegang pipi kiri dan pipi kanan saya, kemudian ia mencium pipi kiri dan pipi kanan saya dan ia ingin mencuim bibir saya namun saya menolak, kemudian AA langsung memeluk saya,” ungkap korban dalam keterangan tertulis yang diterima telisik.id. (A)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah kembali menetapkan kebijakan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur negara pada tahun 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kebutuhan pegawai, terutama menjelang tahun ajaran baru yang umumnya meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang telah disahkan pada Maret 2026.

Dalam regulasi tersebut, gaji ke-13 diberikan kepada berbagai kelompok penerima yang telah ditetapkan. Kebijakan ini mencakup aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan dan penerima tunjangan.

Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari penghargaan atas pengabdian aparatur kepada negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Melansir dari Detiknews, Selasa (21/4/2026), penerima gaji ke-13 tidak hanya terbatas pada pegawai aktif. Pensiunan serta penerima pensiun juga masuk dalam daftar penerima manfaat.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus bagi pegawai non ASN yang memungkinkan mereka menerima gaji ke-13 apabila memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan masa kerja yang telah ditentukan.

Berikut kategori penerima gaji ke-13 tahun 2026:

1. Aparatur negara:

PNS dan calon PNS

PPPK

Prajurit TNI

Anggota Polri

Pejabat negara

2. Kelompok lainnya:

Pensiunan

Penerima pensiun

Penerima tunjangan

Baca Juga: Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Cair Tanpa Potongan, Begini Penjelasannya

Untuk pegawai non ASN, pemberian gaji ke-13 dilakukan dengan syarat tertentu. Pegawai harus telah bekerja secara terus-menerus minimal satu tahun; atau memiliki perjanjian kerja yang mencantumkan hak atas gaji ke-13; atau ditetapkan melalui keputusan pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan ini memastikan pemberian tunjangan tetap mengacu pada aspek legalitas dan masa pengabdian.

Khusus bagi PPPK, besaran gaji ke-13 mempertimbangkan masa kerja yang telah dijalani. Pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima, namun nominalnya dihitung secara proporsional.

Sementara itu, PPPK yang belum mencapai masa kerja satu bulan kalender tidak termasuk sebagai penerima pada tahun berjalan.

Terkait jadwal pencairan, pemerintah telah menetapkan kerangka waktu melalui peraturan resmi. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 disebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026.

Hingga saat ini, tanggal pasti pencairan belum diumumkan secara rinci oleh pemerintah pusat.

Jika mengacu pada pola tahun sebelumnya, pencairan biasanya dimulai pada awal Juni. Pada tahun 2025, misalnya, pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan pada 2 Juni dan berlangsung secara bertahap.

Pola ini diperkirakan kembali diterapkan pada tahun 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam proses administrasi dan penyaluran anggaran.

Pencairan dilakukan secara bertahap di setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu, pegawai disarankan untuk memantau informasi resmi dari instansi masing-masing agar dapat mengetahui jadwal pasti penerimaan gaji ke-13. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran gaji ke-13 yang diterima oleh setiap pegawai terdiri atas beberapa komponen utama. Komponen tersebut meliputi gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan kebutuhan pokok; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; serta tambahan penghasilan berdasarkan kinerja.

Untuk pensiunan, nominal yang diterima disesuaikan dengan gaji bulanan terakhir berdasarkan golongan.

Berikut rincian besaran gaji ke-13 berdasarkan ketentuan yang berlaku:

1. Pimpinan dan anggota lembaga non struktural:

Ketua/Kepala: Rp 31.474.800

Wakil Ketua: Rp 29.665.400

Sekretaris: Rp 28.104.300

Anggota: Rp 28.104.300

2. Pegawai non ASN di lembaga non struktural setara eselon:

Eselon I: Rp 24.886.200

Eselon II: Rp 19.514.300

Eselon III: Rp 13.842.300

Eselon IV: Rp 10.612.900

3. Pegawai non ASN di instansi pemerintah dan perguruan tinggi:

a. Pendidikan SD/SMP/sederajat:

Masa kerja hingga 10 tahun: Rp 4.285.200

Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 4.639.300

Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.052.600

b. Pendidikan SMA/D1/sederajat:

Masa kerja hingga 10 tahun: Rp 4.907.700

Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 5.347.400

Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.861.500

Baca Juga: Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Dipangkas, Begini Penjelasan Resmi Purbaya

c. Pendidikan D2/D3/sederajat:

Masa kerja hingga 10 tahun: Rp 5.488.500

Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 5.966.100

Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 6.524.200

d. Pendidikan S1/D4/sederajat:

Masa kerja hingga 10 tahun: Rp 6.591.000

Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 7.160.500

Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 7.825.800

e. Pendidikan S2/S3/sederajat:

Masa kerja hingga 10 tahun: Rp 7.764.100

Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 8.357.500

Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 9.050.500

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memastikan bahwa pemberian gaji ke-13 tetap mengacu pada struktur penghasilan yang berlaku. Setiap penerima memperoleh nominal sesuai jabatan, masa kerja, serta komponen tunjangan yang melekat pada penghasilan masing-masing. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah mencatat jumlah pendaftar rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai 383.830 orang.

Angka ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Lonjakan jumlah pendaftar terjadi dalam waktu singkat. Sehari sebelumnya, total pendaftar tercatat sebanyak 284.393 orang. Dengan demikian, terjadi penambahan hampir 100 ribu pendaftar hanya dalam satu hari. Kondisi tersebut bahkan sempat memengaruhi performa situs pendaftaran.

"Yang sudah daftar totalnya 383.830, karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang website-nya itu," ujar Zulkifli Hasan, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Dana Desa 2026 Bisa Cair Melalui Koperasi Desa Merah Putih, Begini Skema dan Alur Penyalurannya

Ia menjelaskan mayoritas pelamar memilih program Koperasi Desa Merah Putih dengan jumlah mencapai 220.364 orang. Sementara itu, pendaftar untuk program Kampung Nelayan Merah Putih tercatat sekitar 64.029 orang pada data sebelumnya.

"Hari ini, 10.30 WIB dan berkembang terus, tadi totalnya 383.830 (pendaftar). Yang satu hari yang lalu, 284.393. Terdiri dari 220.364 untuk Koperasi Desa, 64.029 Kampung Nelayan. Ini sehari yang lalu. Hari ini 383.830," jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa jalur khusus. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dalam proses seleksi yang berlangsung secara transparan.

"Kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima," kata dia.

Selain proses rekrutmen, pemerintah juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, terdapat 35.408 titik lokasi yang telah memenuhi standar. Sementara itu, 25.625 titik masih dalam proses pembangunan dan 5.714 titik telah selesai dibangun.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional. Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer koperasi desa dan 5.476 pengelola kampung nelayan.

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan berstatus sebagai pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penempatan manajer koperasi desa berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan pengelola kampung nelayan berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Baca Juga: Heboh Rekrutmen Pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2025 Dibuka, Begini Penjelasannya

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Panitia Seleksi Nasional. Program ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari seluruh jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pemerintah juga memastikan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam percepatan pembentukan koperasi desa di berbagai wilayah. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi desa dapat mencapai lebih dari 30 ribu unit pada pertengahan 2026.

"30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di bawah Agrinas Pangan Nusantara," ujar Zulkifli Hasan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lowongan ini ditujukan bagi kandidat yang siap bekerja dengan disiplin serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Posisi helper/driver memiliki peran penting dalam mendukung operasional perusahaan, khususnya dalam mobilisasi barang dan kebutuhan lapangan.

Baca Juga: Kolaborasi STIKes Pelita Ibu dan LLDIKTI IX Dorong Standarisasi Pengelolaan Jurnal di Sulawesi Tenggara

Kualifikasi yang dibutuhkan:

- Pria

- Pendidikan minimal SMA/sederajat

- Mampu mengendarai kendaraan motor dan mobil

- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

- Jujur, amanah, dan disiplin

Berkas yang harus dilampirkan:

- Curriculum vitae (CV)

- Surat lamaran kerja

- Fotokopi KTP

- Fotokopi kartu keluarga (KK)

- Fotokopi ijazah SMA

Baca Juga: Stadion UHO Kendari Miliki Lintasan Lari Taraf Internasional dan Dibuka untuk Umum

- Fotokopi transkrip nilai

- Fotokopi SKCK aktif

- Fotokopi SIM A dan SIM C

Pelamar diminta untuk mengirimkan berkas lamaran secara langsung ke alamat perusahaan di Jalan Brigjen M. Yoenoes, RT 039 RW 009, Bende, Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pihak perusahaan menegaskan bahwa proses pengiriman berkas tidak dilayani melalui WhatsApp. Untuk informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi nomor 0852-5551-3535. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kegiatan yang berlangsung di auditorium kampus tersebut terselenggara melalui kolaborasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sultan Batara dan dijadwalkan selama dua hari, 20-21 April 2026.

Tercatat 80 orang peserta dari 24 perguruan tinggi turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai kampus, antara lain Akademi Manajemen Bisnis Kendari, Institut Dharma Bharata Grup, serta Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka.

Selain itu, terdapat pula Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan ‘Aisyiyah Kendari, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, serta Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna.

Dari kelompok politeknik dan sekolah tinggi, peserta berasal dari Politeknik Baubau, Politeknik Bina Husada Kendari, STIE Enam Enam Kendari, STIKes Karya Kesehatan, STIP Kendari, STMIK Bina Bangsa Kendari, STIKES IST Buton, STIKes Pelita Ibu, STIKOM 22 Januari Kendari, serta STMIK Catur Sakti Kendari.

Baca Juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Ganti 8 Kadis Pemprov, Berikut Daftarnya

Sementara dari kalangan universitas, peserta di antaranya Universitas Karya Persada Muna, Universitas Mandala Waluya, Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, serta Universitas Sulawesi Tenggara.

Bimtek tersebut juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH sebagai pemateri.

Ketua STIKes Pelita Ibu Kendari, Dr. Hj. Rosmawati Ibrahim, MS., M.Kes, menegaskan bahwa kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi momentum penting bagi institusinya untuk turut berkontribusi dalam penguatan tata kelola jurnal ilmiah.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran bapak/ibu dari LLDIKTI yang telah mempercayakan kampus kami sebagai tuan rumah. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berkontribusi dalam mendorong pengelolaan jurnal yang lebih berkualitas dan berdaya saing,” ujar Rosmawati, Senin (20/4/2026).

Ia berharap, melalui kegiatan ini, STIKes Pelita Ibu Kendari bersama perguruan tinggi lainnya mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan jurnal, sekaligus mendorong lahirnya publikasi ilmiah yang lebih bermutu.

Di sisi lain, Kepala Bagian Umum LLDIKTI IX Sultan Batara, Syahrudin, ST., MM menilai kegiatan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas jurnal di lingkungan perguruan tinggi swasta.

“Jurnal bukan hanya menjadi wadah publikasi hasil riset, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas akademik, integritas ilmiah, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelasnya.

Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor Dibekuk di Kendari, Oknum Mahasiswa Terlibat dan Aksi Capai Puluhan TKP

Menurutnya, di era keterbukaan informasi, pengelolaan jurnal dituntut semakin profesional, transparan, serta memenuhi standar yang lebih baik.

Ia pun mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan tersebut secara optimal dengan mengikuti materi secara serius dan mengimplementasikan hasilnya di masing-masing institusi.

Sementara itu, pemateri Prof. Irwansyah menekankan pentingnya penerapan standar dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Menurutnya, meskipun jurnal yang dikelola berskala lokal, penerapan standar internasional tetap diperlukan guna meningkatkan kualitas dan daya saing.

Ia menyebut, masih banyak jurnal yang belum memiliki standar pengelolaan yang seragam, baik dari aspek editorial, sistem penilaian, maupun format penulisan.

“Jurnal ini belum terstandar, sehingga perlu dilakukan standarisasi agar memiliki satu pola dan gaya yang sama,” jelasnya. (A-Adv).

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kehadiran sarana olahraga berstandar profesional ini menjadi tambahan ruang publik bagi warga yang selama ini mencari tempat berlari dengan fasilitas yang lebih aman dan nyaman.

Lintasan tersebut dibangun menggunakan material berkualitas yang dirancang menyerupai standar atletik internasional. Permukaan trek dibuat empuk dan elastis sehingga memberikan kenyamanan saat digunakan.

Karakter ini dinilai mampu membantu mengurangi risiko cedera pada sendi dan kaki, terutama jika dibandingkan dengan berlari di permukaan aspal atau jalan raya.

Baca Juga: Gubernur Sulawesi Tenggara Ganti 8 Kadis Pemprov, Berikut Daftarnya

Pengamatan telisik.id di lokasi, fasilitas running track ini beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 18.00 Wita. Pengunjung yang ingin memanfaatkan lintasan dikenakan tarif masuk sebesar Rp 10.000 per orang.

Hingga saat ini, sistem pembayaran masih dilakukan melalui transfer bank ke rekening Bank Sultra, pembayaran tunai belum tersedia di lokasi.

Khusus bagi mahasiswa UHO dan kegiatan pembinaan prestasi atlet, akses diberikan secara gratis pada waktu tertentu. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya kampus dalam mendukung pengembangan olahraga, khususnya cabang atletik di lingkungan internal.

Selain fungsi utamanya sebagai tempat berolahraga, area running track juga menawarkan suasana lingkungan yang asri.

Pepohonan yang mengelilingi kawasan stadion menciptakan udara yang relatif sejuk, terutama pada pagi dan sore hari. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pengunjung memilih lokasi tersebut sebagai tempat beraktivitas fisik.

Salah satu daya tarik yang kerap menarik perhatian pengunjung adalah sistem penyiraman rumput atau sprinkler.

Saat aktif, percikan air membentuk efek kabut tipis yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto atau merekam video, tanpa mengganggu aktivitas olahraga yang berlangsung.

Ramainya pengunjung terlihat sejak pagi hari ketika sejumlah pelari memanfaatkan lintasan untuk latihan rutin. Sebagian lainnya datang pada sore hari untuk jogging santai sambil menikmati suasana lingkungan stadion yang teduh dan terbuka.

Kopang (19), salah satu pelari amatir, mengaku merasakan perbedaan saat pertama kali mencoba lintasan tersebut. Ia menyebut kenyamanan trek menjadi salah satu alasan dirinya memilih berlatih di lokasi ini secara rutin.

"Senang sekali akhirnya ada tempat lari yang bagus di Kendari. Track-nya enak sekali di kaki, empuk, jadi rasanya beda kalau lari di aspal. Harganya juga masih masuk akal buat fasilitas sekeren ini. Ditambah ada fotografernya yang bikin kita lari jadi semangat ," ucapnya, Senin (20/4/2026).

Pengunjung lain, Usbon (18), datang bersama rekannya pada sore hari. Ia menilai suasana di sekitar lintasan menjadi nilai tambah selain fungsi utama sebagai tempat olahraga.

Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor Dibekuk di Kendari, Oknum Mahasiswa Terlibat dan Aksi Capai Puluhan TKP

"Selain buat lari, suasananya adem dan bersih. Paling suka pas sprinkler menyala, dan fotonya bagus-bagus. Jadi bisa olahraga sekalian healing. Semoga fasilitasnya terus dijaga biar awet," katanya.

Sementara itu, pihak pengelola stadion, Heriansyah (45), menyampaikan bahwa fasilitas yang masih baru ini tetap membutuhkan penyesuaian.

Ia menyebut pengelola terus berupaya melakukan pembenahan agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik saat menggunakan lintasan.

"Terkait sarana prasarana, karena ini masih baru jadi mungkin masih ada kekurangan. Tapi kami berupaya agar fasilitas ini bisa berkesan bagi para pengunjung," ujarnya. (A)

Penulis: Fandi Aldin

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dari rekaman video yang beredar luas di media sosial (sosmed), nampak korban sedang berusaha diselamatkan.

Peristiwa ini mengundang perhatian pengunjung untuk melihat kondisi korban, yang sedang digendong terbalik agar bisa kembali bernafas.

Baca Juga: Keluarga Koban Penganiayaan Desak Kapolres Wakatobi Evaluasi Kinerja Polsek Kaledupa

Kapolsek Wolo, Ipda Micerikordias, menjelaskan korban datang bersama keluarganya di Pantai Tamborasi pada Minggu pagi sekira 10.00 Wita.

"Sekira pukul 10.30 Wita, korban bersama rekannya menyewa ban pelampung untuk dipakai berenang ke area yang lebih tengah," ujar Micerikordias kepada telisik.id, Senin (20/4/2026).

Petaka datang ketika ban pelampung yang digunakan IR mendadak terbalik.

Karena panik dan tak bisa berenang, korban pun tenggelam. Meski lokasi ramai oleh pengunjung, mereka tak menyadari kejadian ini.

Salah satu keluarga baru menyadari ketika korban IR sudah tidak terlihat di atas ban pelampung.

Pencarian dari pihak keluarga sempat tak membuahkan hasil di lokasi kejadian. Setelah pencarian intens, korban ditemukan di dasar perairan sekira satu meter.

Baca Juga: Bocah Perempuan di Konawe Selatan Tewas Tenggelam di Embung, Teman Selamat Usai Ditolong Warga saat Hendak Olahraga

"Kondisi kaki tersangkut pada tali pelampung. Diduga hal tersebut yang membuat korban menyulitkan sulit naik ke permukaan saat pelampung terbalik," kata Micerikordias.

Korban sempat dibawa ke fasilitas kesehatan pemerintah untuk diberikan pertolongan.

Namun, nyawa IR tak tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Korban pun telah dimakamkan pihak keluarga. (C)

Penulis: Muhammad Israjab

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Peristiwa tersebut sontak viral di jagad maya dan tak luput dari sorotan publik dan kecaman publik yang mempertanyakan integritas Polri dalam menjalankan tugas sebagai institusi penegak hukum.

Viralnya video tersebut disinyalir karena kelambanan penanganan kasus yang dilaporkan oleh korban sejak Februari hingga April 2026 yang tak kunjung ditangani.

Ali Yopu, tokoh pemuda Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga,  menilai pihak kepolisian kurang jeli melihat kasus ini.

Berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari korban Uliyani, pelaku menerobos rumah korban pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari).

Baca Juga: Keluarga Koban Penganiayaan Desak Kapolres Wakatobi Evaluasi Kinerja Polsek Kaledupa

Ali mengungkapkan, informasi yang ia peroleh dari Polres Buton menyebut bahwa kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan delik ancaman pembunuhan. Tapi, hanya bisa dinyatakan masuk pekarangan orang lain tanpa izin.

"Hasil laporan warga sudah hampir dua bulan, tetapi belum bisa diselesaikan oleh Polsek Batauga, kemudian saat ini diambil alih oleh Reskrim Polres Buton,"  ujarnya, Senin (20/4/2026).

"Menurut kami, delik aduan masyarakat bukan memasuki pekarangan rumah orang, melainkan pengancaman pembunuhan," lanjut Ali.

Ali menyebut pelaku berjumlah 10 orang, yang menyebabkan korban mengalami trauma terlebih dengan statusnya sebagai orang tua tunggal alias janda.

Mengutip pengakuan Uliyani, Ali mengatakan para pelaku menerobos rumah korban karena sedang melakukan pengejaran terhadap orang tidak dikenal yang melakukan pelemparan rumah warga desa tetangga.

"Beberapa pelaku masuk ke rumah warga tersebut sambil berteriak, memaki, dan mengancam akan membunuh," tutur Ali.

Ali melanjutkan, para pelaku mencurigai anak Uliyani sebagai orang yang melempar rumah warga. Padahal, menurut Uliyani seperti yang dituturkan Ali, anaknya saat itu tertidur pulas di rumah neneknya.

"Saat itu pelaku satu memanggil beberapa temannya untuk datang di rumah korban dengan membawa senjata tajam. Mereka lalu berteriak dan mengancam akan membunuh anak korban," ucapnya.

Sebelumnya pihak Polsek Batauga sempat melakukan mediasi terhadap korban dan para terduga pelaku serta mereka siap menyepakati surat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama. Namun, dari pihak korban tidak dapat menyetujui sebab kasus tersebut sudah berulang kali terjadi.

Menyikapi tudingan tersebut, Polres Buton memberikan klarifikasi atas penanganan laporan warga di Kecamatan Batauga yang sempat ramai di media sosial.

Kasat Reskrim Polres Buton, Sunarton Hafala, menjelaskan bahwa dari hasil gelar perkara, dugaan tindak pidana pengancaman tidak terpenuhi secara hukum. Namun, ditemukan adanya indikasi pelanggaran lain.

?“Peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pengancaman. Namun, terdapat dugaan memasuki pekarangan orang tanpa izin,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia menambahkan, kesimpulan tersebut diambil melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan unsur pengawasan internal guna memastikan objektivitas dan akuntabilitas penanganan kasus.

?Sebagai tindak lanjut, laporan resmi telah diterbitkan dan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mulai mendalami dugaan pelanggaran memasuki pekarangan tanpa izin serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

?Sunarton menegaskan bahwa perubahan konstruksi perkara merupakan hal yang wajar dalam proses hukum, seiring berkembangnya fakta di lapangan.

Setiap laporan, kata Sunarton, akan diuji berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama proses penyelidikan.

?Menanggapi informasi yang beredar di media sosial, Sunarton memastikan narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga peningkatan status ke penyidikan, telah dilakukan.

?Polres Buton juga menegaskan komitmennya untuk tetap profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan masyarakat, serta membuka ruang bagi publik yang ingin memberikan informasi tambahan.

?Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan proses hukum, guna menghindari kesalahpahaman serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Baca Juga: Bocah Perempuan di Konawe Selatan Tewas Tenggelam di Embung, Teman Selamat Usai Ditolong Warga saat Hendak Olahraga

Diketahui, ?kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial WA (46), warga Desa Lampanairi, terkait dugaan pengancaman yang dialaminya di kediamannya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Batauga, pada Senin (13/4/2026) pekan lalu.

?Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa dipicu oleh aksi pelemparan terhadap salah satu rumah warga oleh orang tak dikenal.

Warga yang mengetahui kejadian kemudian melakukan pengejaran. Dalam situasi tersebut, terduga pelaku diduga masuk ke dalam rumah Uliyani.

?Merasa tidak nyaman dan khawatir, Uliyani kemudian melaporkannya ke Polsek Batauga. Unit Reskrim lalu melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bahan keterangan di lokasi.

?Hasil penyelidikan kemudian dibahas dalam forum gelar perkara di Satreskrim Polres Buton untuk mengkaji secara menyeluruh fakta dan unsur pidana yang mungkin terpenuhi. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Andry, selaku anak korban, mengungkapkan bahwa proses hukum atas kasus penganiayaan berat menggunakan senjata tajam jenis badik yang dialami ayahnya, La Mini, terkesan lambat dan pelaku masih bebas berkeliaran.

“Proses hukum yang berjalan terkesan lambat, sementara pelaku masih bebas di luar,” ujarnya kepada media, Senin (20/4/2026).

Peristiwa dugaan penganiayaan berat tersebut terjadi pada 6 Januari 2026 di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kaledupa pada hari yang sama dengan Nomor Surat Tanda Terima Laporan: STPL/01/I/2026/SPKT Unit Reskrim/Polsek Kaledupa.

Baca Juga: Bocah Perempuan di Konawe Selatan Tewas Tenggelam di Embung, Teman Selamat Usai Ditolong Warga saat Hendak Olahraga

Andry mengaku kecewa terhadap penanganan kasus tersebut. Menurutnya, unsur tindak pidana sudah sangat jelas, mengingat korban mengalami luka tusuk berat di bagian dada. Selain itu, bukti visum telah tersedia dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.

“Namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum. Status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lamanya proses penyelidikan yang dinilai berjalan di tempat dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tingkat kesulitan perkara diklasifikasikan menjadi perkara mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit.

Menurut Andry, kasus yang dialami ayahnya seharusnya dapat dikategorikan sebagai perkara mudah karena saksi dan alat bukti telah cukup, serta terduga pelaku telah diketahui. Dengan demikian, proses penyelidikan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat.

Ia juga merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelidikan perkara tertentu dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari.

“Namun faktanya, sudah tiga bulan lebih sejak laporan dibuat, belum juga ada kejelasan hukum atas penanganan kasus ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Kaledupa.

Mereka menilai penanganan kasus tersebut tidak dilakukan secara maksimal sehingga belum menemukan titik terang.

“Kami menilai kinerja aparat di Polsek Kaledupa tidak profesional dalam mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami ayah kami,” tambahnya.

Keluarga korban juga meminta kepada Kapolres Wakatobi untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Kaledupa.

Baca Juga: Viral Link Video Vell TikTok Blunder jadi Buruan Netizen, Begini Penjelasannya

Selain itu, mereka berharap agar Polres Wakatobi dapat mengambil alih penanganan kasus dan mengusutnya secara tuntas demi tercapainya keadilan bagi korban.

Sementara itu, Kapolsek Kaledupa, Ipda Syafaruddin, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sempat menjadwalkan gelar perkara di tingkat Polres.

“Kemarin tinggal mau gelar perkara di Polres, cuma Kasat yang baru masih asesmen di Polda,” kilah Syafaruddin.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut, Aiptu Hajarul, belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi

Telisik.id terus berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus penganiayaan terhadap La Mini. (B)

Penulis: Zulkifli Herman Tumangka

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kejadian tragis itu berlangsung pada Minggu (19/4/2026) sore WIB di Stadion Citarum, Semarang.

Bhayangkara FC U-20 yang dibela Alberto kalah 1-2 dari Dewa United U-20. Setelah peluit akhir, keributan pecah di pinggir lapangan.

Tanpa diduga, Alberto yang berposisi sebagai winger kiri tiba-tiba melayangkan tendangan tinggi ala kungfu ke arah pemain Dewa United U-20 yang sedang berdiri di luar lapangan.

Baca Juga: Sikat Chelsea 3-0 di Stamford Bridge, Man City Pepet Arsenal di Puncak Klasemen Premier League

Pemain lawan tersebut dilaporkan mengalami dislokasi bahu akibat aksi tersebut. Alberto langsung meninggalkan lokasi kejadian, seperti dikutip dari Tribunnews, Senin (20/4/2026).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, langsung memberikan konfirmasi tegas.

“Sudah dicoret di timnas Alberto Hengga. Dia pemain kunci Timnas U-20,” ujar Sumardji.

Keputusan ini diambil cepat menjelang persiapan Timnas U-20 untuk Piala AFF U-19 2026.

Pelatih Timnas U-20, Nova Arianto, sempat menyatakan bahwa hukuman masih dibahas, namun pernyataan resmi BTN sudah menyatakan Alberto dicoret.

Sanksi tambahan dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI dan liga masih menunggu hasil investigasi resmi. Banyak pihak menilai aksi ini sangat mencoreng citra sepak bola Indonesia, terutama karena terjadi di kompetisi usia muda.

Siapa Fadly Alberto Hengga?

Fadly Alberto Hengga lahir pada 22 Juni 2008 di Timika, Papua Tengah. Kini berusia 17 tahun, ia bermain untuk Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 di kompetisi EPA.

Posisi utamanya adalah winger kiri, meski serba bisa sebagai striker atau winger kanan, dilansir dari Okezone, Senin (20/4/2026).

Alberto dikenal cepat, lincah, dan memiliki insting gol tajam. Ia sempat menjadi bagian penting Timnas Indonesia U-17 dan dipuji FIFA sebagai talenta muda berpotensi. Kariernya di level senior pun sempat menjanjikan sebelum insiden ini.

Insiden ini langsung menjadi viral di media sosial. Akun Instagram pribadinya (@albrtoo_10) dibanjiri komentar keras dari netizen.

Baca Juga: Sudah Komunikasi dengan John Herdman, Luke Vickery Tinggal Tunggu Lampu Hijau PSSI

Banyak yang kecewa karena Alberto sebelumnya dianggap sebagai masa depan Timnas.

Aksi ini terjadi tepat di momentum HUT PSSI ke-96, sehingga semakin menuai kritik tajam. Para pengamat sepak bola berharap PSSI dan klub memberikan sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi talenta muda lainnya.

Kasus Fadly Alberto Hengga menjadi pengingat keras bahwa perilaku di luar lapangan bisa menghancurkan karier yang sedang menanjak.

Timnas U-20 kini harus mencari pengganti untuk skuad jelang turnamen penting mendatang. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Anak perempuan tersebut diketahui bernama Andi Mardianti alias Deva, diduga meninggal dunia karena tenggelam.

Deva ditemukan sudah tak bernyawa di dasar embung dekat Pesantren Gontor 6, Desa Pudahoa, Kecamatan Mowila, Konsel, pada Sabtu (18/4/2026), sekitar 16.10 Wita.

Menurut Kapolsek Mowila, Ipda Sukardi, kejadian ini pertama kali diketahui seorang saksi bernama Arwan (18).

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Dorong UMKM Naik Kelas Lewat UMK Academy 2026

Bermula saat saksi sedang berolahraga di sekitar lokasi kejadian. Kemudian mendengar teriakkan minta tolong dari arah embung.

"Saat mendatangi sumber suara, ia melihat seorang anak (Titi) tengah berjuang di permukaan air. Saksi segera melompat untuk menyelamatkannya," ujar Ipda Sukardi saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026) siang.

Sementara, kejadian ini bermula ketika korban bersama rekannya, Titi, sedang berada di sekitar area embung. Diduga salah satunya terjatuh, hingga berusaha menolong.

Ketika Titi berhasil diselamatkan oleh saksi Arwan, ia menyebut kalau korban Deva, masih berada di dalam air.

Lalu sakai Arwan kembali berenang ke embung untuk menyelam mencari korban Deva.

Warga di sekitar lokasi bernama Rehan (40) datang membantu proses pencarian. Naas saat ditemukan korban sudah tak bernyawa, usai tak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam.

"Ditemukan di dasar embung kondisi tak bernyawa. Langsung dievakuasi ke puskesmas Mowila, untuk mendapatkan pertolongan," ujar Sukardi.

Namun, nyawa korban tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan pemeriksaan luar dari tim medis Puskesmas Mowila sekitar pukul 17.00 WITA, yang dipimpin dr. Zulham Frisandy Dwi Saputra, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Baca Juga: Tak Mampu Bersaing dengan Pasar Pemkab Muna, PT Putra Labora Mandiri Usul Ubah HGB

"Dugaan kuat penyebab murni akibat tenggelam," kata Sukardi.

Polisi sempat menyarankan pihak keluarga korban agar dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Namun ditolak, sehingga keluarga korban memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Keluarga sudah ikhlas kejadian ini, telah menandatangani berita acara penolakan otopsi," jelasnya. (C)

Penulis: Muhammad Israjab

Editor: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Beberapa pilihan seperti aston sentul dan the upper clift dapat dipertimbangkan karena suasananya yang tenang dengan fasilitas yang juga lengkap. Untuk pemesanan, mungkin Anda dapat mempertimbangkan OTA seperti Traveloka karena lebih praktis dan terorganisir. Berikut ini lima hotel dengan nuansa alam yang nyaman untuk menginap di Bogor.

1. Aston Sentul Lake Resort & Conference Center

Aston Sentul memberikan pengalaman menginap dengan suasana alam yang masih terasa karena lokasinya dekat dengan area perbukitan Sentul. Dengan harga mulai dari Rp 1.5 jutaan, hotel ini dilengkapi fasilitas seperti WiFi, kolam renang, serta kamar yang bersih dan nyaman.

Pelayanan staf yang ramah dan pilihan makanan yang bervariasi berdasarkan ulasan di Traveloka turut menambah kenyamanan selama menginap. Akses menuju berbagai destinasi seperti JungleLand Adventure Theme Park, Sentul Highlands Golf Club, dan Gunung Pancar juga cukup mudah sehingga cocok untuk liburan singkat maupun akhir pekan.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Hotel dan Resor Strategis Dekat Danau Toba dengan Pemandangan Menakjubkan

2. The Alana Hotel & Conference Center

The Alana Hotel & Conference Center menghadirkan perpaduan antara kenyamanan modern dan sentuhan alam di kawasan Sentul City. Dengan harga mulai dari Rp 1.4 jutaan, hotel ini memiliki fasilitas lengkap seperti resepsionis 24 jam, WiFi, dan kolam renang. Pemandangan sekitar yang hijau memberikan suasana lebih rileks, meskipun lokasinya masih dekat dengan pusat kota.

Kamar yang bersih serta pilihan makanan yang beragam membuat pengalaman menginap terasa lebih menyenangkan. Lokasinya juga strategis karena dekat dengan Sentul International Convention Center, Ah Poong Sentul, dan Mall Bellanova.

3. Grand Savero Hotel Bogor

Grand Savero Hotel Bogor menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin tetap dekat dengan pusat kota tanpa kehilangan nuansa asri. Dengan harga mulai dari Rp 500 ribuan, hotel ini menawarkan fasilitas seperti resepsionis 24 jam, WiFi, serta kolam renang indoor yang cukup luas.

Lingkungan sekitar yang masih hijau memberikan suasana nyaman untuk beristirahat. Selain itu, kualitas makanan yang baik serta pelayanan staf yang ramah turut menunjang pengalaman menginap. Lokasinya sangat strategis karena dekat dengan Kebun Raya Bogor, Lippo Plaza Keboen Raya, dan Tugu Kujang.

4. Novotel Bogor Golf Resort & Convention Center

Novotel Bogor Golf Resort & Convention Center dikenal dengan area hijau yang luas dan suasana tenang yang cocok untuk liburan keluarga maupun sekadar beristirahat. Dengan harga mulai dari Rp 900 ribuan, hotel ini menyediakan fasilitas lengkap seperti kolam renang, WiFi, serta area bermain anak.

Berdasarkan informasi di Traveloka, keberadaan taman dan lanskap hijau membuat suasana menginap terasa lebih sejuk dan nyaman. Pelayanan staf yang ramah serta pilihan makanan yang beragam menjadi nilai tambah tersendiri. Lokasinya juga cukup mudah dijangkau dan dekat dengan Lippo Plaza Bogor.

Baca Juga: Rekomendasi Hotel Magelang, Cozy dan Nyaman untuk Keluarga

5. Amanuba Hotel & Resort Rancamaya

Amanuba Hotel & Resort Rancamaya menawarkan pengalaman menginap dengan nuansa alam yang lebih santai dan harga yang relatif terjangkau, mulai dari Rp 300 ribuan. Hotel ini dilengkapi fasilitas seperti resepsionis 24 jam, WiFi, dan kolam renang luas yang cocok untuk berbagai usia.

Lingkungan yang hijau serta suasana yang tenang menjadikannya pilihan tepat untuk beristirahat. Kamar yang bersih dan nyaman serta konsep yang ramah keluarga membuat hotel ini cocok untuk liburan bersama. Lokasinya juga dekat dengan Kuntum Farmfield sehingga bisa menjadi tambahan aktivitas selama menginap.

Memilih hotel bernuansa alam di Bogor dapat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan menginap di pusat kota yang padat. Suasana yang lebih sejuk dan pemandangan hijau membantu menciptakan waktu istirahat yang lebih berkualitas, baik untuk liburan singkat maupun perjalanan bersama keluarga.

Agar rencana menginap berjalan lebih lancar, Anda dapat mempertimbangkan berbagai pilihan hotel sesuai kebutuhan melalui Traveloka. Dengan begitu, pengalaman liburan di Bogor bisa terasa lebih nyaman dan terencana dengan baik. (Adv)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Fenomena viral di media sosial kembali menunjukkan pola yang berulang; sebuah nama mendadak mencuat, diikuti dengan potongan gambar dan klaim video berdurasi tertentu yang beredar tanpa kejelasan sumber.

Nama Vell atau Vellisa menjadi perbincangan setelah kata kunci “Vell TikTok Blunder” muncul di berbagai platform pencarian.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Vell merupakan kreator konten di TikTok. Sejumlah potongan gambar yang dikaitkan dengan dirinya beredar luas, memicu rasa penasaran warganet untuk menelusuri kebenaran di balik konten tersebut.

Peningkatan pencarian terjadi dalam waktu singkat, terutama di kalangan pengguna media sosial aktif.

Di sisi lain, belum terdapat konfirmasi resmi terkait keaslian gambar maupun video yang dikaitkan dengan nama tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi publik.

Baca Juga: Sosok Syakirah Dikenal 2 Tanda dan Tindik Hidung, Kembali Viral dengan Video 7 Menit 16 Part

Kronologi Viral dan Spekulasi yang Muncul

Melansir dari laman Fajar, Senin (20/4/2026), sejumlah gambar yang beredar disebut sebagai tangkapan layar dari video berdurasi lebih panjang. Klaim yang berkembang menyebutkan durasi video berkisar antara delapan hingga sepuluh menit, meskipun tidak ada bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Kemunculan gambar kedua yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu dengan ciri khas seperti tato memicu spekulasi lanjutan. Warganet mulai mengaitkan berbagai potongan informasi, meskipun tidak semua memiliki dasar yang jelas atau dapat dipastikan kebenarannya.

Beragam klaim mengenai keberadaan tautan video penuh juga mulai bermunculan. Sebagian pihak mengaku memiliki akses terhadap konten tersebut, sementara lainnya membagikan tautan yang belum tentu aman atau valid.

Risiko Keamanan di Balik Link Viral

Maraknya pencarian terhadap tautan video viral sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tautan yang beredar berpotensi mengarah pada situs berbahaya yang dapat mencuri data pribadi atau menyebarkan perangkat lunak berbahaya.

Baca Juga: Viral Link Video Syakirah 7 Menit Terbagi 16 Part, Begini Penjelasannya

Pengguna internet diimbau untuk berhati-hati terhadap tautan yang tidak jelas sumbernya. Mengakses link sembarangan dapat berisiko terhadap keamanan perangkat maupun informasi pribadi, terutama jika tautan tersebut meminta izin tertentu atau mengarahkan ke situs mencurigakan.

Selain itu, penyebaran konten yang belum terverifikasi juga dapat berdampak pada pihak yang dikaitkan. Identitas seseorang bisa terdampak meskipun belum ada kepastian mengenai keterlibatan atau keaslian materi yang beredar.

Fenomena ini kembali menegaskan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Pengguna diharapkan lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan konten, serta tidak mudah terpengaruh oleh tren viral yang belum memiliki kejelasan fakta. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Haliana selaku Ketua KONI Wakatobi.

Rakerkab ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta merumuskan program kerja ke depan, khususnya dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Wakatobi.

Dalam sambutannya, Haliana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim kerja KONI Wakatobi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasinya dalam menjalankan kepengurusan masa bakti 2025-2029.

Baca Juga: Eks Ketua KONI Sultra Diperiksa Polda Dugaan Penggelapan Dana Rp 11 Miliar

Haliana berharao seluruh jajaran KONI dapat semakin solid dalam menjalankan program pembinaan atlet.

"Sehingga mampu melahirkan prestasi olahraga yang kompetitif dan berdaya saing," kata Haliana.

Baca Juga: Haliana Jabat Ketua KONI Wakatobi, Pimpinan Sulawesi Tenggara Tantang Prestasi

Haliana juga menekankan bahwa tema Rakerkab kali ini, yakni “Mewujudkan Prestasi Olahraga Wakatobi yang Kompetitif dan Berdaya Saing untuk Wakatobi Sentosa yang Berkelanjutan”, harus menjadi komitmen bersama seluruh pengurus dan cabang olahraga.

Menurutnya, pembinaan atlet yang berkelanjutan serta dukungan semua pihak menjadi kunci utama dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Rakerkab KONI Wakatobi ini turut dihadiri oleh pengurus KONI, perwakilan cabang olahraga, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang konkret dan terukur demi kemajuan olahraga di Wakatobi. (C)

Penulis: Zulkifli Herman Tumangka

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Senin (20/4/2026), bersamaan dengan pelantikan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Adapun nama-nama pejabat yang dilantik dan mengalami rotasi jabatan yakni:

1. Muhammad Rajulan dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sultra.

2. Muhammad Fadlansyah dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus PLH Sekda Sultra

Baca Juga: Gubernur Sultra Tegaskan Seleksi Jabatan Berbasis Kompetensi dan Integritas

3. J. Rober dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda.

4. Mustakim dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

5. Andrian dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra.

6. Andi Syahrir dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra (Kominfo).

7. Dewi Rostaria dilantik sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.

Baca Juga: Enggan Komen Soal Asrun Lio Mundur dari Jabatan Sekda Sultra, Gubernur: Tanya Bersangkutan Saja

8. Wawan Arianto dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Pemprov Sultra.

Dalam prosesi pelantikan, Andi Sumangerukka terlebih dahulu menanyakan kesiapan para pejabat sebelum pengambilan sumpah jabatan.

Ia kemudian melanjutkan dengan pernyataan pelantikan, “Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini saya, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari," pungkasnya. (C)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama bagi para pencari kerja yang menargetkan karier sebagai aparatur sipil negara.

Informasi mengenai jadwal, formasi, serta persyaratan menjadi hal krusial yang terus dipantau oleh calon pelamar di berbagai daerah. Pemerintah melalui kementerian terkait masih melakukan sejumlah penyesuaian sebelum pengumuman resmi dirilis.

Hingga pertengahan April 2026, jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS belum diumumkan. Proses persiapan masih berlangsung, mencakup aspek anggaran, kebutuhan formasi, serta kesiapan teknis pelaksanaan seleksi. Kondisi ini membuat calon peserta diimbau untuk tidak terburu-buru, melainkan memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pengumuman jadwal tidak dapat dilakukan tanpa kesiapan matang dari seluruh aspek pendukung.

"Kita sudah mengajukan kepada Menteri Keuangan mengenai kesiapan anggarannya begitu kan. Nggak bisa ujug-ujug kita umumkan, nggak bisa. Harus tahu kompetensinya," ungkapnya, seperti dikutip dari Detik, Senin (20/4/2026).

Jadwal Seleksi CPNS 2026

Meski belum ada kepastian resmi, pola seleksi tahun sebelumnya dapat menjadi acuan awal. Pendaftaran CPNS biasanya dibuka pada rentang Agustus hingga September, dengan tahapan seleksi berlanjut hingga awal tahun berikutnya.

Perkiraan ini memberikan ruang bagi pelamar untuk menyusun strategi persiapan sejak dini, termasuk mempelajari materi ujian dan melengkapi dokumen administrasi.

Pemerintah masih menyesuaikan berbagai komponen penting sebelum menetapkan jadwal final. Faktor seperti kebutuhan instansi, kesiapan sistem, serta stabilitas anggaran menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pelaksanaan seleksi.

Baca Juga: Tes CPNS 2026 Disebut Ada Pengecekan Riwayat Medsos, Begini Penjelasan Kepala BKN

Formasi Seleksi CPNS 2026

Kebutuhan formasi CPNS tahun 2026 diperkirakan cukup besar. Hal ini berkaitan dengan jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, kebutuhan formasi mencapai sekitar 160 ribu posisi yang tersebar di berbagai instansi pusat dan daerah.

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," sebut Rini Widyantini pada Selasa (24/02/2026).

Formasi tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga baru, termasuk dari kalangan lulusan baru yang diharapkan dapat memperkuat birokrasi.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa angka final formasi masih dalam tahap pembahasan.

"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemetaan kebutuhan ASN sedang dilakukan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu MenPAN-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu," ujarnya.

Syarat Daftar Seleksi CPNS 2026

Pelamar CPNS 2026 diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan umum yang telah ditetapkan. Syarat tersebut antara lain meliputi status sebagai Warga Negara Indonesia, batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau 40 tahun untuk jabatan tertentu, serta tidak memiliki catatan pidana dengan hukuman berat.

Selain itu, pelamar tidak boleh pernah diberhentikan secara tidak hormat dari instansi pemerintah maupun swasta, serta tidak sedang berstatus sebagai ASN aktif, anggota TNI, atau Polri. Ketentuan lain mencakup larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan kewajiban memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar.

Kondisi kesehatan jasmani dan rohani juga menjadi syarat penting, mengingat tugas ASN menuntut kesiapan fisik dan mental. Pelamar juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

Dokumen Pendaftaran Seleksi CPNS 2026

Dalam proses pendaftaran, pelamar wajib menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai bagian dari seleksi administrasi. Dokumen tersebut meliputi pas foto berlatar belakang merah, Kartu Keluarga, swafoto, serta Kartu Tanda Penduduk.

Selain itu, pelamar juga harus mengunggah ijazah, transkrip nilai, serta dokumen tambahan seperti sertifikat pendidik atau STR bagi profesi tertentu. Format dan ukuran file telah ditentukan, sehingga pelamar perlu memastikan dokumen sesuai ketentuan sebelum diunggah.

Persyaratan dokumen dapat berbeda pada setiap instansi, sehingga pelamar diharapkan memeriksa informasi resmi pada laman instansi tujuan. Ketelitian dalam tahap ini menjadi penentu kelolosan pada seleksi administrasi.

Baca Juga: Surat MenPAN-RB Pendaftaran CPNS 2026 Terbit, Begini Penjelasan Formasi dan Syarat Umumnya

Alur Seleksi CPNS 2026

Proses seleksi CPNS terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tahap pertama adalah pendaftaran akun melalui portal SSCASN, di mana pelamar mengisi data diri dan mengunggah dokumen awal.

Selanjutnya, pelamar memilih formasi yang diinginkan dan melengkapi biodata serta dokumen pendukung. Tahap ini diikuti dengan seleksi administrasi yang menentukan apakah pelamar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahapan berikutnya adalah seleksi kompetensi yang menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Nilai yang diperoleh akan diolah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk passing grade dan kebijakan afirmasi.

Bagi peserta yang lolos, proses berlanjut ke Seleksi Kompetensi Bidang sebelum akhirnya memasuki tahap pengumuman kelulusan. Pada tahap akhir ini, peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan pemberkasan sebagai syarat pengangkatan.

Dengan seluruh tahapan tersebut, seleksi CPNS 2026 menuntut kesiapan yang matang dari setiap pelamar. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan mempersiapkan diri sejak awal agar dapat mengikuti proses seleksi secara optimal. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah memastikan akan menghentikan impor bahan bakar jenis solar mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini berjalan seiring penerapan biodiesel 50 persen atau B50 yang berbasis minyak kelapa sawit sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyampaikan langsung rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk menggantikan ketergantungan pada impor solar.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran, seperti dikutip dari Antara, Senin (20/4/2026).

Kebijakan ini, menurutnya, tidak berdiri sendiri. Pemerintah melihat potensi besar komoditas kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia untuk diolah menjadi sumber energi alternatif.

Baca Juga: Heboh Hasil Uji Lab Biodiesel B50 Segera Masuk SPBU Bikin Mesin Cepat Korosi, Begini Penjelasannya

Pemanfaatan sawit dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi beban impor bahan bakar fosil.

Amran menjelaskan bahwa pengembangan energi berbasis sawit tidak hanya terbatas pada biodiesel. Pemerintah juga tengah mendorong inovasi untuk menghasilkan bensin dan etanol dari bahan yang sama. Upaya ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Dalam pengembangannya, pemerintah menggandeng PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk melakukan uji coba produksi bensin berbasis sawit dalam skala kecil.

Skema ini disiapkan sebagai tahap awal sebelum diperluas ke produksi industri dalam skala besar apabila hasilnya dinilai memenuhi standar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Selain agenda terkait energi, kunjungan Amran ke Surabaya juga mencakup peninjauan sejumlah inovasi teknologi yang dikembangkan oleh ITS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah traktor listrik yang dinilai lebih efisien dan hemat dibandingkan traktor berbahan bakar konvensional.

Kementerian Pertanian langsung melakukan pemesanan sebanyak 10 unit traktor listrik tersebut untuk keperluan uji coba di lapangan. Teknologi ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Baca Juga: BBM Biodiesel B50 Siap Edar ke Seluruh SPBU di 2026, Simak Kisaran Harganya

"Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat," ucapnya.

Kehadiran Amran di Surabaya juga dalam rangka memberikan pidato kunci pada wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Grha ITS. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi di sektor energi dan pertanian.

Implementasi B50 yang direncanakan mulai pertengahan 2026 menjadi bagian dari transisi energi nasional yang terus didorong pemerintah. Selain mengurangi impor, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri serta membuka peluang pengembangan industri berbasis energi terbarukan. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pemerintah Iran menyatakan tidak akan menghadiri putaran kedua perundingan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Keputusan tersebut muncul setelah langkah Washington yang memperketat blokade terhadap pelabuhan Iran, yang dinilai memperburuk situasi diplomatik yang sudah rapuh.

Melansir AFP, Senin (20/4/2026), sikap Iran ini dipengaruhi oleh sejumlah perkembangan terbaru, termasuk tindakan militer Amerika Serikat yang menargetkan kapal berbendera Iran di tengah upaya penegakan blokade laut.

Kondisi tersebut menambah kompleksitas hubungan kedua negara yang sebelumnya telah memasuki fase negosiasi tanpa hasil konkret.

Stasiun penyiaran pemerintah IRIB mengutip sumber internal yang menegaskan, "saat ini tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan Iran-AS berikutnya". Pernyataan ini memperjelas posisi Teheran yang menilai situasi belum kondusif untuk melanjutkan dialog.

Sumber lain yang dikutip kantor berita Fars dan Tasnim menyebutkan, "suasana keseluruhan tidak dapat dinilai sangat positif". Mereka juga menambahkan bahwa pencabutan blokade oleh Amerika Serikat menjadi prasyarat utama sebelum negosiasi dapat dilanjutkan.

Baca Juga: Iran Resmi Umumkan Selat Hormuz Dibuka Penuh

Sementara itu, kantor berita resmi IRNA menyoroti kebijakan Washington yang dianggap tidak realistis. Dalam laporannya disebutkan bahwa blokade serta "tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak realistis" dari Amerika Serikat menjadi penghalang utama dalam proses diplomasi.

IRNA juga menegaskan bahwa "dalam keadaan ini, tidak ada prospek yang jelas untuk negosiasi yang bermanfaat".

Situasi ini terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata selama dua pekan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Gencatan senjata tersebut sebelumnya menghentikan konflik yang dipicu serangan mendadak pada 28 Februari, namun kini kembali berada di ujung ketidakpastian.

Sejauh ini, hanya satu sesi perundingan yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad pada 11 April. Pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan, meskipun upaya untuk melanjutkan dialog sempat direncanakan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya telah menawarkan kesepakatan kepada Iran.

Dalam unggahannya, ia mengatakan, "Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya".

Namun, ia juga mengingatkan kemungkinan tindakan lebih lanjut jika kesepakatan tidak tercapai.

Ketegangan meningkat setelah Iran sempat menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi global. Penutupan tersebut berdampak pada distribusi minyak dan gas dunia, mengingat selat tersebut merupakan salah satu jalur utama pengiriman energi internasional.

Sebagai respons, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pendapatan minyak Iran, namun di sisi lain memicu reaksi keras dari Teheran.

Dalam perkembangan terbaru, Trump mengungkapkan bahwa sebuah kapal berbendera Iran mencoba menembus blokade. Ia menyatakan, "berusaha melewati blokade angkatan laut kami, dan itu tidak berjalan baik bagi mereka." Ia menambahkan bahwa kapal tersebut dihentikan setelah kapal perusak Amerika "membuat lubang di ruang mesin", dan kini telah diamankan oleh marinir AS.

Kapal tersebut diketahui bernama Touska dan disebut berada dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat karena dugaan aktivitas ilegal sebelumnya. Insiden ini semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sudah berada dalam kondisi tegang.

Iran sebelumnya sempat membuka kembali Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026), sebagai respons terhadap gencatan senjata di Lebanon. Namun, selat tersebut kembali ditutup sehari kemudian sebagai bentuk reaksi terhadap blokade yang masih diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Garda Revolusi Iran juga mengeluarkan peringatan tegas terkait aktivitas di wilayah tersebut. Mereka menyatakan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas tanpa izin "akan dianggap sebagai kerja sama dengan musuh, dan kapal yang melanggar akan menjadi sasaran".

Baca Juga: India Ejek Trump Tak Bisa Buka Blokade Laut Iran, Selat Hormuz Dikira Media Sosial

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menilai langkah Washington sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Ia menyebut blokade tersebut sebagai "pelanggaran" terhadap gencatan senjata dan sebagai bentuk hukuman kolektif yang tidak sah terhadap rakyat Iran.

Data pelacakan menunjukkan bahwa aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sempat kembali normal dalam waktu singkat. Namun, situasi kembali berubah ketika ketegangan meningkat dan jalur tersebut kembali kosong dari kapal pada Minggu (19/4/2026).

Sejumlah insiden berupa tembakan dan ancaman terhadap kapal komersial juga dilaporkan terjadi di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur strategis tersebut masih berada dalam risiko tinggi, seiring belum adanya kepastian terkait kelanjutan proses diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebab, kata Darwin yang juga Bupati Muna Barat (Mubar) itu, bila orang lain yang terpilih pada Pilkada 2024 lalu, Muna-Mubar akan selalu ribut seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya.

Di mata pria yang karib disapa DW itu, Bachrun dianggap sebagai orang tuannya. Istrinya, Sitti Leomo, merupakan dosennya saat kuliah di Universitas Halu Oleo (UHO). Karenanya, saat mereka sama-sama mencalonkan diri sebagai bupati, ia mendukung full Bachrun yang berpasangan dengan La Ode Asrafil Ndoasa.

"Waktu Pilkada, saya dukung full Bachrun. Keluarga saya arahkan pilih Bachrun," kata DW.

Baca Juga: Pemkab Muna Teken MoU dengan BPSDMP Kemenhub untuk Peningkatan Mutu SDM Bidang Trasportasi

DW mengaku, tidak ada bedanya dengan Bachrun. Mereka sama-sama ikhlas membangun daerah. Hanya saja, kondisinya saat ini berbeda. Daerah tertimpa badai efisiensi anggaran. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dan Mubar agak sulit menjawab program-program pembangunan. Namun ia yakin, bila kondisi keuangan daerah sudah membaik, bersama Bachrun komitmen membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya bersama Bachrun komitmen membangun. Jadi, jangan sepenggal-penggal melihat pembangunan," katanya.

Sebagai ketua partai, DW mengintruksikan Fraksi Golkar DPRD Muna untuk mendukung program Pemkab Muna. Industrialisasi Jati yang menjadi visi-misi Bachrun Labuta-La Ode Asrafil Ndoasa.

Baca Juga: Bupati Bachrun dan Darwin Kolaborasi Majukan Muna-Muna Barat Sambil Singgung Efisiensi Anggaran

"Fraksi Golkar di DPRD Muna harus mendukung apa yang menjadi program Pemkab Muna," instruksinya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna, Muhamad Natsir Ido mengatakan, apa yang diinstruksi Ketua DPD I Golkar, La Ode Darwin akan ditindaklanjuti. Fraksi Golkar akan terus berkoordinasi bersama Pemkab Muna dalam rangka mendukung program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Instruksi dari pak ketua (DW), kami siap jalankan," tandas Ketua DPD II Golkar Muna itu, Minggu (19/4/2026). (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kedua pelaku masing-masing berinisial RA (34) dan JA (19). Salah satunya, JA, diketahui merupakan oknum mahasiswa.

Keduanya ditangkap pada Minggu (19/4/2026), sekitar pukul 03.30 Wita, di Jalan Laode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia.

Kapolsek Poasia, AKP Ismunandar mengungkapkan, penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari laporan korban berinisial RI, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Kendari.

“Peristiwa pencurian itu terjadi pada Kamis (16/4/2026), sekitar pukul 16.00 Wita. Korban memarkir motor Yamaha Aerox di depan Apotek Irfana dan masuk tanpa mencabut kunci kontak,” ungkapnya, Minggu (19/4/2026).

Baca Juga: Prajurit TNI AU Lanud Haluoleo Diperiksa Polisi Dugaan Curanmor, Komandan: Tidak Ada Toleransi jika Bersalah

Sekitar 40 menit kemudian, korban menyadari kunci motornya sudah tidak ada. Saat kembali ke lokasi parkir, motor tersebut juga telah hilang.

Berbekal laporan tersebut, tim gabungan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku.

“Saat proses penangkapan, pelaku RA sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur,” jelas Ismunandar.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy dan satu unit Yamaha Aerox.

Baca Juga: Residivis Spesialis Curanmor Dibekuk, 73 Motor Diamankan dari 74 TKP

Berdasarkan hasil interogasi, RA diketahui telah beraksi di 18 tempat kejadian perkara (TKP). Sementara JA mengaku terlibat dalam 30 TKP di wilayah hukum Kota Kendari.

Modus yang digunakan keduanya yakni mengincar kendaraan yang tidak menggunakan kunci ganda.

Sementara itu, hasil pantauan telisik.id di lapangan, kedua pelaku sempat diamankan di Mapolsek Poasia untuk menjalani pemeriksaan awal. Selang beberapa saat, keduanya kemudian diserahkan ke Polresta Kendari untuk penanganan lebih lanjut. (C)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta

ESKALASI konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran menandai babak baru ketidakpastian global. Dampaknya tidak hanya terasa pada stabilitas energi dunia, tetapi juga langsung menekan ekonomi domestik dibanyak negara termasuk Indonesia melalui potensi inflasi, kenaikan harga energi, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Dalam situasi ini, negara dituntut bergerak cepat, adaptif, dan efisien. Karena itu, isu dan rencana reshuffle kabinet menjadi lebih dari sekadar agenda politik rutin, ia adalah ujian nyata kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan pemerintahan mampu merespons krisis secara efektif.

Kabinet Gemuk dan Respons yang Tertinggal

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan hanya pada tekanan eksternal, tetapi juga pada desain internal kekuasaan. Struktur kabinet yang besar sering kali menciptakan persoalan klasik: tumpang tindih kewenangan, koordinasi berlapis, dan lambannya pengambilan keputusan.

Dalam merespons dampak konflik global, pemerintah memang menunjukkan langkah-langkah melalui rapat lintas kementerian dan pernyataan beberapa Menteri dan Presiden Prabowo bahwa kondisi nasional terkendali. Namun kebijakan yang terlalu luas justru berisiko menghasilkan respons yang normatif dan tidak terasa langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, publik mulai merasakan dampak nyata, kekhawatiran atas kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya energi, dan tekanan ekonomi rumah tangga. Di sinilah muncul kesenjangan antara narasi pemerintah dan realitas di lapangan. Pemerintah terlihat bekerja, tetapi belum tentu dirasakan efektif. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya memperlemah respons kebijakan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden.

Baca Juga: Jejak Amal, Derajat Abadi: Dunia Digital dan Keadilan Ilahi

Krisis dan Pentingnya Kecepatan Respons

Dalam perspektif manajemen krisis, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama. Ian I. Mitroff menegaskan bahwa kegagalan organisasi dalam menghadapi krisis sering kali disebabkan oleh struktur yang tidak mampu merespons secara efektif, bukan karena kekurangan sumber daya.

Sementara itu, Arjen Boin menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam krisis ditentukan oleh tiga hal: kemampuan membaca situasi, kecepatan mengambil keputusan, dan kemampuan membangun kepercayaan publik. Dalam kabinet yang gemuk, ketiga aspek ini justru rentan terganggu.

Banyaknya aktor dalam struktur pemerintahan memperpanjang rantai koordinasi, sehingga keputusan strategis menjadi lambat dan komunikasi publik tidak konsisten. Hal ini sejalan dengan konsep sensemaking dari Karl E. Weick yang menekankan pentingnya respons cepat dalam memahami dan merespons perubahan. Struktur yang terlalu kompleks justru menghambat proses tersebut.

Budaya Politik dan Distorsi Kinerja

Persoalan kabinet gemuk tidak bisa dilepaskan dari budaya politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba menjelaskan bahwa dalam budaya politik rasional, kebijakan publik harus berbasis kepentingan umum dan pertimbangan objektif.

Namun dalam praktiknya, kabinet besar sering kali merupakan hasil kompromi politik. Akibatnya, birokrasi tidak sepenuhnya berorientasi pada kinerja, melainkan pada distribusi kekuasaan. Dalam perspektif Max Weber, kondisi ini menyimpang dari prinsip birokrasi rasional-legal yang menekankan efisiensi dan profesionalisme.

Ketika jabatan lebih mencerminkan akomodasi politik daripada kebutuhan organisasi, maka efektivitas pemerintahan menjadi sulit dicapai.

Baca Juga: Hormuz Tutup, Indonesia Keok? Ubah Ancaman Perang Timur Tengah Jadi Peluang

Reshuffle sebagai Koreksi Strategis

Dalam konteks ini, reshuffle kabinet seharusnya tidak berhenti pada pergantian figur. Lebih dari itu, reshuffle harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi struktural terhadap desain pemerintahan.

Perampingan kabinet menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas. Struktur yang lebih sederhana memungkinkan koordinasi yang lebih cepat, keputusan yang lebih responsif, dan kebijakan yang lebih terarah. Selain itu, reshuffle juga harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, dengan menempatkan individu berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Tanpa langkah ini, reshuffle hanya akan menjadi rutinitas politik tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pemerintahan. Krisis global menuntut negara untuk bergerak cepat dan tepat. Dalam situasi seperti ini, kabinet yang besar justru berisiko menjadi beban, bukan kekuatan. Karena itu, reshuffle kabinet menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan mendasar.

Presiden Prabowo Subianto kini berada pada titik krusial: memilih mempertahankan stabilitas politik dengan kabinet gemuk, atau mengambil langkah berani untuk merampingkan struktur pemerintahan demi efektivitas dan kepercayaan publik.

Dalam era krisis, negara tidak membutuhkan kabinet yang besar, tetapi kabinet yang bekerja cepat, tepat, dan terasa. Dan itu hanya bisa dicapai jika keberanian politik ditempatkan di atas kompromi kekuasaan. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Konflik ini dikenal sebagai Cod Wars atau Perang Ikan Kod, serangkaian konfrontasi laut antara Islandia dan Inggris yang berlangsung dari 1958 hingga 1976.

Bukan perang biasa dengan bom atau tembakan massal. Ini perang khas abad ke-20 seperti tabrakan kapal, pemotongan jaring ikan, ancaman diplomatik, dan ketegangan yang membuat markas NATO di Brussels gelisah berat.

Mengapa Bisa Meledak?

Setelah Perang Dunia II, stok ikan kod di perairan Islandia semakin habis karena kapal trawler Inggris menangkap secara masif.

Bagi Islandia, ikan kod adalah emas biru, menyumbang 80-90% ekspor negara itu. Sementara bagi Inggris, fish dan chips adalah makanan kebanggaan nasional yang pasokannya harus dijaga.

Islandia, yang baru lepas dari Denmark tahun 1944, memutuskan memperluas batas laut teritorialnya untuk melindungi laut sendiri, dilansir dari Tempo, Selasa (19/4/2026).

Kronologi Tiga Ronde Sengit

- Perang Cod Pertama (1958–1961)

Islandia tetapkan batas 12 mil laut. Inggris tolak dan kirim kapal perang Royal Navy sebagai pengawal trawler.

Coast Guard Islandia pakai taktik ramming dengan sengaja nabrak kapal Inggris untuk putuskan jaring ikan mereka. Hasilnya pada tahun 1961, Inggris akhirnya mengakui batas 12 mil setelah negosiasi panjang.

Baca Juga: Unik: Tak Ada Anak Lahir 20 Tahun, Desa Ini Kini Dihuni Ratusan Boneka

- Perang Cod Kedua (1972–1973)

Islandia naikkan jadi 50 mil laut. Konflik makin panas, ratusan kali tabrakan kapal terjadi.

Islandia ancam tutup pangkalan NATO di Keflavik yang merupakan titik strategis bagi pertahanan Barat saat Perang Dingin. Dari ancaman itu Inggris mundur dan akui batas 50 mil dengan kuota terbatas.

- Perang Cod Ketiga (1975–1976)

Islandia tetapkan batas 200 mil laut. Lebih dari 200 insiden tabrakan. Kapal destroyer Inggris turun tangan, satu kapal Coast Guard Islandia sempat ditembak tapi tak tenggelam.

Perang tersebut membuat Inggris rugi ekonomi besar karena kapal-kapalnya terus diusir. Di tahun 1976 Inggris menyerah total dan mengakui batas 200 mil milik Islandia.

Mengapa Islandia Menang Telak?

- Ekonomi Islandia 100?rgantung pada ikan, mereka lebih nekat dan gigih.

- Taktik gerilya laut yang cerdik dari kapal kecil Coast Guard.

- Ancaman tutup pangkalan NATO di Keflavik bikin Inggris dan sekutu AS ketakutan.

- Dukungan hukum internasional yang mulai mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil.

Baca Juga: Unik: Kawah Gunung Berapi di Meksiko Disulap jadi Lapangan Sepak Bola

Dampak hingga Kini

Melansir dari historia.id, Minggu (19/4/2026), Islandia sukses lindungi perairannya dan bangun industri perikanan modern yang kuat sampai sekarang.

Inggris kehilangan akses ke salah satu daerah penangkapan ikan terbaik dunia, sehingga armada trawler mereka menyusut drastis.  

Yang paling menarik tidak ada korban jiwa dalam seluruh konflik. Hanya kerusakan kapal dan ketegangan diplomatik. Sampai hari ini, Perang Cod dianggap sebagai salah satu perang paling unik dan damai dalam sejarah modern.

Hubungan Islandia dan Inggris sekarang sudah sangat baik. Ironisnya, fish dan chips di London masih sering pakai ikan kod impor dari Islandia. (C)

Penulis: Merdiyanto

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

MENDADAK ramai, dinarasikan Partai Nasdem akan melakukan Merger atau Fusi dengan Partai Gerindra. Akhirnya, Partai Nasdem membantah isu tersebut, Partai Nasdem melalui Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai sedang berupaya melakukan Aliansi atau rekayasa politik berupa political block atau blok politik yang bertujuan menciptakan kerja sama berbasis visi dan kebijakan, bukan sekadar transaksi politik jangka pendek.

Partai Nasdem patut diakui, perlahan terus menanjak perolehan suaranya, pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif. Pemilu 2014 pertama kali diikuti, Nasdem meraup 8,42 juta suara atau 6,74?ri total suara sah nasional. Nasdem berada diurutan 8 partai yang lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan, pada Pemilu 2019, Nasdem mendapatkan suara sebanyak 12.661.792 suara (9,05 persen), dan Pemilu 2024, Partai Nasdem mendapat suara sebanyak 14.660.516 suara (9,6 persen). Dari dua Pemilu terakhir tersebut Partai Nasdem berada di urutan kelima. Blok Politik sebagai Strategi Politik Wacana pembentukan blok politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra sebagai bentuk manuver Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Nasdem berupaya membangun strategi politik partainya sejak dini, sekaligus menyiasati berbagai kemungkinan situasi politik ke depan, misalnya isu kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold)/PT). Blok politik ini misalnya, berkaitan dengan strategi Nasdem dalam mensiasati ambang batas parlemen. Utamanya isu usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 8 persen seperti yang diusulkan oleh Nasdem.

Harus diakui Partai Nasdem konsisten dan percaya diri Partainya bisa lolos Parliamentary Threshold meski angkanya tinggi, seperti Nasdem pada proses menuju Pemilu 2024 juga ikut mengusulkan kenaikan parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen dan berlaku secara nasional bersama dengan Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski akhirnya, proses revisi undang-undang pemilihan umum tidaklah berjalan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tetap mempertahankan undang-undang pemilihan umum sebelumnya dengan tidak mengirimkan surat presiden, sehingga proses revisi tidak dapat dijalankan karena tidak adanya perwakilan dari pemerintah.

Saat ini menuju Pemilu 2029, Nasdem mengusulkan angka 8 persen untuk parliamentary threshold dalam wacana revisi undang-undang pemilihan umum. Nasdem menyadari partai ini akan menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan perolehan suara partainya, sebab kader-kader Nasdem banyak yang memilih menyeberang meninggalkan Nasdem dengan memilih bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Juga: Mencoba Membaca Isu Kudeta

Partai ini memang sedang mengalami goncangan internal. Oleh sebab itu Nasdem menyadari, saat ini adanya wacana untuk menghindari terbuangnya suara rakyat dalam Pemilu disebabkan imbas dari penerapan parliamentary threshold, maka adanya usulan menerapkan aliansi partai-partai politik dalam undang-undang pemilihan umum ke depan.

Ini artinya, jika Nasdem tidak lolos ambang batas parlemen yang ditetapkan dengan angka yang tinggi misalnya, maka Nasdem memerlukan upaya rekayasa politik dengan membentuk aliansi atau bergabung dalam satu fraksi. Ini yang kemungkinan besar disiasati oleh Surya Paloh untuk menghadapi Pemilu ke depan. Mereka bekerja sama menjadi satu fraksi di DPR, kemungkinannya seperti itu (blok politik) dengan Gerindra (owrite.id, 15 April 2026).

Aliansi politik yang coba dibangun oleh Nasdem dengan Gerindra. Juga strategi politik, agar keinginan Nasdem kembali menjadi pemain sentral dalam pemerintahan nasional, posisi yang pernah mereka nikmati pada era Jokowi, sempat hilang di awal transisi rezim Presiden Prabowo. Nasdem tentu belajar dari pengalamannya, ketika Nasdem sempat “tersingkir”dan baru masuk ke gerbong pemerintahan di bagian akhir, sehingga tidak memegang kendali utama.

Melalui blok politik, Nasdem ingin menjadi partai politik yang sejajar dengan Partai Gerindra. Nasdem menyadari saat ini Prabowo begitu kuat untuk terpilih kembali sebagai Presiden pada Pemilu 2029 mendatang. Oleh sebab itu, Nasdem berharap dengan strategi blok politik memungkinkan partai ini dapat memainkan posisi strategis dalam menginisiasikan posisi calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan bersama Prabowo nantinya.

Manuver Nasdem ini tidak terlalu melelahkan, bahkan menguntungkan, lantaran pemegang kendali mutlak Gerindra adalah Prabowo. Sehingga Nasdem merasa intervensi dari tokoh partai lain seperti yang pernah terjadi dengan Megawati di era Jokowi dapat diminimalisasi.

Jika dipelajari seksama, upaya Partai Nasdem yang menginisiasi blok politik dengan Partai Gerindra harus diakui adalah manuver yang tidak mudah diikuti partai-partai lain. Sebab, partai-partai politik lain memiliki daya tawar politik yang berbeda dan enggan dicap sebagai pengekor, maka strategi blok politik bakal dihindari oleh mereka.

Sebab, jika partai lain ingin meniru strategi politik Partai Nasdem maka partai politik itu bakal memperoleh sentimen negatif dengan dianggap pragmatis dan kehilangan independensinya. Contohnya, Partai Golkar yang menduduki peringkat kedua pada Pemilu diprediksi tak mau terjebak strategi Nasdem. Sebab, akan membuat partai berlambang pohon beringin itu terkesan sebagai partai lemah dan haus kekuasaan (owrite.id, 16 April 2026).

Jika blok politik dibangun bersama-sama dengan banyak partai lain yang berada di pemerintahan, maka yang terjadi adalah koalisi sebelum Pemilu. Koalisi sebelum Pemilu 2029, tentu saja dinilai konyol, karena partai-partai lainnya sudah tergabung di  pemerintahan dengan format Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga: Presiden Prabowo Micromanajer yang Tidak Efektif

Artinya, jika ada upaya membangun koalisi sebelum pemilu dengan banyak partai di pemerintahan, maka bisa dicurigai akan adanya format “mengakali” Pemilu 2029, misal dengan narasi pasangan calon tunggal atau aklamasi alias satu calon saja dalam kontestasi lima tahunan tersebut. Ini tentu saja berbahaya bagi citra Prabowo sebagai Presiden, jika Pemilu 2029 sudah dilakukan upaya rekayasa politik.

Pilihan bergabung dengan Gerindra untuk membangun koalisi Pemilu 2029 sejak dini, tentunya merugikan bagi partai-partai politik yang memiliki kandidat calon untuk diajukan sebagai calon presiden (capres) dan/atau cawapres.

Misalnya, Partai Demokrat yang bisa mengajukan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres. Begitu juga dengan Partai Golkar dan PKB yang punya banyak kader untuk dimajukan sebagai capres maupun cawapres di Pemilu 2029 mendatang.

Jadi jika dicermati manuver Nasdem ini seolah membuat Nasdem memiliki pemikiran politik yang lebih maju, meski begitu sejatinya ada alasan rasional di balik itu, yakni Nasdem tengah bertahan dari kondisi internalnya seperti tiada perwakilan kader Nasdem dalam kabinet, adanya upaya pelemahan dari eksternal partai, dan strategi jika Nasdem tidak lolos parliamentary threshold dengan membangun aliansi bersama Gerindra di Fraksi DPR, misalnya. Di samping juga, blok politik adalah upaya Nasdem memperoleh kembali peran pentingnya dalam kancah politik nasional. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Aparat kepolisian menemukan seorang ibu yang diduga menjadikan anak kandungnya sebagai pekerja seks komersial, dengan imbalan tertentu dari setiap transaksi yang terjadi di lokasi tersebut.

Peristiwa ini terjadi di Desa Tempuran, Kecamatan Geneng, dan melibatkan seorang perempuan berinisial R (57) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia dijerat dengan Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang penyediaan tempat untuk praktik prostitusi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap aktivitas di warung kopi milik R.

Dalam praktiknya, tersangka mematok tarif sebesar Rp 150 ribu kepada pelanggan yang datang.

Dari jumlah tersebut, R disebut meminta bagian sebesar Rp 50 ribu dari anak kandungnya yang dijadikan pekerja seks komersial.

Baca Juga: Deretan Lagu Indonesia Punya Kesan Horor Bikin Merinding, Penyanyi Bunuh Diri hingga Suara Misterius dalam Lirik

Skema ini diakui berlangsung dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya terungkap oleh aparat kepolisian.

“Memang benar jika wanita yang dijadikan PSK adalah anak kandungnya (tersangka),” kata Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto dalam konferensi persnya, seperti dikutip dari Celah.id, Minggu (19/4/2026).

Kasus ini terbongkar setelah petugas melakukan razia di warung kopi yang dicurigai menjadi lokasi praktik prostitusi.

Saat dilakukan pemeriksaan di tempat, petugas menemukan adanya fasilitas kamar serta perempuan yang diduga melayani pelanggan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa warung tersebut digunakan sebagai tempat transaksi prostitusi.

Sejumlah orang yang berada di lokasi kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa warung kopi tersebut memang sengaja dijadikan tempat praktik prostitusi dengan modus usaha warung biasa.

Aktivitas tersebut berlangsung secara tertutup, namun terdeteksi melalui laporan masyarakat dan hasil pemantauan aparat.

Dalam keterangannya kepada penyidik, R mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut sejak tahun 2021. Ia menyebut alasan ekonomi sebagai latar belakang tindakan tersebut, dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengakuan ini kemudian menjadi bagian dari berkas penyidikan yang sedang diproses lebih lanjut.

Baca Juga: Mualaf Lokal: Wanita di Kendari Rela Peluk Islam Demi Pernikahan

Selain menetapkan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Barang bukti tersebut antara lain berupa satu sprei berwarna pink serta bantal dengan kombinasi warna hijau dan merah yang diduga digunakan dalam aktivitas di tempat tersebut.

Atas perbuatannya, R terancam hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara atau denda sebesar Rp 15.000.

Proses hukum terhadap tersangka kini masih berjalan, sementara aparat terus melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Kepastian mengenai pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara disampaikan pemerintah melalui regulasi terbaru yang mengatur jadwal serta komponen penerimaan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang menjadi dasar hukum pemberian hak keuangan tahunan bagi aparatur negara.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penerima gaji ke-13 mencakup Pegawai Negeri Sipil, calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme penghargaan atas pengabdian kepada negara sekaligus dukungan terhadap kebutuhan pendidikan keluarga aparatur.

Baca Juga: Gaji ke-13 PNS dan PPPK hingga TNI-Polri 2026 Dipangkas, Begini Penjelasan Resmi Purbaya

Komponen yang diterima dalam gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran yang diterima masing-masing aparatur akan berbeda, tergantung pada jabatan, masa kerja, serta klasifikasi instansi yang menaungi.

Dalam beleid tersebut juga ditegaskan bahwa tidak ada pemotongan terhadap gaji ke-13 yang diterima aparatur.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal yang menyebutkan, "Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (19/4/2026).

Sementara itu, terdapat pengaturan khusus bagi PPPK terkait masa kerja. Aparatur dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima gaji ke-13, namun perhitungannya dilakukan secara proporsional. Adapun PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima hak tersebut.

Bagi CPNS, besaran yang diterima juga diatur secara spesifik. CPNS yang dibiayai melalui APBN memperoleh 80 persen dari gaji pokok, ditambah dengan berbagai tunjangan seperti tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Untuk CPNS daerah yang bersumber dari APBD, komponen yang diterima serupa, dengan kemungkinan tambahan penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal daerah masing-masing.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan dan pegawai pada lembaga nonstruktural. Ketua atau kepala lembaga menerima sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing sekitar Rp28,1 juta. Ketentuan ini menunjukkan adanya standar nominal berdasarkan posisi struktural dalam lembaga.

Adapun pejabat struktural setingkat eselon juga memiliki besaran tersendiri. Pejabat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV sebesar Rp10,6 juta. Rincian tersebut disusun untuk menjaga konsistensi dalam sistem penggajian aparatur negara.

Baca Juga: Efisiensi Bikin Kebijakan Gaji ke-13 ASN 2026 Susah Cair, Begini Penjelasan Resmi Purbaya

Untuk pegawai non-ASN, besaran gaji ke-13 disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan masa kerja. Lulusan SD hingga SMP menerima kisaran Rp4,2 juta hingga Rp5 juta, sementara lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta. Lulusan D-II hingga D-III memperoleh sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta.

Sementara itu, lulusan D-IV atau S1 menerima sekitar Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, sedangkan lulusan S2 hingga S3 berkisar antara Rp7,7 juta hingga Rp9 juta. Variasi tersebut menunjukkan adanya pendekatan berbasis kualifikasi pendidikan dalam penentuan besaran penerimaan.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah memastikan bahwa pencairan gaji ke-13 tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan, mencakup seluruh kelompok aparatur negara, serta dilaksanakan tanpa pemotongan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penyesuaian ini dilakukan oleh beberapa operator besar, termasuk PT Pertamina (Persero) dan BP-AKR, yang mulai memberlakukan harga baru sejak 18 April 2026.

Melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, Pertamina menetapkan kenaikan harga pada tiga jenis BBM nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan tersebut terpantau cukup signifikan, terutama untuk produk berbasis diesel.

Melansir dari Detik, Minggu (19/4/2026) di wilayah Jakarta, harga Pertamina Dex kini mencapai Rp 23.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.500 per liter. Sementara Dexlite naik menjadi Rp 23.600 per liter dari sebelumnya Rp 14.200 per liter.

Adapun Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan menjadi Rp 19.400 per liter dari harga sebelumnya Rp 13.100 per liter.

Di sisi lain, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Begitu pula dengan beberapa produk lain seperti Pertamax dan Pertamax Green 95 yang tetap berada pada harga sebelumnya.

Baca Juga: Tak Naik, Purbaya Tambah Suntikan Dana Subsidi BBM Rp 100 Triliun

Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui laman MyPertamina, berikut rincian harga BBM Pertamina terbaru:

* Pertamax: Rp 12.300 per liter

* Pertamax Turbo: Rp 19.400 per liter (naik dari Rp 13.100 per liter)

* Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter

* Dexlite: Rp 23.600 per liter (naik dari Rp 14.200 per liter)

* Pertamina Dex: Rp 23.900 per liter (naik dari Rp 14.500 per liter)

* Pertalite: Rp 10.000 per liter

* Biosolar: Rp 6.800 per liter

Selain Pertamina, operator lain seperti BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga, khususnya pada produk diesel. Kenaikan tercatat cukup tinggi pada BP Ultimate Diesel yang kini mencapai Rp 25.560 per liter dari sebelumnya Rp 14.620 per liter.

Berikut rincian harga BBM terbaru di SPBU BP-AKR:

* BP 92: Rp 12.390 per liter

* BP Ultimate: Rp 12.930 per liter

* BP Ultimate Diesel: Rp 25.560 per liter (naik dari Rp 14.620 per liter)

Sementara itu, PT Vivo Energy Indonesia tidak melakukan perubahan harga pada produknya. Revvo 92 masih dijual dengan harga Rp 12.390 per liter. Namun, ketersediaan produk lain seperti Revvo 95 dan Diesel Primus Plus dilaporkan terbatas di sejumlah wilayah.

Berikut rincian harga BBM di SPBU Vivo:

* Revvo 92 (RON 92): Rp 12.390 per liter

* Revvo 95 (RON 95): -

* Diesel Primus Plus (CN 51): Rp 14.610 per liter

Baca Juga: Harga BBM di Semua SPBU Disebut Naik Awal April 2026, Berikut Rinciannya

Di sisi lain, Shell Indonesia hingga kini belum kembali menjual BBM di SPBU miliknya. Kondisi tersebut disebabkan oleh proses administratif yang masih berlangsung terkait impor BBM tahun 2026.

Pihak Shell Indonesia menyampaikan, “Produk bahan bakar minyak (BBM) Shell saat ini tidak tersedia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.”

Meski demikian, layanan lain di SPBU Shell seperti Shell Select, deli2go, bengkel, serta fasilitas pengisian kendaraan listrik tetap beroperasi seperti biasa.

Penyesuaian harga BBM ini menandai dinamika pasar energi nasional yang terus bergerak mengikuti faktor distribusi dan kebijakan yang berlaku di tingkat pemerintah maupun badan usaha. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Di Komisi Pemberantasan Korupsi, kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui fungsi monitoring dan evaluasi yang menyoroti skala besar program tersebut.

Dalam hasil kajian itu, ditemukan bahwa besarnya anggaran dan cakupan program belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai di lapangan.

Direktorat Monitoring KPK menguraikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.

“Sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK, seperti dikutip dari Detik, Minggu (19/4/2026).

Temuan ini kemudian dirinci dalam delapan poin krusial yang mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola MBG. Rangkaian poin tersebut menunjukkan adanya persoalan dari hulu hingga hilir, mulai dari perencanaan hingga pengawasan program di daerah.

Baca Juga: Gaji Pegawai Dapur Tak Berubah Meski MBG Sudah Dipangkas 5 Hari, Begini Penjelasan Resmi BGN

Berikut delapan poin temuan KPK terkait tata kelola MBG:

1. Regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, khususnya dalam mengatur tata kelola program dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

2. Mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi serta membuka peluang rente dan pengurangan porsi anggaran bahan pangan.

3. Pendekatan sentralistik dengan satu aktor dominan dinilai meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan sistem pengawasan berlapis.

4. Potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur meningkat akibat kewenangan terpusat dan belum jelasnya standar operasional prosedur.

5. Transparansi dan akuntabilitas dinilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi mitra serta pelaporan keuangan.

6. Sejumlah dapur tidak memenuhi standar teknis, yang berdampak pada munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

Baca Juga: Utang Baru MBG dan Kopdes Merah Putih 2026 Disuntik hingga Ratusan Triliun, Begini Penjelasannya

7. Pengawasan keamanan pangan belum optimal karena minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan lembaga terkait.

8. Indikator keberhasilan program belum tersedia secara jelas, termasuk pengukuran awal status gizi penerima manfaat.

Selain memaparkan temuan, KPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola program MBG. Rekomendasi tersebut mencakup penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan peran pemerintah daerah, hingga pembenahan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan.

KPK juga menekankan pentingnya pelibatan instansi teknis dalam pengawasan mutu pangan serta perlunya indikator yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan program secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam implementasinya. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berdasarkan keterangan warga, para remaja tersebut melempari rumah milik Yusuf saat ia tengah makan malam bersama keluarganya. Di dalam rumah itu juga terdapat seorang bayi yang ikut terkejut akibat insiden tersebut.

Usai melakukan aksinya, para pelajar itu melarikan diri. Namun, dua orang berhasil ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan. Sementara enam lainnya sempat kabur.

“Mereka lempari rumah orang, ada juga bayi di dalam. Bayinya menangis terus karena kaget,” ujar seorang warga.

Tak berselang lama, enam pelajar lainnya ditemukan di rumah masing-masing dan kemudian dibawa ke Polsek Poasia.

Baca Juga: Demo di DPRD Sultra Berujung Ricuh, Mahasiswa Tuntut TNI Kembali ke Barak

Diketahui, delapan pelajar tersebut masing-masing berinisial R, P, DK, DI, R, P, S dan F merupakan pelajar yang masih duduk dibangku SMP dan SMA di Kendari.

Saat dimintai keterangan, para pelajar tersebut mengaku melakukan aksi pelemparan hanya untuk bersenang-senang.

“Kenapa kalian lempari rumah orang?” tanya salah seorang warga. “Untuk seru-seruan saja, Pak,” jawab salah satu pelajar.

Kapolsek Poasia, AKP Ismunandar, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut, para pelajar telah dipulangkan ke orang tua masing-masing setelah diamankan.

Baca Juga: Oknum TNI Bersama Istri Anggota Brimob Digerebek di Kamar Indekos di Kendari

“Iya, ada kejadiannya. Mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing,” singkatnya.

Pantauan telisik.id di Polsek Poasia, ke delapan pelajar tersebut sempat diamankan guna menghindari amukan warga. Polisi juga langsung menghubungi orang tua mereka untuk menjemput.

Selain itu, para pelajar diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya sebelum akhirnya dipulangkan. (A)

Penulis: Gusti Kahar

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS