Selain itu, Prabowo dibebani oleh proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) yang terancam mangkrak, karena Prabowo harus mengupayakan dua program dengan dana jumbo sekaligus yakni MBG dan IKN, rasanya Prabowo sebagai Presiden akan lebih mengedepankan program janji politiknya yakni MBG.
Reshuffle Kabinet sebuah Pilihan
Masyarakat meski memberikan penilaian persentase kepuasaan yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, namun masyarakat juga menunggu ketegasan dari sikap Prabowo sebagai Presiden, untuk membenahi kondisi politik dari kabinetnya yang seolah menunjukkan “ugal-ugalan” dalam berkomentar, dalam memproses kebijakan, maupun dalam berperilaku.
Prabowo tidak bisa menganggap kepuasan masyarakat sebesar 80,9 persen, sehingga membuat kabinet merah-putih tidak perlu dilakukan evaluasi. Apalagi jika Prabowo menunggu momentum enam bulan bahwa nanti saja evaluasi akan dilakukan, sebab jika Prabowo sebagai Presiden memilih bersikap pasif maupun mendiamkan, maka yang akan hadir di benak publik bahwa Prabowo adalah Presiden yang tidak berani bersikap tegas, Prabowo tidak punya nyali.
Bahkan, memungkinkan Prabowo akan dianggap ia tak berani bersikap tegas, tak punya nyali, karena politik “hutang budi,” terhadap partai politik, relawan, dan utamanya mantan Presiden Jokowi, sehingga hak prerogatif Presiden dengan mudah tergadaikan. Ini memang konsekuensi politik yang harus dihadapi Prabowo, ketika pemerintahan dijalankan dengan pola bagi-bagi kursi gratis dengan dasar politik balas budi.