DPR Segera Jadwalkan Paripurna Surat Sesepuh TNI Pemakzulan Gibran dari Wapres
Reporter
Rabu, 25 Juni 2025 / 10:50 am
DPR akan bahas surat pemakzulan Gibran usulan sesepuh TNI. Foto: Instagram@gibran_rakabuming
JAKARTA, TELISIK.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera menjadwalkan pembahasan surat Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya tengah mencermati dengan hati-hati surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Dasco menyebut bahwa surat tersebut masih dalam tahap verifikasi di internal DPR.
"Jadi begini, kami juga mendapatkan surat dari forum purnawirawan. Beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan itu memang banyak," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari suara.com jaringan telisik.id, Rabu (25/6/2025).
Ia menegaskan, DPR akan menindaklanjuti surat tersebut secara cermat. Menurut Dasco, surat itu masih berada di Setjen DPR dan belum sampai ke meja pimpinan untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
"Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," lanjutnya.
Baca Juga: Empat Sesepuh TNI Kembali Surati DPR dan MPR, Sentil Moral dan Percepat Pemakzulan Gibran
Ia menyebutkan, bila surat resmi diterima pimpinan, maka akan dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus).
"Suratnya secara resmi dari Setjen DPR belum dikirim ke pimpinan. Kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di Rapim dan Bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan," pungkas Dasco.
Sebelumnya, DPR RI membuka masa sidang IV tahun 2024–2025 melalui Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Namun dalam rapat tersebut, surat dari Forum Purnawirawan TNI tidak dibacakan oleh pimpinan DPR.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin jalannya rapat menyebut bahwa rapat paripurna hanya mengagendakan pidato pembukaan masa sidang setelah reses. Ia menyampaikan bahwa 266 anggota hadir secara fisik dan 54 anggota lainnya izin tidak hadir.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang, izin 54 orang anggota," ujar Puan.
Ketika ditanya soal surat dari Forum Purnawirawan TNI, Puan mengaku belum melihat dokumen tersebut secara langsung.
"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," ujarnya singkat setelah rapat paripurna selesai. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS