“Penambahan anggaran hampir Rp 800 miliar terkesan mendadak tidak ada rencana, hanya jeda satu hari dan itupun hari Minggu atau hari libur,” terang pria asal Pasuruan ini.

Baca Juga: Kasus KDRT Meningkat, Kapolda Mengaku Prihatin

Tak hanya itu, mantan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini menambahkan, ketidakcakapan Bappeda Jatim dalam perencanaan anggaran berdampak pada komunikasi yang kurang baik seakan ingin membenturkan gubernur dengan  Indrapura (DPRD Jatim).

"Jika carut marut ini dibiarkan karena faktor ketidakcakapan Bappeda, pastinya akan menjadi catatan BPK dan bisa mengancam Pemprov untuk mendapatkan WTP seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Bahkan ketidakcakapan ini juga, kata Rohani, mengarah kepada ketidaksinkronan Bappeda Jatim dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.