Ma'ruf Amin Tegaskan Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah

JAKARTA, TELISIK.ID - Teka-teki mengenai kepastian pemekaran yang dinanti banyak pihak akhirnya terjawab.

Kini, pemerintah melalui Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah saat ini sedang melanjutkan kebijakan penundaan sementara atau moratorium terhadap usulan pemekaran daerah baru tersebut.

“Kebijakan Pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya yang diterima Telisik.id di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Menurut Ma'ruf Amin, saat ini Indonesia memiliki 223 Daerah Otonomi Baru (DOB). Hasil evaluasi Pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2019 menunjukkan, sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 hingga 2014, masih tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum mampu mandiri.

Ia menyampaikan, moratorium ini didasarkan oleh beberapa hal, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh DOB masih rendah serta kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional yang dilakukan oleh DOB.