Khusus Kabupaten Kolaka Utara terangnya, kondisi keuangan daerah saat ini khsususnya belanja pegawai sudah mencapai angkat 37 persen. Dengan angka tersebut, 2263 PPPK paruh waktu kedepan akan berat untuk dijadikan PPPK penuh.
"Kalau misalnya ribuan PPPK paruh waktu ini diangkat PPPK penuh dengan gaji Rp 3 juta perbulan berarti setiap tahunnya daerah mengeluarkan Rp 80 miliar," urainya.
Baca Juga: Polres Muna Dikepung Ribuan Pemburu SKCK
Sementara kata Mawardi, belanja pembangunan Pemkab Kolaka Utara hanya kurang lebih sebesar Rp 100 miliar. Kalau semua difull waktukan, belanja pembangunan sisa Rp 20 miliar.
"Mau bangun apa. Jadi teman-teman paruh waktu ini harus tetap bersabar karena saya tidak yakin kita bisa full waktu (dalam waktu dekat.red). Mungkin ada tapi betul-betul jurusan yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.