Caleg Perempuan Muna Barat Optimis Perjuangkan Kemajuan Daerah

Baca Juga: Dukungan NU Jawa Timur untuk Prabowo Menguat

Salah satu bakal calon DPRD Muna Barat dari Partai PDIP, Siti Salmiati mengatakan, melalui proses politik kebangsaan yang dituangkan dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang termuat dalam tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 55 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan.

Serta sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik, tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas perempuan di wilayah publik.

Ia juga membeberkan, berbagai persoalan politik perempuan sejatinya juga disebabkan oleh proses politik. Partai politik, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga penyelenggara pemilu sangat didominasi oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan publik yang dihasilkan.

Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan itu sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.

Ia menerangkan, sejarah mencatat kontribusi gerakan perempuan dalam wujud organisasi pergerakan pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sangat signifikan. Bahkan diera tahun 1950-an terdapat organisasi perempuan progresif di zamannya, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang merupakan metamorfosa dari Gerakan Wanita Sedar yang berdiri tanggal 4 Juli 1950, di Semarang.

Sehingga keterlibatan perempuan di parlemen tentunya sangat diharapkan bukan hanya untuk memenuhi kuota 30 persen, tapi lebih dari itu suara ibu-ibu mampu tersampaikan di gedung parlemen.

"Sebagai salah satu calon legislatif perempuan Muna Barat di dapil 2 Barangka, Lawa, Wadaga dan Tiworo Selatan, maka dengan itu saya hadir dengan gagasan baru untuk kemajuan daerah demi mewujudkan kesetaraan suara perempuan dalam ruang publik, tentu di butuhkan pemikiran yang progresif," bebernya via Whatsapp, Senin (22/5/2023).

Apa lagi bicara wilayah Muna Barat, berkaca pada Pemilu 2019 silam, kehadiran perempuan di parlemen sangat minim, sekalipun melihat ketua DPRD Kabupaten Muna Barat adalah sosok perempuan.

Tapi sekalipun seperti itu, ia menganggap kehadiran perempuan di 3 wilayah besar Lawa Raya, Kusambi Raya dan Tiworo Raya di Muna Barat, belum cukup mampu mewakili suara para perempuan di daerah itu sendiri.

"Tentu kesempatan dalam Pemilu 2024 di Februari nanti, adalah kesempatan terbuka bagi saya untuk hadir di panggung politik, sebagai representasi suara perempuan di parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemajuan daerah," tegasnya.

Salah satu tokoh perempuan Muna Barat yang juga alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Fatmawati mengaku, sangat mendukung kehadiran dan partisipasi perempuan di pentas politik.

Sebab perlu ada upaya serius untuk terus mendorong kualitas dan kapasitas semangat perempuan dalam memperjuangkan hak-hak politik sebagai representasi, dalam mengakomodir program-program yang bersentuhan langsung dengan perempuan.

Sehingga, upaya tersebut perlu adanya pendidikan dan edukasi politik yang merata bukan hanya menjelang momentum pemilu dan pilkada, karena sejatinya politik hanyalah instrumen dan kendaraan untuk mencapai tujuan apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama.

"Karena itu, kita sebagai perempuan harus saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi Pilcaleg 2024 mendatang agar tidak didominasi lagi oleh kaum perempuan," bebernya.

Baca Juga: Surat Pengunduran Diri Bacaleg PDIP Menyebar, Belakangan Malah Ditarik

Ia juga mengatakan, sebagai daerah otonomi baru yang belum mekar tentu kehadiran perempuan harus banyak memberikan gagasan dan ide, tentang kemajuan daerah karena itu akan menyentuh seluruh komponen masyarakat.

Sementara mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta, Didin Alkindi mengaku, selama ini perempuan masih didominasi dan di nomor duakan oleh kaum laki-laki di ranah politik.

Padahal peran perempuan tak bisa dihilangkan dalam perubahan suatu bangsa. Maka merasa penting keterlibatan mereka di dunia publik menjadi penyeimbang, untuk mempengaruhi kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat dan hak-hak perempuan. (A)

Penulis: Rasmin Jaya

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS