“Nanti kita lanjutkan dengan tahap dua itu ada surat suara untuk semua dapil (daerah pemilihan, red), termasuk di luar negeri. Demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu,” jelasnya.
Baca Juga: Pj Bupati Imbau KPU Muna Barat Tak Buru-Buru Soal Anggaran Pilkada
Proses menuju penandatanganan kontrak tahap pertama, menurut Hasyim, tidak singkat. Karena KPU dan LKPP sudah terlibat pembicaraan awal sejak dua tahun terakhir untuk mengidentifikasi rincian keperluan logistik pemungutan dan penghitungan suara.
“Antara lain, mulai dari identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran,” ujar Hasyim.
Sementara itu, Ketua LKPP Hendrar Prihadi menyebut bahwa kedua belah pihak berhasil mencapai efisiensi penggunaan anggaran sekitar 42,72 persen dari penawaran pada nilai kontrak yang disepakati untuk pengadaan tahap pertama. Menurutnya, pengadaan ini mendukung produksi dalam negeri dan keterlibatan usaha kecil-menengah.