PDIP Belum Mau Tarik Menterinya di KIM, Puan Minta Tak Lagi Persoalkan Status Gibran

Selasa, 21 November 2023  /  9:12 pm

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani (tengah), saat menghadiri Rapat Paripurna penetapan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Foto: Mustaqim/Telisik

JAKARTA, TELISIK.ID - Merespon isu akan menarik seluruh kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Maju (KIM), menyusul sikap politik yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan belum mengambil langkah tersebut.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, memastikan menarik kader dari KIM sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Pacul mengatakan, partainya justru meminta kader PDIP di DPR RI tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir periode jabatan pada 20 Oktober 2024.

“Yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden sampai akhir masa jabatan,” ungkap Pacul di Gedung DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Baca Juga: Panglima TNI Jenderal Agus Tindak Tegas Prajurit yang Langgar Netralitas

Menyinggung soal kerenggangan hubungan Jokowi dengan PDIP, Pacul tak menampiknya. Dia mengakui ada perbedaan pilihan politik antara Jokowi dengan PDIP. Khususnya terkait putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sementara, PDIP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

“Tentu ada perbedaan dalam hal ini, ada yang beda antara Pak Presiden tentu ada. Normalnya kan ada cawapres putranya. Kalau PDIP kan Bu Mega keputusan kongres calonnya Pak Ganjar. Clear kan,” tuturnya.

Sekadar diketahui, PDIP memiliki lima kader yang dipercaya sebagai menteri di KIM pemerintahan Jokowi. Mereka adalah Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).

Upaya untuk mempertahankan hubungan dengan Jokowi terus dilakukan PDIP. Salah satu upaya tersebut diungkap oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Dia mengatakan, pihaknya tidak menginstruksikan calon presiden (capres) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, untuk melakukan kritik ke pemerintahan Jokowi.

Puan menegaskan, penilaian Ganjar soal buruknya penegakan hukum di era Jokowi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili PDIP.

“Pasti beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” beber Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Putri Megawati ini mengatakan, PDIP terus memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pasalnya, PDIP termasuk parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

“Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP, yang (di Pilpres 2019) kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” jelas Puan.

Kendati begitu, Puan tak menampik kalau PDIP tetap memberikan kritikan positif kepada pemerintah agar terus dilakukan pembenahan kinerja untuk kepentingan rakyat.

Dia pun mengaku, masih rutin menjalin komunikasi dan bertemu dengan Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Pertemuan ini, menurut Puan, dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang terkait isu aktual termasuk soal politik.

“Bisa juga sebagai bukan posisi Presiden dan Ketua DPR, tapi keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal,” katanya.

Puan juga meminta sejumlah pihak agar tak lagi menjadikan status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di partainya sebagai kontroversi. Dia mengatakan, pihaknya fokus pada pemenangan partai dan paslon Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Baca Juga: Tak Hadiri RDP dan Pilih ke Luar Negeri, KPU RI Dikecam

“Sekarang ini sudah tinggal berapa hari? 80 harian kalo nggak salah menuju tanggal 14 Februari. Jadi sudahlah hal-hal teknis administrasi menurut saya itu tidak perlu kita pro kontra-kan kembali,” harap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyinggung status keanggotaan Gibran Rakabuming dan adik iparnya yang menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobby Nasution, di PDIP. Hasto pun tidak mau persoalan ini kembali dimunculkan.

“Itu sudah semua tutup buku yang penting pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan penuh keyakinan,” ujar Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hasto mengatakan Gibran juga telah memberikan surat ke DPC PDIP, tidak terkecuali dengan Bobby. Dia menyebut substansi surat Gibran dan Bobby sama, hanya berbeda di tanggal.

“Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC sama isinya yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan tapi substansinya sama,” jelas Hasto. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS