Kebijakan ini sekaligus mengakhiri pola penetapan UMP seperti pada 2025, ketika seluruh provinsi mengalami kenaikan seragam sebesar 6,5 persen. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut bersifat khusus karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi di akhir tahun yang membuat waktu perumusan regulasi menjadi terbatas. Untuk 2026, setiap daerah akan memiliki besaran kenaikan berbeda sesuai kondisi masing-masing.

Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan indeks alfa dalam rentang yang ditetapkan, muncul potensi kenaikan UMP yang cukup beragam. Sejumlah provinsi bahkan diproyeksikan mengalami kenaikan di atas lima persen, dan sebagian mendekati sepuluh persen, terutama daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Berdasarkan simulasi perhitungan menggunakan indeks alfa tertinggi, yakni 0,9, berikut sepuluh daerah yang masuk dalam daftar potensi UMP tertinggi 2026:

1. Sulawesi Tengah, dengan proyeksi kenaikan sekitar 11,67 persen didorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2. Papua Barat, berpotensi naik sekitar 10,41 persen seiring pertumbuhan ekonomi dua digit.