Meski demikian, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Setelah pertemuan tersebut, Gibran meminta waktu untuk membuktikan kebenaran terkait polemik ijazah yang menjadi sorotan publik.
Perkembangan tersebut memunculkan perhatian terhadap mekanisme konstitusional apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong. Pengisian posisi tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan presiden.
Mengutip laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketentuan mengenai penggantian wakil presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden baru apabila terjadi kekosongan jabatan. Proses pemilihan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan: