"Jangan sampai Dinas Koperasi dan pihak perbankan ini berpikir yang penting dana itu tersalurkan, atau seperti apa," tanyanya keheranan.

Senada dengan itu, anggota Pansus COVID-19 DPRD Kendari, Apriliani Puspitawati mempertanyakan proses penginputan data penerima Banpres yang dinilai tidak tepat sasaran itu.

Bahkan kata dia, ada nasabah prioritas Bank BRI yang mendapat Banpres tersebut. Padahal, jika tepat sasaran anggaran Rp 2,4 juta per bulan itu dapat dipakai oleh pelaku UMKM.

Baca juga: Hasil Evaluasi KPK, Tata Kelola Pemerintahan Kendari di Posisi 43

"Nah yang kasih kewenangan ini siapa," paparnya.