Zaenur menyebut bahwa konfigurasi panitia seleksi sejak awal sudah dipertanyakan karena lebih didominasi oleh unsur pemerintah dibandingkan masyarakat sipil.
Zaenur menyatakan kekecewaannya terhadap hasil seleksi 10 calon pimpinan KPK ini, juga calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang terpilih.
Menurutnya, sebagian besar nama yang diserahkan ke Jokowi berasal dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, atau auditor, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
“Seharusnya diisi oleh unsur profesional dan masyarakat sipil untuk menjaga independensi KPK. Kalau diisi aparat, KPK akan disetir,” kata Zaenur.
Kritik terhadap proses seleksi ini juga mencuat dari Ketua IM57+ Institut, M Praswad Nugraha. Ia menyatakan bahwa 10 nama yang diajukan merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi.