Sebelum New Normal Diterapkan, Pemerintah Harus Jujur ke Masyarakat

Sukamta mencatat, ada lima persoalan mendasar sejak awal penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Pertama, tidak pernah ada kejelasan grand desain penanganan virus Corona. Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan, tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan selain hanya pandai berwacana soal pelonggaran PSBB dan 'new normal'.

"Padahal kejelasan tahapan itu penting, tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," ucapnya.

Yang ke dua menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara Presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.

"Kemarin (27/05/2020) Presiden berstatemen menagih lagi jajarannya target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu. Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi. Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur. Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab," jelasnya.