Cara Kotor Bupati Meranti Putar Uang Korupsi, Fitria Nengsih Potong Uang Jemaah Umrah Rp 1,4 Miliar
Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia
Senin, 10 April 2023
0 dilihat
Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil diamankan oleh KPK terkait kasus tindak pidana korupsi. Foto: Ruangriau
" Dulu sempat viral karena mempermasalahkan dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan, kini Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi "
JAKARTA, TELISIK.ID - Dulu sempat viral karena mempermasalahkan dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan, kini Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi.
Adil diamankan KPK bersama 27 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (6/4/2023) malam. KPK mengamankan uang sebanyak Rp 1,7 miliar dalam OTT tersebut.
Kemudian, KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Setelah itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih,dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.
Berdasarkan keterangan KPK, ada sejumlah 'siasat' yang dilakukan Adil untuk melancarkan aksi bejatnya. KPK mengungkapkan uang yang diperoleh Adil dari korupsi tersebut digunakan untuk keperluan maju Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri).
Baca Juga: Cantik dan Kaya, Fitri Nengsih Disebut Istri Siri Bupati Meranti Bertugas Kumpul Uang Korupsi
Adapun sederet kasus korupsi yang menjerat M Adil sebagai berikut:
Setoran dari Kadis untuk Maju Pilgub
Melansir detik.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Adil diduga memerintahkan para kepala dinas di Pemkab Kepulauan Meranti untuk memberi setoran kepadanya. Setoran itu berasal dari uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing dinas.
"Sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA (M Adil)," kata Alexander dalam konferensi pers, seperti dikutip Minggu (9/4/2023).
Dia mengatakan besar potongan itu antara 5 hingga 10 persen. Setoran UP dan GU itu diserahkan kepada Fitria dalam bentuk uang tunai.
"FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA," ujarnya.
Alexander mengatakan uang itu dikumpulkan untuk keperluan Adil. Salah satunya ialah dana operasional safari politik untuk maju Pilgubri.
"Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," ujarnya.
Alexander tak menjelaskan detail berapa duit yang terkumpul. Namun, dia mengatakan Adil diduga telah menerima Rp 26,1 miliar.
"Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik," ujarnya.
Suap dari Travel Umrah
Melansir CNBCIndonesia.com, Adil juga diduga menerima suap dari travel umrah. Suap itu diduga diberikan karena Adil telah memenangkan travel umrah PT Tanur Muthmainnah untuk program umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti.
"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Alexander.
Dia mengatakan suap Rp 1,4 miliar itu berasal dari anggaran Pemkab Kepulauan Meranti yang disetorkan ke travel umrah. Menurutnya, dari setiap lima orang yang berangkat umrah, maka ada bonus satu pemberangkatan gratis. Nah, bonus gratis ini juga dihitung sebagai pemberangkatan berbayar sehingga kelebihan bayar itu dijadikan suap untuk Adil.
"PT TM itu setiap lima jemaah yang akan berangkat umrah, yang keenam itu gratis. Itu program resmi dari PT TM. Tapi, oleh FN ini juga ditagihkan ke APBD. Jadi biaya keenam inilah yang kemudian selanjutnya diberikan ke MA (Bupati Adil) senilai Rp 1,4 miliar," kata Alexander.
Dia mengatakan suap Rp 1,4 miliar itu berasal dari anggaran Pemkab Kepulauan Meranti yang disetorkan ke travel umrah. Menurutnya, dari setiap lima orang yang berangkat umrah, maka ada bonus satu pemberangkatan gratis. Nah, bonus gratis ini juga dihitung sebagai pemberangkatan berbayar sehingga kelebihan bayar itu dijadikan suap untuk Adil.
Baca Juga: KPK OTT Bupati Meranti, 5 Pejabat Penting Ikut Diseret
"PT TM itu setiap lima jemaah yang akan berangkat umrah, yang keenam itu gratis. Itu program resmi dari PT TM. Tapi, oleh FN ini juga ditagihkan ke APBD. Jadi biaya keenam inilah yang kemudian selanjutnya diberikan ke MA (Bupati Adil) senilai Rp 1,4 miliar," kata Alexander.
Menyuap Pemeriksa BPK
KPK juga menjerat Adil sebagai tersangka pemberi suap. Dia diduga memberi suap kepada Pemeriksa Muda BPK Riau, M Fahmi Aressa. Suap tersebut diduga diberikan agar Pemkab Kepulauan Meranti mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.
"Agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti ditahun 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar Rp 1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau," ucap Alexander. (C)
Penulis: Ibnu Sina Ali Hakim
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
