Baca Juga: Kisah Roslina, Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Diskriminasi

Hal ini, kata Falihin, akan memengaruhi keakuratan laporan keuangan daerah dan menambah beban dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dana yang seharusnya digunakan untuk proyek lain terpakai untuk menutupi kerugian akibat proyek yang bermasalah.

BPK menggunakan dua pendekatan, kekeluargaan dan represif, dalam penyelesaian kerugian negara. Pendekatan kekeluargaan dilakukan dengan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan verifikasi terhadap kerugian dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab.

“Jika pendekatan ini tidak berhasil, proses akan berlanjut ke jalur represif, yaitu melalui proses hukum di tingkat pengadilan,” jelas Falihin.

BPK mengingatkan agar temuan-temuan ini segera diselesaikan, untuk meminimalkan kerugian negara dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan transparan ke depannya. (C)