"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Berdasarkan ketentuan konstitusi itu, terdapat dua tahapan utama dalam pengisian jabatan wakil presiden. Presiden bertugas mengajukan dua nama calon, sedangkan MPR menyelenggarakan sidang untuk menentukan satu orang sebagai pengganti.
Artinya, tidak ada mekanisme yang memungkinkan presiden menunjuk langsung seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden tanpa melalui pemilihan di MPR.
Dua Calon Diusulkan Presiden, MPR Menentukan Pengganti
Mekanisme tersebut menempatkan presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan kandidat. Sementara itu, keputusan mengenai siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden berada di tangan MPR.