Pemprov Ajak Siswa SMA dan ASN Deklarasi Pemilu Damai di Sulawesi Tenggara
Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia
Selasa, 07 November 2023
0 dilihat
Kadis Dikbud Sulawesi Tenggara, Yusmin memastikan akan ada sanksi jika kepala sekolah ketahuan mengarahkan guru dan pelajar untuk melanggar netralitas dalam pemilu mendatang. Foto: Nur Khumairah/Telisik
" Menjelang Pemilu 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menginisiasi deklarasi pemilu damai bagi ASN "
KENDARI, TELISIK.ID - Menjelang Pemilu 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menginisiasi deklarasi pemilu damai bagi ASN.
Kegiatan diikuti oleh kepala sekolah, perwakilan siswa/siswi SMA/SMK/SLB se- Sulawesi Tenggara. Deklarasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka mengajak seluruh elemen pendidikan dan ASN untuk menyukseskan Pemilu 2024.
Tujuan dari deklarasi, yakni menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah Pemilu 2024.
"Hindari konflik kepentingan, dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN, kepala sekolah, para pelajar, dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," tegas Andap.
Foto bersama usai kegiatan deklarasi pemilu damai yang digelar di Hotel Claro Kendari. Foto: Ist.
Ia juga mengingatkan untuk bijak dalam penggunaan media sosial, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks, serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Kadis Dikbud Sulawesi Tenggara, Yusmin mengatakan, sebanyak 370 sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB di Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam kegiatan itu.
"Ada puluhan ribu siswa yang sudah menjadi pemilih pemula, nah dengan arahan Pak Pj gubernur, kita ingin memastikan, anak-anak kita itu bebas memilih pilihannya sendiri, tanpa ada paksaaan, arahan, atau bahkan intimidasi untuk memilih salah. satu calon tertentu salam pemilu nanti," jelasnya.
Namun Yusmin memastikan, akan ada sanksi jika kepala sekolah ketahuan mengarahkan guru dan pelajar untuk melanggar netralitas dalam pemilu mendatang. Ia mengatakan, jumlah pelajar yang menjadi pemilih pemula di Sulawesi Tenggara mencapai 40 ribu orang.
"Makanya kita panggil kepala sekolahnya hari ini untuk membuat komitmen bersama, kepala sekolah untuk tidak mengarahkan guru dan pelajar," ungkapnya. (B-Adv)
Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia
