Praswad merujuk pada Pasal 30 ayat 9 UU KPK yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kewenangan dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan ke DPR.
Menurut Praswad, publik harus paham bahwa penentuan nama calon pimpinan KPK ini tidak bisa dilihat seolah-olah sepenuhnya berada di luar kewenangan Presiden. Ia juga menyoroti bahwa beberapa dari 10 nama tersebut masih tersandung masalah etik di KPK, yang dapat menjadi masalah ke depannya.
Baca Juga: Puan Maharani Kembali Jabat Ketua DPR hingga 2029
“Jangan sampai pengumuman pansel ke publik menjadi distorsi sehingga seakan Presiden tidak bertanggung jawab atas pilihan ini,” tegas Praswad.
Praswad juga menyoroti proses politik yang akan terjadi di DPR setelah nama-nama ini diserahkan. Ia mengkhawatirkan adanya potensi transaksi politik yang bisa berujung pada politisasi hukum, yang akan sangat merugikan lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya.