“Beberapa faktor penyebabnya adalah penganggaran yang tidak tepat, perencanaan yang kurang matang, dan pengawasan yang lemah selama pelaksanaan proyek,” beber Falihin.
BPK menemukan banyak proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian, yang mengarah pada pengurangan volume pekerjaan.
Selain masalah volume pekerjaan, proyek Gerbang Toronipa juga terindikasi tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas lainnya juga menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
BPK sudah menyampaikan temuan ini kepada pemerintah daerah dan DPRD, sementara proses penyelesaian kasus kerugian negara masih terus berlangsung.
BPK mengingatkan bahwa tindak lanjut atas temuan ini harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. BPK juga memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
