Jelang Verifikasi Faktual, KPU Jawa Timur Kumpul Perwakilan Parpol

Baca Juga: Airlangga Hartarto-Puan Maharani Bertemu, Bahas Pemilu Gembira

“Yakni kepengurusan parpol calon peserta pemilu tingkat provinsi, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan pengurus parpol tingkat provinsi dan domisili kantor tetap pada kepengurusan parpol tingkat provinsi,” jelas Insan.

Sementara metode verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi, lanjut Insan, KPU Jawa Timur melakukan verifikasi faktual kepengurusan dengan cara mendatangi kantor tetap pengurus parpol tingkat provinsi. KPU Jawa Timur dalam hal ini akan menerjunkan empat tim.

“Kemudian jika pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengrus parpol tingkat provinsi yang tidak hadir, verifikasi faktual dapat dilakukan dengan manggunakan sarana teknologi informasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Insan menegaskan, bila pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pengurus paprol tingkat provinsi, KPU Jawa Timur dapat melakukan verifikasi kembali terhadap Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga (KK).

Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pengurus parpol tingkat provinsi pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.

Status setelah diverifikasi faktual belum memenuhi syarat bila pertama, identitas pengurus partai politik tingkat provinsi yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas pengurus partai politik tingkat provinsi pada KTA dan/atau  KTP el atau KK.

Baca Juga: Anies Ingin Teruskan Masa Kejayaan SBY, AHY Pasang Kuda-Kuda

Kedua, pengurus partai politik tingkat  provinsi tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus yang dimaksud.

Ketiga, pengurus parpol tingkat provinsi tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Keempat, domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi tidak sesuai.

"Sementara, keterwakilan perempuan pengurus partai politik tingkat provinsi tidak memenuhi paling sedikit 30%, status keterwakilan perempuan dinyatakan  memenuhi syarat," tandasya. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin