Ini Kata GP Ansor Soal Penolakan TKA China
Kardin, telisik indonesia
Selasa, 30 Juni 2020
0 dilihat
Ketua GP Ansor, Rahmat Hidayat Pulungan. Foto: Ist.
" Nanti setelah terpasang dan ada transfer teknologi, pasti mereka pulang. "
KENDARI, TELISIK.ID - Penolakan kedatangan 500 TKA China di Sultra oleh beberapa kelompok organisasi kemahasiswaan mendapat tanggapan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Menanggapi hal itu, Ketua GP Ansor, Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan, mahasiswa sebagai kalangan terdidik haruslah bisa terbuka untuk berkolaborasi.
"Putra-putra terbaik dari Sultra itu harus juga sadar bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Kalau mereka terlalu kuat menolak dan terus menerus seperti ini, orang akan berpikir, saya ngapain berinvestasi di Sultra?," ujarnya, Selasa (30/6/2020).
Katanya, Sultra diberi keberkahan luar biasa berupa Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah terutama nikel. Dengan dibangunnya smelter terangnya, hal itu merupakan kesempatan bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat Sultra.
"Kesempatan ini kan harus dipakai sebaik-baiknya oleh masyarakat lokal. Jadi cara melihatnya yaitu smelter ini sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Kemudian juga sebagai alat untuk mengembangkan masyarakat," terangnya.
Baca juga: Pihak Bandara Halu Oleo Belum Terima Jadwal Kedatangan TKA
Rahmat juga mengatakan, penggunaan TKA dalam sebuah proyek investasi merupakan praktek yang sangat biasa terjadi di seluruh dunia, karena hal tersebut terkait dengan penuntasan sisa pekerjaan dari pembangunan smelter.
"Nanti setelah terpasang dan ada transfer teknologi, pasti mereka pulang," paparnya.
Rahmat juga mengajak mahasiswa untuk berbesar hati, menangkap investasi yang hadir merupakan kesempatan emas yang tidak datang dua kali.
Meskipun demikian, Rahmat juga menyarankan kepada pihak perusahaan, dalam hal ini PT VDNI dan PT OSS sebagai pihak yang mendatangkan TKA untuk terus membuka ruang diskusi kepada masyarakat. Terutama dengan kalangan mahasiswa yang hingga kini masih terus resisten terhadap kedatangan 500 TKA China tersebut.
"PT VDNI dan PT OSS harus menangkap dengan cermat bahwa, penolakan ini berasal dari masyarakat kelas menengah yang mempunyai pendidikan yang baik. Artinya ada persoalan yang harus dibahas lebih lugas. Pasti nanti ada solusinya," urai Rahmat.
Reporter: Kardin
Editor: Sumarlin
