Lanjut Idarwati, pemberian beras CPP sebesar 130 ton per bulan dalam tahun ini selama tujuh bulan, yang dimulai April lalu merupakan kerja keras pemda dalam melakukan pendataan dan dinerfitas terhadap pemerintah provinsi dan pemeritah pusat yang bertujuan untuk menekan inflasi beras, karena sampai sekarang harga beras masih tetap tinggi, yang diakibatkan El Nino dan gagal panen.
“Yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang khususnya dinas terkait, adalah soal inflasi bagaimana menjaga distribusi beras dan ketersediaan 11 bahan pokok sampai pada pelosok-pelosok desa," ungkapnya.
Ia membeberkan pemerintah telah menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500 per Kg, bertujuan agar petani bisa tersenyum dan mendapatkan untung dari hasil persawahannya.
Selanjutnya jelas Idarwati, dalam mengantisipasi inflasi pihaknya terus melakukan kegiatan gerakan pasar murah pada 9 bahan pokok untuk 12 kecamatan, dan akan tetap dilanjutkan dengan melihat desa-desa yang masih rawan pangan, melalui peta kerawanan pangan yang telah dibuat oleh dinas.
Sementara itu Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis mengatakan, penyaluran bantuan ini untuk antisipasi mitigasi, dan pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan, yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.