Dengan demikian, apabila terjadi kekosongan jabatan, proses penggantian harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juga tidak membatasi penyebab kekosongan jabatan hanya karena pengunduran diri. Mekanisme tersebut dapat berlaku dalam kondisi wakil presiden meninggal dunia atau diberhentikan dari jabatannya.

Adapun apabila pemberhentian dilakukan melalui proses pemakzulan, terdapat mekanisme konstitusional tersendiri sebelum jabatan dinyatakan kosong.

MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari

Batas waktu 60 hari menjadi ketentuan penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Dalam rentang waktu tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan presiden.