Jatah Makan Napi Rp 20 Ribu Sehari, Menkumham Minta Tambah Anggaran

Jumat, 23 Agustus 2024  /  7:56 pm

Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyebut anggaran makan narapidana di Indonesia yang nominalnya Rp 20 ribu per hari masih kurang.

Jumlah tersebut, menurut Supratman, berdampak pada kualitas makanan yangr disajikan tidak memenuhi standar yang layak untuk para warga binaan. Ini adalah masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan pemerintah belum berhasil menemukan solusi yang memadai.

Supratman mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini, sebesar Rp 1,3 hingga Rp 1,4 triliun, dirasa sangat tidak mencukupi.

Baca Juga: Kemenkominfo Rekrut 4.215 Formasi CPNS 2024, Lulusan SMK/SMA hingga S2

“Di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala, jatuhnya Rp 20 ribu, sudah sekian lama itu tidak naik-naik," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/8/2024), seperti dilansir dari cnnindonesia.com.

Menyadari situasi yang tidak ideal ini, Supratman berusaha melobi Komisi III DPR untuk meminta tambahan anggaran agar kebutuhan dasar para narapidana, terutama makanan, dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Dia menjelaskan bahwa dukungan dari Komisi III sudah ada, namun keputusan final akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan DPR.

Baca Juga: Pidato Bahlil Soal Raja Jawa Disentil Megawati: Kenalin Aku Juga Deh

“Komisi III sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan, namun demikian nanti pada saat rapat Badan Anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan,” tambahnya.

Persoalan ini bukan hal baru. Pada tahun 2017, saat Menkumham dijabat oleh Yasonna Laoly, anggaran makan napi lebih rendah, yaitu hanya Rp 15 ribu per hari.

Yasonna saat itu mengakui bahwa anggaran yang minim tersebut memicu berbagai masalah kesehatan di kalangan narapidana. Yasonna sempat mengusulkan opsi untuk menyerahkan pengelolaan rumah tahanan kepada pihak swasta sebagai solusi jangka panjang. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS