“Biaya perguruan tinggi harus terjangkau oleh semua masyarakat sehingga ada pemerataan. Kebijakan pemerintah pusat harus berperan. Biaya pendidikan ditanggung negara sebagai investasi. Setiap kebijakan harus memasukkan aspek keadilan. Misalnya, penentuan biaya pendidikan, apakah sudah memenuhi aspek keadilan,” tandasnya.
Penegakan demokrasi juga menjadi hal yang disinggung oleh Anies. Meski tidak menilai bahwa demokrasi di Indonesia sedang bermasalah, namun dia mengatakan demokrasi harus dibangun secara sehat. Demokrasi, menurutnya, mengandalkan keterbukaan dan kebebasan. “(Sedangkan) non-demokrasi mengandalkan rasa takut,” katanya.
Dalam membangun demokrasi yang sehat, Anies mengingatkan, pemerintah tidak boleh memerintah berdasarkan selera. “Jangan berpretensi seakan mengetahui semua masalah,” ujarnya.
Membereskan gap domestic (ketimpangan dalam negeri dalam hal pembangunan) pun menjadi perhatian Anies. Akselerasi pemerataan pembangunan desa-kota menjadi targetnya. “Luar Jawa harus ada intervensi peningkatan karena pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” tandasnya.
Baca Juga: Puncak Kemarau Diprediksi Hingga September, Potensi Gagal Panen