Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengaku, sangat mendukung program penangan kawasan kumuh lanjutan ini.
Dia meminta, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas PUPR dan Dinas Perumahan menyiapkan semua kebutuhan dokumen untuk mendukung kelancaran pekerjaan penanganan kawasan kumuh di Pudai dan Lapulu.
"Saya minta Bappeda lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, saya juga siap melakukan presentasi ke Kementerian PU," ungkapnya, Sabtu (27/2/2021).
Menindaklanjuti permintaan wali kota, Bappeda Kota Kendari sudah menyusun rancangan terkait kebutuhan penanganan kawasan kumuh tersebut.
Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala menjelaskan, mereka sudah mendata berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi di lokasi, termasuk sebanyak 52 warga yang terkena dampak penangan kawasan kumuh.