Meskipun telah ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk kerjasama dengan kejaksaan untuk menagih kerugian negara, hingga kini belum ada kasus yang diselesaikan dengan pembayaran penuh.
“Beberapa pihak yang terlibat dalam kerugian ini sedang melakukan pembayaran cicilan pengembalian kerugian negara, namun jumlah yang telah dikembalikan masih belum mencukupi kerugian yang ditimbulkan,” jelas Falihin.
Falihin mengingatkan bahwa temuan-temuan ini berpengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Proyek-proyek yang mengalami pengurangan volume atau tidak sesuai spesifikasi dapat memengaruhi nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan daerah dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan lainnya.
“Pemerintah daerah diharuskan mencatat seluruh aset yang sudah terbangun dalam laporan keuangan, meskipun dalam kenyataannya proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal,” tegas Falihin.
