168 Desa di Konawe Bakal Gelar Pilkades Serentak, Perbup Sudah Ditandatangani Bupati

Baca Juga: Sambut HBA ke 62, Kejari Muna Berbagi dan Bentuk FKKBK

Kendati demikian, Keny mengungkapkan, jika terkait cakades yang mencalonkan diri, harus bagian dari penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, menurutnya memang sudah diatur berdasarkan pasal 33 huruf g UU Nomor 6 tahun 2014. Namun pasal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

"Kita upayakan pelaksanaan pilkades ini sesuai perundang-undangan agar tidak terjadi konflik di masyarakat," harapnya. (C-Adv)

Penulis: Aris Syam

Editor: Haerani Hambali