Kinerja Perekonomian Sulawesi Tenggara Membaik, Angka Kemiskinan Turun 10,02 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026  /  10:12 pm

Forum Ekonomi Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) memaparkan kinerja perekonomian Sultra triwulan II 2026. Foto: Laode Muh. Faisal/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID -  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengklaim kinerja perekomomian daerah sampai dengan triwulan II 2026 menunjukkan capaian positif.

Hal itu tercermin dari capaian positif dari seluruh indikator makro sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja dan keberhasilan pembangunan daerah, meliputi pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepala Bappeda Sultra, Mustakim Darwis, memaparkan pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sultra tumbuh 6,23 persen (YoY), meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi dalam tren 9 triwulan terakhir.

"Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi dan industri pengolahan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh meningkatnya investasi, konsumsi pemerintah, serta aktivitas rumah tangga yang tetap terjaga," jelasnya, dalam Forum Ekonomi Regional Sultra yang digelar di Kantor DJPb Kemenkeu Sultra, Selasa (4/8/2026).

Kemudian berdasarkan indikator kemiskinan, terjadi penurunan penduduk miskin di wilayah pedesaan dibandingkan di wilayah perkotaan. Hal ini selaras dengan inflasi yang terkendali dan Nilai Tukar Petani subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang turut mengalami pertumbuhan yang positif.

Mustakim mengatakan, penurunan jumlah penduduk miskin di Sultra disebabkan oleh perbaikan dunia usaha yang terlihat dari upaya perusahaan dalam melakukan ekspansi.

Baca Juga: 3 Murid MAN 1 Kendari Sabet Silver Medal Robotika Nasional, Bukti Konsistensi Prestasi di IYRC 2026

Selain itu, membaiknya kinerja sektor formal yang juga didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha yang menjadi faktor pendorong penurunan jumlah masyarakat miskin.

"Penurunan tingkat ketimpangan di Sulawesi Tenggara searah dengan penurunan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan kenaikan UMP tahun 2025 senilai Rp 3.073.551 atau naik sebesar 6.50 persen dibandingkan tahun 2024 yang senilai Rp 2.885.964, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif," paparnya.

Sementara indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukan peningkatan. Ia mengungkapkan, peningkatan ini sejalan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor informal khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian Sultra dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, capaian IPM Sultra pada tahun 2025 tercatat 74,25, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 73,62 dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Meskipun demikian, kata Mustakim, angka tersebut masih berada di bawah IPM nasional yang tercatat sebesar 75,90.

"Kesenjangan terutama terdapat pada komponen umur harapan hidup dan pengeluaran per kapita, sedangkan pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, Sulawesi Tenggara telah berada di atas rata-rata nasional," pungkasnya.

*Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Sultra*

Klaim capaian positif kinerja perekomomian Sultra didukung dengan data pertumbuhan ekonomo dan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Terpisah, Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, menyampaikan, ekonomi Sultra triwulan II-2026 tumbuh 6,19 persen. Sedangkan pada triwulan I, ekonomi Sultra tumbuh 6,23 persen dan merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun terakhir.

"Pertumbuhan positif terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,22 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,85 persen; industri pengolahan sebesar 14,78 persen; dan pengadaan listrik, gas sebesar 10,91 persen. Sementara itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran dominan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,98 persen," kata Hadi memaparkan, Rabu (5/8/2026).

Di tempat yang sama, Statistisi Ahli Madya, Muh. Mulyadi, menyampaikan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 10,02 persen, turun 0,52 persen poin terhadap Maret 2025 dan turun 0,12 persen poin terhadap September 2025.

Disebutnya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 293,47ribu orang, turun 10,97 ribu orang terhadap Maret 2025 dan turun 1,8 ribu terhadap September 2025.

Sementara, Garis Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp 536,562/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 399,918 (74,53 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 136,644 (25,47 persen).

Baca Juga: Mudahkan Layanan Masyarakat, Kantor Imigrasi Kendari Gandeng 3 Kabupaten di Sulawesi Tenggara

"Pada Maret 2026, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Tenggara memiliki 5,46 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata  adalah sebesar Rp 2.929.629 per rumah tangga miskin per bulan," terang Mulyadi.

Sementara itu, Local Expert Kemenkeu Sultra, Syamsir Nur, menilai, meskipun kondisi perekonomian Sultra tumbuh stabil dan terjaga, namun dari sisi supply side, laju pertumbuhan sektor utama yakni pertanian relatif lebih rendah dan kemampuan dan kontribusinya terhadap PDRB cenderung menurun.

"Kemudian sektor pertambangan dan industri pengolahan cenderung berfluktuatif karena ketergantungan pada kondisi global masih tinggi, serta penguatan kinerja sektor jasa akmamin, jasa keuangan dan infokom efeknya masih terbatas," ujarnya.

Sedangkan dari sisi demand side, sambung Syamsir, meskipum konsumsi perlahan tumbuh, namun perekonomian Sultra masih dihadapkan pada tantangan inflasi, biaya input produksi, serta disrupsi rantai pasok.

Selain itu, akselerasi investasi yang masih terkonsentrasi pada kebutuhan konstruksi smelter yang menyebabkan impor barang modal meningkat.

"Untuk itu, pemerintah daerah kita harapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan linier dengan capaian indikator kesejahteraan. Kemudian, diperlukan pendalaman heterogen yang berbasis komoditas, wilayah, dan aktor, untuk menekan pertumbuhan inflasi di daerah," pungkasnya. (A)

Penulis: Laode Muh. Faisal

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS