“DPR harus menunjukkan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Tanpa adanya sikap tersebut maka perbaikan KPK hanya akan menjadi slogan politik tanpa isi perubahan KPK ke arah yang lebih baik,” ucap Praswad.
Praswad juga menegaskan bahwa isu konflik kepentingan yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi masalah serius pada periode sebelumnya, dan ia berharap DPR memberi perhatian serius terhadap hal ini.
Menurutnya, "double loyalty" atau loyalitas ganda akan menjadi masalah yang membuat intervensi dalam penanganan kasus menjadi lebih mudah terjadi, yang pada akhirnya akan merugikan publik dan melemahkan KPK. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Mustaqim