Polemik Proyek Talud di Wakatobi, Ini Tanggapan Kepala BWS Kendari

Selasa, 21 September 2021  /  4:07 pm

Tampak proyek pembangunan talud tahap 1 di Desa Wapia-pia. Foto: Boy/Telisik

WAKATOBI, TELISIK.ID - Proyek pembangunan talud di Desa Wapia-pia, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi baru-baru ini menjadi polemik.

Pasalnya, proyek Kementrian PUPR tidak sesuai rencana awal. Dimana, pada gambaran awal akan dibuat break water namun kenyataannya justru yang dibuat adalah talud.

Dengan pembuatan talud masyarakat akan kesulitan untuk menambat perahunya. Hal itu diungkapkan seorang nelayan setempat, La Upa, kepada awak media.

"Bagaimana mi nanti kita mau tambat perahunya ketika musim ombak (angin barat), kami harus mencari tempat perlindungan perahu yang dipakai menangkap ikan. Bagaimana dengan nasib perahu kami, kami akan kesulitan menaikkan dan menurunkannya kembali,” kata La Upa.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Haeruddin C. Maddi mengungkapkan, pengalihan proyek dari break water ke talud tidak serta merta dilakukan begitu saja.

Namun, kata dia, dengan pertimbangan kearifan lokal dan daerah konservasi, apalagi nasib masyarkat yang menetap tidak jauh dari bibir pantai yang akan berdamapk abrasi.

"Untuk mengerjakan infrastruktur kami sangat hati-hati di Wakatobi, karena itu adalah daerah konservasi. Sehingga membutuhkan pertimbangan-pertimbangan, sebab pemukiman penduduk yang jika kita tidak lindungi akan terdampak terabrasi kemudian terkikis habis," ujar Haeruddin.

Di tempat warga bermukim, tambah dia, harus diproteksi, karena jangan sampai pulau yang sekecil ini lambat laun bisa semakin mengecil akibat garis pantai yang maju.

"Nah, kalau kita tidak bangun infrastruktur seperti break water atau revetment itu nanti akan habis," tambah Haeruddin.

Lebih lanjut, kata dia, Wakatobi itu terletak di samudra terbuka yang biasanya tinggi gelombang sampai 4 meter. Sehingga jika tidak dibangun infrakstrukut seperti itu, maka pulau sekecil itu tidak bisa dipertahankan. Apalagi masyarakat berada di pinggir bibir pantai.

Baca Juga: Gubernur Sultra: Tiga Sebab Kebijakan APBD 2021 Berubah

Baca Juga: Internet Lelet, Peminat Beasiswa Gembira Cerdas Daftar Offline

"Saya kira itu harus dipahami bersama, dimana tugas kami ada dua. Pertama menjaga mereka agar tidak terabrasi dan kedua menyiapkan air bakunya,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa jika persoalan tambat perahu yang menjadi keluhan nelayan, maka pihak  BWS akan membuat tempat tambat perahu nelayan.

"Saya kira ini perlu kita berikan edukasi, mengenai adanya protes dari masyarakat masalah penambatan perahu, kita buatkan kalau jadi problem masyarakat. Seperti tambatan perahu segera kita buka, kasih titik-titik dimana kita harus menambat perahu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud mengaku sejauh ini pemerintah daerah terus mencari solusi terbaik.

“Untuk merespon ini, pak bupati sudah pergi ke Jakarta menemui pihak Kementerian terkait persoalan itu. Kita cari solusi terbaik dari pembangunan yang sudah berlangsung,” pungkasnya, Selasa (21/9/2021).

Reporter: Boy Candra Ferniawan

Editor: Fitrah Nugraha